Bosan Drama Politik, Publik Desak Penegakan Hukum Korupsi Jadi Prioritas

Suara.com - Spekulasi mengenai adanya perang faksi atau permainan elite di balik penetapan tersangka Dadan Hindayana dan Silmy Karim dinilai tidak menjadi perhatian utama masyarakat. Publik disebut hanya fokus dan peduli pada ketegasan aparat penegak hukum dalam menyikat habis para pelaku korupsi tanpa pandang bulu.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menyatakan bahwa esensi utama dari fenomena hukum yang menyeret eks Kepala BGN dan Wamen Imipas tersebut adalah pertanggungjawaban sebagai pejabat negara. Siapa pun yang diduga menyelewengkan uang rakyat harus diproses secara hukum.

"Secara prinsip, siapapun yang terlihat persoalan hukum meski ditindak. Karena apapun judulnya pejabat publik yang kelola duit rakyat harus amanah, tidak nyerong-nyerong," kata Adi kepada Suara.com, Selasa (9/6/2026).

Terkait desas-desus yang menggelinding di media sosial mengenai dugaan adanya permainan politik atau gesekan antar-kelompok kepentingan di internal pendukung pemerintah, Adi menyebut hal itu sulit dipastikan.

Ia menegaskan bahwa fokus masyarakat sama sekali bukan pada konflik internal tersebut, melainkan pada ketegasan hukumnya.

"Tak ada yang tau persis soal semacam ini (permainan elite). Publik taunya, siapapun pejabat publik yang melanggar hukum mesti ditindak," tegasnya.

Lebih lanjut, Adi menilai narasi rumit seperti kegagalan barter politik maupun strategi 'saling kunci' kartu as antar-faksi elite merupakan hal yang asing bagi masyarakat luas. Alih-alih memikirkan konspirasi politik di tingkat atas, publik hanya menginginkan keadilan yang konkret.

"Sejujurnya, publik secara umum tak paham dengan urusan semacam ini. Publik tahunya pejabat publik yang salah mesti ditindak secara hukum," tuturnya.

Oleh karena itu, Adi memandang bahwa momentum jatuhnya dua figur penting di lingkar kekuasaan ini tidak perlu diratapi sebagai guncangan politik atau stabilitas koalisi. Sebaliknya, langkah berani KPK dan Kejaksaan Agung ini harus diapresiasi sebagai sinyal positif pemberantasan korupsi.

Baca Juga: 12 Korupsi Sepanjang Tahun 2026: Rasuah Merajalela, Terbaru Bupati Muara Enim

"Justru bagus untuk memastikan bahwa korupsi di negara ini disikat habis tanpa ampun dan tanpa pandang bulu," ucapnya.

Pihaknya berharap penegakan hukum yang tidak tebang pilih ini terus dipertahankan ke depan. Narasi perang elite harus dikesampingkan, dan fokus utama pemerintah harus tetap pada agenda pembersihan negara dari praktik rasuah.

"Semoga korupsi lainnya bisa dieksekusi untuk bersih-bersih bangsa," pungkasnya.