Fisipol Menolak Bungkam, Mahasiswa UGM 'Hukum' Penguasa di Halaman Kampus

Pemerintah diingatkan agar lebih memprioritaskan pelestarian lingkungan dibanding semata mengejar pertumbuhan ekonomi.

Abe menyebut eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran berpotensi memperparah kerentanan sosial dan ekologis di masa depan.

"Bukan lagi pertumbuhan ekonomi yang kemudian mengglorifikasi atas nama teknologi modern, tapi sesungguhnya itu merusak daya dukung lingkungan kita," tuturnya.

Bawa Enam Tuntutan

Sementara itu, perwakilan Keluarga Mahasiswa (KM) Fisipol UGM, Nanda, mengatakan aksi tersebut membawa enam tuntutan utama kepada pemerintah dan pihak kampus.

Salah satunya ialah mendesak pemerintah membatalkan Undang-Undang TNI dan Polri serta menegakkan supremasi sipil.

"KM Fisipol menuntut pemerintah untuk membatalkan undang-undang TNI dan juga Polri, dan menegakkan supremasi sipil sepenuhnya," kata Nanda.

Selain itu, mahasiswa turut menuntut pemerintah menurunkan harga bahan pokok dan BBM, menghentikan program MBG dan KDMP, serta memperkuat nilai rupiah.

Mereka meminta pemerintah memperbaiki pola komunikasi dengan masyarakat demi memulihkan kepercayaan publik.

Baca Juga: Tiyo Ardianto Ungkap Kronologi Dugaan Pemasangan Alat Pelacak, Sebut Sudah Diintai Sejak di Semarang

Tak hanya kepada pemerintah, mahasiswa turut mendesak UGM agar menyatakan sikap resmi dan berpihak kepada masyarakat.

Menurut Nanda, selama beberapa waktu terakhir kampus belum secara tegas menunjukkan keberpihakannya terhadap persoalan rakyat.

"Kami mendesak universitas kami, Universitas Gadjah Mada untuk segera mengambil sikap resmi dan berpihak pada nestapa rakyat hari ini," tegasnya.

Meski belum merencanakan aksi lanjutan, Nanda menegaskan demonstrasi yang dilakukan mahasiswa Fisipol UGM merupakan bentuk solidaritas terhadap masyarakat yang sedang menghadapi berbagai persoalan.

"Kami merasa khawatir dengan kondisi yang sekarang sedang terjadi, maka dari itu kita melakukan aksi hari ini," tandasnya.