- Ketua Komnas HAM mengecam tewasnya ibu hamil akibat peluru nyasar di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, pada Senin.
- Komnas HAM mendesak pemerintah segera mengusut tuntas insiden tersebut guna memberikan keadilan hukum bagi korban dan keluarganya.
- Negara diminta mengambil langkah serius menghentikan konflik bersenjata agar warga sipil di Papua tidak lagi menjadi korban.
Suara.com - Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengecam tewasnya seorang ibu hamil akibat terkena peluru yang menembus dinding rumah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Komnas HAM mendesak pemerintah segera mengusut tuntas peristiwa tersebut dan memastikan korban maupun keluarganya memperoleh keadilan.
Anis mengatakan insiden yang kembali menewaskan warga sipil di Papua menunjukkan perlunya langkah serius dari pemerintah untuk menghentikan kekerasan bersenjata sekaligus memastikan adanya pertanggungjawaban hukum.
"Tentu saja Komnas HAM menyesalkan, mengecam peristiwa yang sama berulang dan kami mendorong agar pemerintah melakukan langkah-langkah yang serius terutama adalah melakukan penegakan hukum sehingga memberikan keadilan bagi korban dan tentu pemulihan bagi korban dan anggota keluarga karena tanpa proses penegakan hukum, korban atas keadilan tidak bisa terpenuhi," kata Anis di Jakarta, Senin (6/7/2026).
Menurut Anis, aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, objektif, dan imparsial dalam mengusut penyebab kematian korban. Komnas HAM juga meminta adanya keterbukaan akses bagi mereka untuk melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM tersebut
"Memberikan akses yang seluas-luasnya bagi Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan karena di dalam prinsip hak asasi manusia dan hukum humanitar internasional ketika terjadi peristiwa yang membuat warga negara meninggal dunia maka kemudian harus dilakukan mekanisme akuntabilitas negara atau tanggung jawab," ujarnya.
Ia menegaskan Komnas HAM sebagai lembaga independen akan menindaklanjuti kasus tersebut. Namun, lembaganya membutuhkan akses yang memadai agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara menyeluruh.
"Dalam proses itu kami sebagai lembaga independen tentu akan melakukan tindak lanjut dan membutuhkan akses yang seluas-luasnya untuk melakukan penyelidikan," ucapnya.
Lebih lanjut, Anis meminta negara mengambil langkah yang lebih serius untuk menghentikan konflik bersenjata di Papua. Menurutnya, warga sipil selama ini menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban setiap kali terjadi kontak senjata.
"Komnas HAM mendorong agar negara mengambil langkah yang serius untuk menghentikan segala bentuk konflik bersenjata dimana selama ini warga sipil menjadi korban paling rentan dalam setiap kontak senjata yang terjadi di Papua," pungkasnya.
Baca Juga: Ibu Hamil Tewas Tertembak di Papua, DPR Minta Diusut Transparan
Berita Terkait
Terpopuler
- 30 Wakil Menteri Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN, Ini Daftar Namanya
- Petinggi FPI Novel Bamukmin Ditunjuk Jadi Komisaris Hotel Indonesia Natour
- 'Daripada Liburan Mending Melawan', Ibu-ibu di Jogja Geruduk Bundaran UGM Gugat Kebijakan Korup
- Kacamata Cat Eye Cocok untuk Bentuk Wajah Apa? Ini 3 Pilihan dengan Harga Ramah di Kantong
- 5 Sepatu Running Asics Diskon di Sports Station, Potongan Harga hingga 64 Persen
Pilihan
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
Terkini
-
Gagal Ngumpet! Maling Motor Sembunyi di Plafon Rumah Pacar Jatuh Terjerembab Usai Didobrak
-
Misteri Amplop di Meja Menhut, Kenapa Raja Juli Baru Lapor KPK Setelah Bupati Kuansing Ditangkap?
-
Polri Paling Banyak Diadukan ke Komnas HAM Sepanjang 2025, Capai 805 Laporan
-
Baru Lapor Tolak Suap Usai OTT Bupati Kuansing, Menhut Raja Juli Tetap Berpeluang Diperiksa KPK!
-
Kebakaran TPA Jatiwaringin Belum Usai, Asap Beracun Bikin Puluhan Warga Tak Berani Pulang
-
Polisi Bongkar Pabrik Vape THC Milik WNA di Bali, Transaksi Pakai Kripto
-
Soroti Proyek Satelit Rusia di Biak, Pansus Papua DPD RI Mulai Inventarisasi Masalah
-
Bongkar Siasat Aplikator: Kenapa Potongan Ojol Turun 8 Persen Tapi Dompet Driver Tetap Kering?
-
Tragis! Tak Sempat Lari, Kakek 81 Tahun Tewas Terjebak Kebakaran di Palmerah
-
Keras! Guru Besar UNJ Sebut Program Makan Bergizi Gratis Jadi 'Proyek Berbagi Keuntungan'