Banyak Kejanggalan, Munaslub 'Tandingan' PB ISSI Dinilai Tidak Sah

Suara.com - Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) PB ISSI yang digelar kelompok yang mengatasnamakan diri Forum Komunikasi Pengurus Provinsi se-Indonesia jadi sorotan.

Ketua Dewan Penasehat PB ISSI, Pramono Anung menganggap Munaslub tersebut hanya dagelan karena berlangsung penuh dengan kejanggalan.

"Legitimasi menjadi faktor utama kenapa kegiatan yang diklaim sebagai Munaslub oleh Forum Pengurus Provinsi terlihat sebagai kegiatan yang mengada-ada," kata Pramono Anung dalam rilis yang diterima Suara.com, Selasa (20/10/2020).

"Mayoritas perwakilan yang datang dengan mengaku sebagai perwakilan Pengurus Provinsi (Pengprov) tidak memiliki surat mandat yang sah," tambahnya.

Kegiatan Munaslub 'tandingan' itu dianggap tidak sah karena beberapa Pengurus Provinsi, seperti dari Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Maluku, Nusa Tenggara Barat, masa kerjanya sudah berakhir.

Tiga Pengurus Provinsi lain dari Kalimantan Selatan, Bengkulu dan Banten juga sudah diminta untuk menyelesaikan masalah masa berlaku kepengurusan oleh PB ISSI sebelum bisa kembali aktif berorganisasi.

Pramono Anung menyebut sekelompok orang yang mengatasnamakan mantan atlet balap sepeda juga membuat suasana keruh, dengan menjadi penggerak Munaslub tersebut.

Munaslub 'tandingan' yang digelar Forum Pengprov buatan Ahmad Junaedi diketahui telah memilih Tatang Sulaiman sebagai Ketua Umum PB ISSI periode 2020-2024.

Sementara sampai saat ini, Raja Sapta Oktohari secara sah dianggap masih menjabat sebagai Ketua Umum PB ISSI.

Baca Juga: Cari Pengganti Raja Sapta Oktohari, PB ISSI Gelar Munaslub Januari 2021

"Kegiatan ini juga semakin terasa aneh ketika di berbagai slide materi kegiatan selalu menampilkan foto satu orang secara berulang-ulang," kata Pramono Anung.

"Sehingga patut dicurigai orang tersebut berupaya untuk mengambil alih kepemimpinan yang sah selama ini," tambahnya, tanpa menyebut sosok dalam foto.

Sebelumnya, forum tersebut mengatakan bahwa ada mosi tidak percaya terhadap kepengurusan PB ISSI di bawah pimpinan Raja Sapta Oktohari.

Mereka juga menyerukan mosi tidak percaya karena menganggap kepemimpinan PB ISSI telah kosong hampir 11 bulan terakhir.

Posisi Ketua umum PB ISSI dianggap lowong setelah Raja Sapta Oktohari terpilih sebagai Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) pada 2019.

Pasalnya, Raja Sapta harus menanggalkan jabatan ketua umum PB ISSI agar tidak menyalahi aturan. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KOI tidak mengenal rangkap jabatan.