Kritik Keras Bamsoet, Saiful Mujani Sebut Ide Penambahan Kekuasaan Presiden Adalah Makar

Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saiful Mujani mengkritik keras pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) tentang penundaan Pemilu 2024.

Menurut Saiful Mujani, posisi Bambang Soesatyo sangat penting sebagai ketua MPR yang memiliki wewenang mengubah Undang-undang Dasar.

Oleh karena itu, menurut Saiful, pandangan Ketua MPR dari Partai Golkar mengenai penundaan Pemilu 2024 perlu dibahas.

Saiful mengatakan, pandangan Bambang dan Ketua DPD La Nyalla mengenai penundaan Pemilu 2024 tidak mencerminkan aspirasi publik.

"Di satu sisi, kinerja Presiden Jokowi memang bagus. Tapi apakah bagusnya kinerja Presiden Jokowi itu membuat publik menginginkan agar dia dikasih wewenang untuk kembali berkuasa dengan mengubah konstitusi atau dikasih tambahan kekuasaan tiga tahun lagi," ujarnya saat bedah politik bertajuk "Kinerja Presiden dan Penundaan Pemilu" yang disiarkan melalui kanal Youtube SMRC TV, Kamis (29/12/2022).

Dalam konstitusi tertulis bahwa presiden menjabat selama lima tahun. Dan kembali bisa dipilih untuk periode berikutnya hanya satu kali.

Oleh karena itu, kata Saiful, jika ingin menambah periode jabatan tiga tahun tanpa dipilih oleh rakyat, itu jelas harus mengubah konstitusi. Saiful bahkan menyebut ide penambahan durasi kekuasaan itu adalah makar.

"Ide ini (penambahan kekuasaan tiga tahun), bagi saya, agak makar karena bertentangan dengan konstitusi yang jelas-jelas membatasi kekuasaan," kata Guru Besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta tersebut.

Dia mengaku agak tercengang dengan munculnya pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo yang mengajak untuk berpikir kembali tentang Pemilu 2024 dengan dalih kinerja Presiden Jokowi dinilai bagus oleh rakyat pada umumnya.

Baca Juga: Ekspresi Jokowi dan Menterinya saat Nonton Timnas Indonesia vs Thailand di SUGBK

Beberapa bulan terakhir, kata Saiful, semua sudah berpikir tentang Pemilu 2024. KPU sudah terbentuk dan sudah bekerja. Partai-partai politik sudah diverifikasi dan sudah diketahui partai mana saja yang lolos untuk menjadi peserta pemilu.

Disebutkan nya, SMRC memiliki data tren tingkat kepuasan publik pada kinerja Presiden Jokowi sejak 2015. Tingkat kepuasan publik pada kinerja Jokowi cenderung mengalami penguatan.

Pada periode kedua, tingkat kepuasan ini rata-rata 70 persen. Pada survei terakhir di bulan Desember 2022, tingkat kepuasan publik pada kinerja presiden Jokowi 74,2 persen.

Saiful melihat tingkat kepuasan publik ini sangat tinggi. Tingkat kepuasan ini adalah cerminan dari "approval" atau biasa disebut sebagai approval rating terhadap pemimpin pemerintahan.

"Ini peristiwa yang sangat penting bahwa Presiden Jokowi memiliki approval rating yang sangat tinggi," paparnya dalam siaran persnya.

Ketua MPR Bambang Soesatyo, dan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti memiliki pandangan bahwa sebaiknya Pemilu 2024 ditunda ke 2027, karena banyak tantangan dan terbukti kinerja Jokowi selama ini baik.