BGN Akan Benahi Dapur MBG, Satu Kecamatan Ditargetkan Cukup Dilayani Enam SPPG

Suara.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang memastikan pihaknya akan membenahi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah beroperasi sebelum membuka pendaftaran titik baru.

Menurut Nanik, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi dapur MBG lebih efisien dan sesuai kebutuhan di setiap daerah.

"Jadi sekarang ini kan banyak sekali yang mendaftar dan posisinya ada persiapan dan sebagainya. Saat ini sudah ada sekitar 27.000 lebih dapur yang sudah operasional. Kami akan beresin dulu ini," kata Nanik dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Nanik mengungkapkan, selama ini terdapat penumpukan dapur MBG di wilayah perkotaan dan kawasan aglomerasi. Sementara itu, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) justru belum terjangkau secara optimal.

Karena itu, BGN memutuskan menghentikan sementara pembukaan titik baru sambil melakukan pemetaan kebutuhan di setiap wilayah.

"Misalnya di satu kecamatan ini cukup enam saja, ya sudah enam saja. Lalu apakah nanti dibuka? Kalau kemudian setelah kita lihat kurang, baru kita buka lagi pendaftarannya," ujarnya.

Ia mengatakan penataan tersebut juga merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar pelaksanaan program MBG lebih difokuskan ke wilayah 3T.

"Jujur sekarang yang menumpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu," kata Nanik.

Menurut dia, keberadaan dapur yang terlalu banyak dalam satu wilayah justru berpotensi menimbulkan inefisiensi anggaran. Terlebih sebagian besar dapur MBG saat ini menggunakan skema sewa fasilitas.

Baca Juga: DPR Akan Perketat Pengawasan BGN Usai Eks Pimpinan Jadi Tersangka Korupsi MBG.

"Kalau banyak dapur kan tidak efisien karena kita sewa dapur. Ini kita rem dulu dan ditata berapa kira-kira satu kecamatan atau satu kabupaten yang idealnya berapa," ungkapnya.

Untuk menentukan jumlah ideal dapur MBG, BGN saat ini menggandeng Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Dalam Negeri guna menghitung kebutuhan riil berdasarkan jumlah penerima manfaat di masing-masing daerah.

"Ini gampang banget, cepat karena kita sekarang kerja sama dengan Dikdasmen dan Kemendagri untuk menghitung nanti berapa sebetulnya yang dibutuhkan," katanya.

Sebelumnya, BGN juga mengumumkan moratorium pembukaan dapur baru sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran dan penataan ulang pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia.