IOC, Badan Olimpiade Dobel Standar: Berani Hukum Rusia, Tapi Bela Israel yang Lakukan Genosida

Suara.com - Komite Olimpiade Internasional (IOC) mendadak viral usai menunjukkan gestur dukungan terhadap negara yang melakukan genosida di Palestina, yaitu Israel.

IOC memprotes pembatalan visa bagi atlet Israel oleh Pemerintah Indonesia untuk Kejuaraan Dunia Senam Artistik FIG ke-53 di Jakarta.

Menurut IOC, seluruh atlet, tim, dan pejabat olahraga yang memenuhi syarat wajib diizinkan berpartisipasi dalam kompetisi internasional meski mereka memiliki dobel standar, di mana sempat melarang Rusia berlaga karena konflik dengan Ukraina.

Selain Rusia, IOC juga melarang Belarusia mengikuti agenda mereka hingga 2026.

Bahkan IOC bereaksi keras karena hal ini. Padahal, banding Federasi Senam Israel ke Pengadilan Arbitrase Olahraga sudah ditolak.

IOC menyatakan akan menghentikan segala bentuk dialog dengan Komite Olimpiade Nasional (NOC) Indonesia terkait rencana penyelenggaraan Olimpiade, Olimpiade Pemuda, acara Olimpiade, atau konferensi di masa mendatang.

Penghentian dialog ini akan berlaku hingga Pemerintah Indonesia memberikan jaminan yang memadai kepada IOC bahwa mereka akan memberikan akses ke negara tersebut bagi semua peserta, tanpa memandang kewarganegaraan, untuk menghadiri acara-acara tersebut.

Selain itu, IOC juga meminta kepada seluruh Federasi Internasional (IF) untuk tidak menyelenggarakan acara olahraga internasional atau pertemuan di Indonesia.

Sebagai informasi, IOC memiliki peran sentral dan strategis sebagai badan pengelola dan pengembang Gerakan Olimpiade dengan tujuan membangun dunia yang lebih baik melalui olahraga.

Baca Juga: Kengerian Bentrokan di Liga Israel: 12 Warga Terluka, 9 Orang Ditangkap!

Tugas utamanya adalah memastikan penyelenggaraan Olimpiade berjalan lancar, dan IOC memiliki hak eksklusif atas simbol, bendera, dan lagu Olimpiade.

Keputusan terbaru ini mencerminkan komitmen teguh IOC untuk menjaga prinsip netralitas dan universalitas olahraga, yang menempatkan partisipasi atlet di atas pertimbangan politik negara tuan rumah.