- Wakil Ketua DPRD DKI Ima Mahdiah mendesak Pemprov DKI segera berkoordinasi dengan Kemensos guna membenahi data penerima bansos.
- Permasalahan akurasi dan tumpang tindih data menyebabkan penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat miskin di Jakarta menjadi tidak tepat sasaran.
- Pembenahan data dinilai krusial agar anggaran bansos tetap optimal meski Pemprov DKI tengah menghadapi tekanan penurunan APBD daerah.
Suara.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk menuntaskan persoalan data penerima bantuan sosial (bansos).
Desakan tersebut disampaikan Ima usai menjadi narasumber dalam acara Urban Talks bertajuk Merawat Kehidupan Menguatkan Yang Rapuh di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Minggu (7/6/2026).
Ima menyoroti masalah akurasi data sebagai akar utama kegagalan penyaluran bansos agar tepat sasaran.
"Pendataan sampai hari ini masih banyak terjadi miskom," ucap legislator tersebut, dikutip dari laman resmi DPRD DKI Jakarta, Senin (8/6/2026).
Menurutnya, tumpang tindih data di lapangan menjadi salah satu penyebab anggaran bansos kerap tidak menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan.
"Jangan sampai, menggelontorkan anggaran bantuan sosial, tapi tidak tepat sasaran," sorot Ima.
Kondisi ini dinilai semakin mendesak karena Pemprov DKI tengah menghadapi tekanan penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sementara kebutuhan perlindungan sosial bagi warga miskin tidak boleh berkurang.
"Harapan kita ke depan, mengenai dana sosial itu tidak dipotong," kata Ima.
Ima menegaskan bahwa pembenahan data bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut hajat hidup masyarakat kecil yang selama ini bergantung pada program prioritas penanggulangan kemiskinan Pemprov DKI.
Baca Juga: Opini WTP Perkuat Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
"Hajat hidup masyarakat kecil itu masih terus diakomodir," imbuhnya.
Pemprov DKI sendiri telah mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan dasar warga di berbagai sektor, mulai dari pendidikan hingga perlindungan kesejahteraan sosial.
Berita Terkait
-
Opini WTP Perkuat Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
-
Baru Dilantik, Suhud Alynudin Bongkar Kondisi APBD Jakarta: Masih Defisit, Perlu Cari Cuan!
-
Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta
-
Pemprov DKI Kebut Pembersihan Sampah Muara Angke, Ditargetkan Tuntas Akhir Pekan
-
Cara Cek Penerima PIP Juni 2026 Lewat HP, Dana Cair Bulan Ini
Terpopuler
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- Berapa Harga Sepatu Lari Ortuseight Ori? Ini 5 Pilihan Bagus untuk Daily Run
Pilihan
Terkini
-
Perintah Prabowo Bersihkan Program MBG dari Para Pemburu Rente Tanpa Pandang Bulu
-
KPK Amankan Uang Senilai Rp 2 Miliar dalam OTT Muara Enim
-
RUU Polri Dinilai Dibahas Terlalu Cepat, Pemerintah Sebut Hanya Ada 7 Materi Baru
-
Bukan Cuma Bupati, KPK Juga Tetapkan 3 Orang Tersangka Korupsi di Disdik Muara Enim
-
Kasus di BGN dan Ancaman Korupsi MBG: Di Mana Celahnya?
-
KPK Dalami Isi Komunikasi Antara Silmy Karim dan Bos Kampung Rusia
-
Pertemuan di DPR Ungkap Rahasia Performa Moncer Perbankan Pelat Merah
-
Koalisi Sipil Tolak RUU Polri, Nilai Penyusunannya Ugal-Ugalan dan Tak Transparan
-
Pemprov Jabar - PT PII Tandatangani Perjanjian Penjaminan TPPASR Legok Nangka: Tingkatkan Investor
-
Polisi Dalami Dugaan Pembunuhan Pengemudi Ojol yang Tewas Bersimbah Darah di Maros