Pemprov Tegas Larang Alfamart dan Indomaret Beroperasi di Sumbar, Ini Alasannya

RanahSuara.id -  Wakil Gubernur Sumatra Barat Audy Joinaldy menegaskan bahwa Pemprov Sumbar tetap berkomitmen melarang beroperasinya Alfamart dan Indomaret.

Audy mengungkapkan, dilarang kedua ritel itu beroperasi untuk melindungi Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) dan pengusaha lokal yang ada di Sumbar.

Hal itu diungkapkan Audy saat menghadiri Jumpa Sahabat Hebat SRC, Balai Pustaka Bukittinggi, Minggu (19/6/2022). 

"Kami tetap tidak memberi izin kepada kedua minimarket waralaba tersebut, karena bisa mematikan bisnis kecil dan pedagang tradisional di daerah," ujar Audy Joinaldy dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/6/2022)

Ia menjelaskan, bahwa kehadiran kedua minimarket waralaba ini dipercaya oleh pemerintah setempat bisa merusak ekonomi daerah Sumbar dalam jangka panjang. 

Menurut Audy, Sumbar memiliki potensi yang cukup banyak yang bisa dikembangkan dan menjadikan sumber pendapatan oleh masyarakat yang sebagian besar pelaku ekonominya.

"Di Sumbar ada 593.100 UMKM di berbagai daerah. Produk-produk yang dihasilkan para pelaku usaha banyak diminati bahkan di negara lain," bebernya.

Ia mengatakan, bahwa masyarakat khawatir, keberadaan Alfamart dan Indomart mampu menyebar ke seluruh daerah sampai ke pedesaan dengan harga barang yang bersaing.

Jika hal tersebut terjadi terangnya, keberadaan minimarket modern akan membuat pelanggan tidak mau lagi mengunjungi warung atau toko kelontong, sehingga pedagang tradisional akan terasingkan dan merugi.

SRC yang merupakan salah satu UMKM yang bergerak di pedagang eceran (riteil) membantu konsumen untuk mendapatkan produk-produk yang dibutuhkan sehari-hari. 

"Untuk itu, kami dari Pemprov Sumbar secara khusus memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada SRC yang telah menjadi perpanjangan tangan produk-produk dari produsen untuk sampai ke tangan konsumen, serta membantu konsumen untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari secara langsung," ucapnya.

Saat ini sebut Audy, digitalisasi menjadi tantangan untuk semua pelaku usaha. Untuk itu SRC sebagai "toko kelontong masa kini" jalur perdagangan tradisional tetap harus dipertahankan di era transformasi digital ini. 

"Meskipun digitalisasi menjadi sebuah kebutuhan penting saat ini, saya berharap jalur perdagangan tradisional ini juga semestinya bisa berdampingan dengan digitalisasi," terangnya.

Audy yakin bahwa warga lokal juga mampu membuat bisnis modern retail outlet (MRO) semacam toserba  yang dimiliki oleh perorangan tanpa harus ada kehadiran kedua ritel waralaba tersebut. 

"Apalagi masyarakat Minangkabau dikenal sebagai pelaku bisnis yang memiliki kebiasaan berdagang sejak zaman dulu," tuturnya Audy.

Oleh karena itu kata Audy, Pemprov Sumbar berharap SRC menjadi salah satu wadah untuk produk-produk lokal dapat memasarkan produknya.

Kemudian, keberadaan SRC juga sekaligus membantu masyarakat menengah ke bawah mendapatkan produk yang baik dan harga terjangkau.