NTB.Suara.com - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB, turung langsung ke desa-desa melayani masyarakat yang ingin mengurus administrasi kependudukan.
"Walaupun dengan keterbatasan sumber daya, kami berusaha memberikan pelayanan maksimal," kata Kepala Dinas Dukcapil, Kabupaten Lombok Barat, Saepul Ahkam, saat mendampingi para staf operatornya melakukan pelayanan administrasi kependudukan di Desa Penimbung, Kecamatan Gunung Sari, Rabu (5/7/2023).
Ia menjelaskan target utama kegiatan tersebut adalah perekaman kepada warga wajib KTP tapi belum rekam. Namun kenyataannya banyak warga yang datang karena memiliki permasalahan administrasi kependudukan.
"Fokus kami sesungguhnya adalah perekaman. Sebab, saat ini sekolah masih libur, jadi kami menyasarnya lewat desa," ujar Ahkam.
Di tempat yang sama, Kepala Desa Penimbung Abdul Haris menyebut banyak warganya yang belum rekam.
Menurutnya, permasalahan administrasi kependudukan banyak yang harus ditangani. Bahkan, beberapa warga yang sudah lama menikah pun belum tertib adminduknya.
"Ini juga yang datang sekali," kata Abdul Haris yang merupakan Ketua Forum Kepala Desa Kecamatan Gunung Sari dan Batulayar (FK2GB).
Oleh karena membludaknya masyarakat yang datang dan sempat terganggu oleh persoalan teknis server, masih ada warga yang belum sempat direkam.
"Masih ada 20 orang warga yang sampai sore ini belum bisa rekam. Kasihan mereka sudah antri lama, karena masalah teknis jadi tidak bisa dilayani," keluh Haris.
Baca Juga: Ajaran Panji Gumilang di Ponpes Al Zaytun: 'Wanita Tidak Harus Dinikahi, Tapi Digauli
Namun, dirinya memastikan telah menyepakati dengan operator untuk tindak lanjutnya di kemudian hari.
Hal senada diakui oleh Ahkam tentang adanya gangguan teknis di DataBase MMU Pusat. Sebab, di bagian admin tidak segera mengabari, sedangkan dengan sisa jumlah masyarakat yang belum dilayani, pihaknya telah menyarankan tindak lanjut.
"Untuk berkas yang belum tuntas, kami akan membawa ke dinas untuk diselesaikan. Sedangkan untuk sisa 20 warga yang belum direkam, bisa rekam di Kantor Camat Gunung Sari atau UPT di situ," ucapnya.
Ia juga menyebutkan sebanyak 10.304 orang penduduk Kabupaten Lombok Barat belum melakukan perekaman hingga akhir Juni 2023. Namun, perekaman sudah mencapai lebih dari 98 persen.
"Sisanya itu secara bertahap kita lakukan perekaman. Kami berharap masyarakat datang memanfaatkan pelayanan administrasi kependudukan di kantor camat, UPT atau Kantor Dinas Dukcapil," kata Ahkam. (*)
Berita Terkait
Terpopuler
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
Pilihan
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
-
Siasat Dadan Hindayana Cs Korupsi MBG: Pakai Yayasan Sendiri, Sedot Miliaran Rupiah Tiap Hari!
-
Momen Unik Penahanan Dadan Cs, Satu Tersangka Tertinggal Mobil Tahanan hingga 'Dikepung' Wartawan
-
Pakai Rompi Pink dan Diborgol, Kejagung Resmi Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs
-
Drama 'Penjemputan' Dadan Hindayana Cs, Ada yang Sempat Lari ke Jabar
Terkini
-
Kegagalan Investasi TaniHub Risiko Bisnis, Bukan Tindak Pidana
-
Kritik Kunjungan LN Prabowo, Mahfud MD: Terlalu Sering Itu Boros, Produknya Harus Jelas!
-
Perubahan Nasib Iwan Tuaji dalam 15 Bulan: Dilantik Jadi Wabup, Kini Ditahan
-
Eks Dirut BVI Bantah Terima Kickback dari Investasi TaniHub
-
FESyar Sumatera 2026 Hadir di Palembang, Ada 122 UMKM Halal dan Tabligh Akbar Habib Syech
-
Rupiah Melemah Jadi Berkah, Wisatawan Malaysia Makin Gencar Belanja di Pontianak
-
Detik-detik Wamen Imipas Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK, Ajudan Dorong Awak Media
-
Perubahan Nasib Dadan Hindayana dalam 48 Jam: Dari Pimpinan BGN hingga Berompi Tahanan
-
Lebanon Pilih Jalur Diplomasi untuk Akhiri Konflik dengan Israel
-
Silmy Karim Diburu KPK, Menteri Imipas Angkat Bicara