- Ketua Komnas HAM mengecam tewasnya ibu hamil akibat peluru nyasar di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, pada Senin.
- Komnas HAM mendesak pemerintah segera mengusut tuntas insiden tersebut guna memberikan keadilan hukum bagi korban dan keluarganya.
- Negara diminta mengambil langkah serius menghentikan konflik bersenjata agar warga sipil di Papua tidak lagi menjadi korban.
Suara.com - Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengecam tewasnya seorang ibu hamil akibat terkena peluru yang menembus dinding rumah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Komnas HAM mendesak pemerintah segera mengusut tuntas peristiwa tersebut dan memastikan korban maupun keluarganya memperoleh keadilan.
Anis mengatakan insiden yang kembali menewaskan warga sipil di Papua menunjukkan perlunya langkah serius dari pemerintah untuk menghentikan kekerasan bersenjata sekaligus memastikan adanya pertanggungjawaban hukum.
"Tentu saja Komnas HAM menyesalkan, mengecam peristiwa yang sama berulang dan kami mendorong agar pemerintah melakukan langkah-langkah yang serius terutama adalah melakukan penegakan hukum sehingga memberikan keadilan bagi korban dan tentu pemulihan bagi korban dan anggota keluarga karena tanpa proses penegakan hukum, korban atas keadilan tidak bisa terpenuhi," kata Anis di Jakarta, Senin (6/7/2026).
Menurut Anis, aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, objektif, dan imparsial dalam mengusut penyebab kematian korban. Komnas HAM juga meminta adanya keterbukaan akses bagi mereka untuk melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM tersebut
"Memberikan akses yang seluas-luasnya bagi Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan karena di dalam prinsip hak asasi manusia dan hukum humanitar internasional ketika terjadi peristiwa yang membuat warga negara meninggal dunia maka kemudian harus dilakukan mekanisme akuntabilitas negara atau tanggung jawab," ujarnya.
Ia menegaskan Komnas HAM sebagai lembaga independen akan menindaklanjuti kasus tersebut. Namun, lembaganya membutuhkan akses yang memadai agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara menyeluruh.
"Dalam proses itu kami sebagai lembaga independen tentu akan melakukan tindak lanjut dan membutuhkan akses yang seluas-luasnya untuk melakukan penyelidikan," ucapnya.
Lebih lanjut, Anis meminta negara mengambil langkah yang lebih serius untuk menghentikan konflik bersenjata di Papua. Menurutnya, warga sipil selama ini menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban setiap kali terjadi kontak senjata.
"Komnas HAM mendorong agar negara mengambil langkah yang serius untuk menghentikan segala bentuk konflik bersenjata dimana selama ini warga sipil menjadi korban paling rentan dalam setiap kontak senjata yang terjadi di Papua," pungkasnya.
Baca Juga: Ibu Hamil Tewas Tertembak di Papua, DPR Minta Diusut Transparan
Berita Terkait
Terpopuler
- Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Segera Dikembalikan
- 4 Perbedaan Rice Cooker Keramik vs Stainless Steel untuk Memasak Nasi, Mana yang Lebih Sehat?
- 3 Sepatu Jalan untuk Lansia Paling Nyaman, Hands Free Tak Perlu Membungkuk
- Spanduk Polwan saat Adang Aksi BEMI UI Kena Rujak Netizen: Bu Polwan Salah Bawa Spanduk?
- Kulkas Sharp 2 Pintu Berapa Harganya? Ini 3 Pilihan yang Dingin dan Hemat Listrik Sesuai Review
Pilihan
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
Terkini
-
Kronologi Begal Kertapati: 2 Pelaku Bawa Parang, Kejar Korban hingga Berujung Maut
-
Sering Dianggap Cuma Kelelahan, Katup Jantung Bocor Bisa Ditangani Tanpa Operasi Terbuka
-
Korupsi KUR BSI Rp9,5 Miliar di OKI, Uang Pengganti 3 Terdakwa Tembus Rp9 Miliar
-
Buaya Muara 3 Meter Mendadak Muncul di Pantai Pasir Putih Cihara
-
Tenis Meja Indonesia Bidik 8 Besar di Asian Games 2026
-
Gempa NTT, PDIP Kirim Bantuan Khusus untuk Ibu Hamil dan Anak
-
Diisukan Ada OTT KPK, Begini Kondisi Kompleks Pemkab Bogor Malam Ini
-
Yasonna Laoly Dukung Kewarganegaraan Ganda Terbatas Usulan Prabowo: Demi Kepentingan Nasional
-
Purbaya: Pembatasan Subsidi BBM Hemat Anggaran 10 Persen
-
Sudah Beroperasi Tanpa Tarif, Tol Betung-Tempino-Jambi Seksi Bayung Lencir-Pijoan Segera Bertarif