News / Nasional
Selasa, 09 Juni 2026 | 13:13 WIB
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, turut memberikan ucapan selamat atas perayaan ulang tahun ke-11 media Suara.com, Selasa (11/3/2025). (foto dok. ist)
Baca 10 detik
  • Wakil Ketua DPRD DKI Ima Mahdiah mendesak Pemprov DKI segera berkoordinasi dengan Kemensos guna membenahi data penerima bansos.
  • Permasalahan akurasi dan tumpang tindih data menyebabkan penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat miskin di Jakarta menjadi tidak tepat sasaran.
  • Pembenahan data dinilai krusial agar anggaran bansos tetap optimal meski Pemprov DKI tengah menghadapi tekanan penurunan APBD daerah.

Suara.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk menuntaskan persoalan data penerima bantuan sosial (bansos).

Desakan tersebut disampaikan Ima usai menjadi narasumber dalam acara Urban Talks bertajuk Merawat Kehidupan Menguatkan Yang Rapuh di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Minggu (7/6/2026).

Ima menyoroti masalah akurasi data sebagai akar utama kegagalan penyaluran bansos agar tepat sasaran.

"Pendataan sampai hari ini masih banyak terjadi miskom," ucap legislator tersebut, dikutip dari laman resmi DPRD DKI Jakarta, Senin (8/6/2026).

Menurutnya, tumpang tindih data di lapangan menjadi salah satu penyebab anggaran bansos kerap tidak menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan.

"Jangan sampai, menggelontorkan anggaran bantuan sosial, tapi tidak tepat sasaran," sorot Ima.

Ilustrasi bansos salah sasaran. [Ist]

Kondisi ini dinilai semakin mendesak karena Pemprov DKI tengah menghadapi tekanan penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sementara kebutuhan perlindungan sosial bagi warga miskin tidak boleh berkurang.

"Harapan kita ke depan, mengenai dana sosial itu tidak dipotong," kata Ima.

Ima menegaskan bahwa pembenahan data bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut hajat hidup masyarakat kecil yang selama ini bergantung pada program prioritas penanggulangan kemiskinan Pemprov DKI.

Baca Juga: Opini WTP Perkuat Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

"Hajat hidup masyarakat kecil itu masih terus diakomodir," imbuhnya.

Pemprov DKI sendiri telah mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan dasar warga di berbagai sektor, mulai dari pendidikan hingga perlindungan kesejahteraan sosial.

Load More