Kemlu RI Perlu Belajar dari Penculikan Relawan WNI oleh Israel

Adalah fatal mendekati Israel meski Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik, untuk melakukan pembebasan.

Baik pendekatan melalui negara ketiga maupun saluran-saluran tidak resmi. Pendekatan semacam ini justru merusak integritas gerakan solidaritas global.

Perlu dipahami bahwa para relawan yang bergabung dalam Sumud Flotilla, bukanlah entitas yang berdiri sendiri-sendiri berdasarkan paspor mereka. Mereka adalah satu kesatuan misi kemanusiaan lintas negara.

Mendekati Israel untuk membebaskan WNI adalah tidak logis. Sebab, kesembilan WNI yang ikut tertangkap, tergabung dalam gerakan dunia.

Secara logis, tidak mungkin bila WNI berhasil dibebaskan tetapi warga negara lain masih mendekam di sel penyiksaan Israel.

Jika Kemlu hanya fokus pada keselamatan warga negaranya secara eksklusif, tentu melalui lobi-lobi khusus, hal itu justru mencederai semangat kolektif misi tersebut.

Konsekuensi lanjutanya adalah, Indonesia akan terlihat tidak konsisten dengan prinsip perjuangan kemanusiaan universal.

Penguatan Koordinasi Internasional

Ke depan, Kemlu harus bisa berkomunikasi dengan penyelenggara Flotilla untuk misi kemanusiaan. Begitu juga dengan negara-negara yang warga negaranya ikut sebagai relawan.

Baca Juga: Bukan Karena BOP! MUI Ungkap Rahasia di Balik Bebasnya 9 WNI dari Penjara Israel

Tentu saja, komunikasi tersebut adalah langkah koordinatif bagi pembebasan WNI bila kejadian serupa terulang.   

Inilah esensi dari diplomasi multilateral. Kekuatan penekanan terhadap Israel, akan jauh lebih efektif jika dilakukan melalui blok negara-negara yang warga negaranya turut disandera.

Indonesia beserta pemerintah negara-negara lain, secara bersama bisa membawa persoalan tersebut melalui forum internasional atau koalisi kemanusiaan global.

Terakhir, pelajaran yang ketiga, transparansi mengenai risiko adalah hal yang mutlak.

Kemlu harus mewanti-wanti kepada relawan yang ikut dalam misi Flotilla terkait berbagai risiko yang akan mereka hadapi.

"Diskusi" dengan relawan itu juga termasuk menjelaskan kemungkinan pemerintah tidak dapat  secara maksimal dalam melindungi mereka, saat berada dalam kendali otoritas Israel