Menteri Agama Tak Wajibkan Seseorang Berkurban di Idhul Adha

Selebtek.suara.com - Wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak masih menjadi hal yang cukup mengkhawatirkan. Apalagi penyebaran penyakit ini sangat cepat layaknya COVID-19.

Munculnya wabah ini pun berdekatan dengan perayaan Idul Adha 1443 Hijriah. Saat ini umat Islam di seluruh dunia berkurban. Hal tersebut membuat Kementerian Agama akan melakukan pengaturan terkait hewan kurban di tengah mewabahnya penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak di tanah air.

Dilansir dari Setkab.go.id, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan akan membuat beberapa aturan mengenai hewan kurban untuk perayaan nanti. Hal itu ia utarakan usai mengikuti rapat perkembangan dan penanganan kasus PMK, yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/06/2022).

“Menjelang dan pada Iduladha dan tiga hari tasyrik di Iduladha pasti kebutuhan hewan ternak terutama sapi dan kambing itu akan tinggi. Tapi mengingat wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) ini, di Kementerian Agama akan melakukan pengaturan terkait bagaimana kurban hewan-hewan ternak dalam masa pandemi PMK ini,” kata Menag.

Yaqut mengatakan berkurban hukumnya sunnah muakkad, sehingga tak ada atiran wajib dalam Islam seseorang harus menjalankan ibadah ini. Pihaknya terus berkoordinasi dengan ormas Islam di seluruh Indonesia untuk menyosialisasikan mengenai pelaksanaan kurban di masa PMK kepada masyarakat.

“Yang utama adalah perlu disampaikan, hukum kurban itu adalah sunnah muakkad, sunah yang dianjurkan, jadi bukan wajib. Artinya, jika dalam kondisi tertentu kurban ini tidak bisa dilaksanakan maka kita tidak boleh memaksakan, akan dicarikan alternatif yang lain tentu saja,” ujarnya.

Dalam dua hari ke depan, kata Menag, pihaknya akan berkoordinasi dengan ormas Islam agar aturan mengenai pelaksanaan kurban di tengah wabah PMK dapat segera disampaikan kepada masyarakat.

“Dalam satu-dua hari ini kita akan segera koordinasikan dengan ormas-ormas Islam agar bisa disampaikan kepada masyarakat, kepada publik, apa hukumnya kurban dan bagaimana kurban dalam situasi seperti sekarang di mana wabah PMK ini sedang menjangkiti Indonesia. Selebihnya tentu kita akan mengikuti aturan-aturan nanti yang dikeluarkan oleh BNPB dan Pak Menko,” pungkasnya.