- Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dan menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah pada Jumat, 30 Oktober 2026.
- Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan terkejut di Jakarta pada Senin, 2 November 2026, karena penyelesaian hukum tersebut hampir final.
- Doli mendesak para pimpinan partai politik segera bertemu di parlemen untuk menentukan langkah politik nasional dengan tetap menjaga keutuhan negara.
Suara.com - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi gugatan dugaan perbuatan melawan hukum terkait Surat Keterangan (Suket) penyetaraan Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Lewat amar putusan tersebut, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA yang menjadi syarat pencalonan Gibran pada Pilpres 2024 tidak sah.
Menanggapi putusan tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengaku terkejut.
Ia menilai penyelesaian di ranah hukum telah selesai dan kini bola panas berada di ranah politik. Menurutnya, hal tersebut sangat bergantung pada peran serta komitmen para pimpinan partai politik di DPR.
"Ya, saya sebenarnya kaget ya dengan putusan ini gitu. Karena kan kurang lebih 3,5 minggu kita masih mendiskusikan soal putusan Mahkamah Konstitusi ya. Terjadi juga pro dan kontra di masyarakat, tiba-tiba ada putusan Mahkamah Agung yang seperti ini," ujar Doli saat ditemui di Kantor KemenPPPA di Jakarta, Senin (2/11/2026).
Ia menambahkan, ranah hukum atas isu persyaratan calon wakil presiden tersebut sudah hampir final.
"Nah, saya kira ini menunjukkan bahwa terkait dengan isu soal ijazah dan persyaratan calon wakil presiden pada pemilihan terakhir itu, ya sudah hampir final penyelesaian di ranah hukumnya ya," tuturnya.
Doli menekankan bahwa penanganan isu ini di DPR tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya sikap resmi dan koordinasi dari pimpinan tertinggi partai politik yang memiliki kursi di parlemen.
Menurutnya, keputusan di DPR merupakan cerminan konstelasi politik serta dorongan dari pimpinan partai politik.
"Nah, tinggal masalahnya berangkat ke menuju ke ranah politik gitu. Nah, seperti yang juga kita ketahui kan semua masyarakat menunggu langkah politik berikutnya di DPR, ya kan? Nah, saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa DPR ini kan tidak bisa diserahkan kepada DPR-nya saja, karena DPR ini kan juga adalah perwakilan dari partai-partai politik," tegasnya.
Oleh karena itu, Doli mendesak para pimpinan partai politik segera duduk bersama untuk menentukan arah kebijakan dan langkah politik nasional.
"Oleh karena itu sebetulnya, ya kita juga menunggu, mendorong supaya di level pimpinan partai politik yang ada di parlemen itu segera melakukan pertemuan, ya, ya untuk menyikapi masalah ini, ya dan saya kira ya harus segera disikapi," ia menambahkan.
Doli menggarisbawahi tiga prinsip krusial yang wajib dijaga para pimpinan partai politik dalam mengambil keputusan atau menentukan langkah politik ke depan.
"Apapun keputusannya, ya, apapun langkah yang harus ditempuh, keputusan diambil, saya di dalam pertemuan itu, saya sih berharap paling tidak tiga hal tuh tetap dijaga, ya," katanya.
Pertama, kata dia, keputusan yang diambil harus senantiasa menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya. Aspirasi rakyat harus benar-benar didengar.