Suara.com - Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri sedang menangani lima kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus pengantin pesanan.

Dua orang tersangka saat ini telah ditahan petugas. Keduanya berinisial CA, perempuan berusia 25 tahun yang bertugas sebagai perekrut, dan FU, pria berusia 59 tahun yang bertugas sebagai penerjemah sekaligus pihak yang memperkenalkan korban dengan calon suaminya di China.

Tertarik Gaji Besar

Dalam modus operandinya, para tersangka menjanjikan kehidupan yang lebih layak jika korban bersedia menikah dengan WNA China.

Korban juga dijanjikan memperoleh uang Rp25 juta setelah pernikahan, serta Rp10 juta per bulan setelah menikah dan tinggal di Tiongkok.

"Pada kenyataan tidak sesuai dengan perjanjian. Uang Rp25 juta tersebut telah diterima korban, tapi uang bulanan Rp10 juta yang dijanjikan tidak pernah diterima korban," kata Direktur PPA-PPO Brigjen Pol Nurul Azizah di Bareskrim Polri, dikutip Kamis (20/8/2026).

Selain itu, selama berada di Tiongkok, korban mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh suaminya. Korban juga harus bekerja mengurus rumah tangga yang dihuni lebih dari 10 orang.

"Jadi korban tidak hanya mengurus suaminya, tapi satu keluarga yang tinggal di rumah itu lebih 10 orang," ujarnya.

Petaka di Negeri Tirai Bambu

Kasubdit I Dittipid PPA-PPO Kombes Pol Yolanda Evalyn Sebayang menambahkan, kasus ini terungkap setelah korban melarikan diri dari suaminya lalu melapor ke KJRI Hong Kong.

Korban mengaku mengalami KDRT dan tidak diberikan haknya berupa uang Rp10 juta per bulan sebagaimana yang telah dijanjikan. Selama berumah tangga, korban juga harus mengurus suami dan rumah yang dihuni lebih dari 10 orang.

Baca Juga: Lawan Sindikat Perdagangan Orang, DPR Buka Peluang Bentuk Badan Khusus TPPO

Korban menikah secara siri di Indonesia dan menikah resmi di Guangzhou, China. Namun, proses pernikahan tersebut dilalui dengan adanya iming-iming dan eksploitasi sehingga masuk ranah TPPO.

"Sebenarnya praktek pengantin pesanan ini sudah awam, banyak warga Guangzhou itu mencari istri WNI, mereka jadi istri sah, tetapi ada iming-iming seperti yang dilakukan dua tersangka ini," katanya.

Menurut dia, ada beberapa WNI yang menikah dengan WNA Tiongkok dan hidup bahagia sehingga tidak menjadi korban. Kebanyakan warga Guangzhou mencari istri dengan menghubungi tersangka FU yang berada di Singkawang.

Sementara tersangka CA mencari calon istri pengantin pesanan tersebut hingga merambah wilayah Jawa Barat.

Kendala Penanganan Perkara

Peristiwa ini terjadi pada rentang waktu 2024 hingga 2025, dengan tempat kejadian perkara di Indonesia dan Guangzhou, China.

Kasus ini juga sudah menjalani persidangan. Kendala utama penyelesaian kasus ini karena penyidik harus menunggu korban dipulangkan lebih dulu ke Indonesia.

Kemudian, tersangka CA pada saat tahap II dalam kondisi hamil besar sehingga penyerahannya ditangguhkan sampai proses melahirkan.

"Jadi itulah kenapa kasus yang dilaporkan 2025 ini, baru berproses di tahun ini," ujar Yolanda.

Dari penyelidikan kasus tersebut, penyidik juga menemukan barang bukti berupa delapan paspor asli perempuan warga negara Indonesia, delapan KTP yang terindikasi akan dinikahkan dengan WNA Tiongkok, empat unit telepon seluler, tiga kartu ATM, dua buku tabungan, serta buku catatan nikah palsu.

Ciri-ciri Modus yang Harus Diwaspadai

Iming-iming pekerjaan dengan gaji besar

Korban biasanya diajak melalui media sosial dengan dalih lowongan kerja sebagai pelayan restoran atau staf di luar negeri, seperti Tiongkok dan Taiwan. Namun, tawaran tersebut tiba-tiba dialihkan menjadi tawaran menikah dengan janji kehidupan makmur.

Perkenalan sangat singkat

Para calo biasanya mengatur pertemuan korban dengan calon pasangan. Calon pasangan langsung melamar atau mengajak menikah dalam hitungan hari tanpa proses mengenal latar belakang keluarga secara jelas.

Fokus pada transaksi keuangan

Uang mahar yang disediakan calon pasangan biasanya cukup besar sehingga korban hanya berfokus pada nilai tersebut. Namun, faktanya, uang mahar atau uang tunai dalam jumlah besar tersebut dapat diserahkan kepada agen atau keluarga korban. Sementara korban sendiri sering tidak menerima uang tersebut secara utuh atau justru dijerat utang fiktif oleh agen.