News / Nasional
Kamis, 04 Juni 2026 | 19:07 WIB
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Dayeng di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026). [Suara.com/Lilis Varwati]
Baca 10 detik
  • Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Dayeng memprioritaskan efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis menjadi di bawah Rp268 triliun.
  • Langkah efisiensi mencakup penataan ulang penerima manfaat, penghentian pembangunan dapur baru, serta pembenahan standar dapur yang sudah beroperasi.
  • BGN mengalihkan fokus program ke wilayah 3T melalui skema alternatif agar pelaksanaan berjalan efektif tanpa membebani APBN negara.

Suara.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Dayeng langsung memprioritaskan efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Nanik mengatakan langkah efisiensi diperlukan agar program MBG tetap berjalan optimal tanpa mengurangi jumlah sasaran penerima manfaat.

Menurut dia, anggaran MBG yang saat ini berada di kisaran Rp268 triliun masih berpeluang ditekan melalui sejumlah pembenahan tata kelola dan pelaksanaan program.

"Hal pertama yang kami lakukan adalah untuk melakukan efisiensi anggaran. Sehingga meskipun sekarang sudah dipotong tinggal Rp268 triliun, kami berharap masih bisa menurunkan lagi namun tidak mengurangi sasaran," kata Nanik dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Ia menjelaskan, BGN akan melakukan efisiensi di berbagai sektor yang berkaitan dengan pelaksanaan program MBG. Langkah pertama yang akan dilakukan adalah melakukan refocusing atau penataan ulang penerima manfaat agar program lebih tepat sasaran.

Selain itu, BGN juga memutuskan menghentikan sementara pembangunan dapur-dapur baru yang sebelumnya dirancang untuk mendukung pelaksanaan MBG.

"Kedua, moratorium dapur titik-titik baru," ujarnya.

Petugas menyiapkan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Jimmy Hantu di SPPG Mutiara Keraton Solo, Tamansari, Bogor, Selasa (16/12/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]

Di saat yang sama, BGN akan melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap dapur yang sudah berdiri dan beroperasi. Langkah tersebut mencakup peningkatan standar fasilitas hingga pelatihan sumber daya manusia (SDM).

Menurut Nanik, dapur yang tidak memenuhi standar kualitas akan dikenakan sanksi berupa penghentian sementara operasional.

"Pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas, termasuk perbaikan dan pelatihan SDM. Artinya, bila dapur itu tidak sesuai, tentu kami akan lakukan suspensi," jelasnya.

Baca Juga: BGN Akan Benahi Dapur MBG, Satu Kecamatan Ditargetkan Cukup Dilayani Enam SPPG

Tak hanya itu, BGN juga akan mengubah fokus pelaksanaan MBG ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Nanik menyebut pemerintah tengah menyiapkan sejumlah alternatif skema agar program di daerah 3T dapat berjalan tanpa menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Keempat, merealisasikan program MBG untuk daerah 3T dengan beberapa alternatif skema pelaksanaan agar tidak membebani APBN," katanya.

Langkah-langkah tersebut menjadi agenda awal Nanik setelah ditunjuk memimpin BGN di tengah upaya pemerintah memperkuat tata kelola program MBG sekaligus menjaga efektivitas penggunaan anggaran negara.

Load More