Peluru Tembus Dinding Tewaskan Ibu Hamil di Papua, DPR Minta Pemerintah Buka Siapa Pelakunya

Suara.com - Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mafirion, meminta pemerintah melakukan investigasi menyeluruh atas meninggalnya Melkiana Duwita.

Korban merupakan seorang ibu hamil yang tewas tertembak di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, pada Kamis (2/7/2026).

Ia menegaskan, bahwa insiden tragis ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Ia menilai peristiwa ini menjadi alarm keras bahwa perlindungan terhadap warga sipil di wilayah konflik masih jauh dari optimal.

"Kami sangat prihatin atas kematian seorang ibu hamil beserta bayi yang dikandungnya akibat konflik bersenjata. Tragedi ini menjadi cermin bahwa negara belum mampu memberikan perlindungan maksimal kepada warga sipil, khususnya perempuan dan anak, yang berada di wilayah konflik," ujar Mafirion di Jakarta, Senin (6/7/2026).

"Karena itu, penembakan ini harus diusut tuntas melalui investigasi yang independen, transparan, dan akuntabel. Pemerintah harus membuka secara jelas kronologi kejadian, mengungkap siapa pelakunya, serta memastikan adanya pertanggungjawaban hukum," katanya menambahkan.

Peristiwa memilukan tersebut terjadi di kediaman orang tua korban di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya.

Lokasi penembakan diketahui berada tidak jauh dari sejumlah kantor pemerintahan serta pos dan markas TNI.

Kronologi kejadian menunjukkan sebutir peluru menembus dinding kayu rumah dan mengenai kepala korban yang tengah mengandung delapan bulan.

Akibat luka tersebut, Melkiana beserta bayi yang dikandungnya tidak dapat diselamatkan.

Baca Juga: PTFI dan Masyarakat Papua Tengah: 10 Tahun Perubahan, Harapan Baru untuk Ekonomi Berkelanjutan

Terkait insiden ini, Komando Operasi Habema membantah keterlibatan pihaknya dan menyatakan bahwa tembakan berasal dari kelompok bersenjata.

Mafirion menekankan bahwa pengusutan tuntas sangat krusial demi keadilan keluarga korban dan mencegah impunitas yang dapat mengikis kepercayaan publik terhadap negara.

"Setiap warga negara memiliki hak untuk hidup dan memperoleh rasa aman. Negara tidak boleh membiarkan hilangnya nyawa warga sipil berlalu tanpa kepastian hukum. Pengusutan yang tuntas merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia sekaligus wujud kehadiran negara dalam memberikan keadilan," tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti dampak jangka panjang dari konflik di Papua yang terus memakan korban jiwa dan merusak tatanan hidup masyarakat, mulai dari hilangnya akses pendidikan hingga layanan kesehatan.

"Konflik di Papua telah berlangsung terlalu lama tanpa penyelesaian yang komprehensif. Yang paling dirugikan adalah masyarakat sipil yang setiap hari hidup dalam bayang-bayang kekerasan. Konflik ini harus segera diakhiri melalui pendekatan yang mengedepankan dialog, penegakan hukum, perlindungan HAM, dan kesejahteraan masyarakat sehingga tidak ada lagi korban jiwa," katanya.

Mafirion meminta pemerintah memperkuat perlindungan bagi kelompok rentan, khususnya perempuan, di kawasan konflik. Ia mendesak adanya peningkatan pengamanan di permukiman warga serta jaminan akses bantuan kemanusiaan.

"Negara harus hadir bukan hanya ketika konflik terjadi, tetapi juga memastikan setiap warga sipil dapat hidup dengan aman, bermartabat, dan terbebas dari ancaman kekerasan. Perlindungan hak asasi manusia harus menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan penanganan konflik di Papua," pungkasnya.