Suara.com - Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman menyebut adanya kemungkinan munculnya dekrit penundaan pemilu pada tahun 2024. Menanggapi hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin berpesan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk tetap mengikuti konstitusi yang ada dengan tidak menambah masa jabatannya.
"Kalau pak Jokowi ingin husnulkhatimah ingin landing yang bagus dengan kekuasaannya, ya, saya sih menyarankan kepada pak Jokowi bekerja dengan baik, menjaga kinerjanya, membuat masyarakat puas dengan kinerjanya lalu juga ya akhirnya jabatannya di Oktober 2024 sesuai dengan konstitusi," kata Ujang saat dihubungi Suara.com, Rabu (21/12/2022).
Ujang menyarankan kepada Jokowi untuk tidak perlu mengeluarkan dekrit penundaan pemilu. Menurutnya niatan itu hanya akan memancing perlawanan masyarakat.
"Karena pemicu perlawanan rakyat adalah kebijakan-kebijakan yang dianggap anti demokrasi dan merugikan masyarakat saya melihat dan mengamati bahwa bukan saatnya melakukan dekrit tidak cocok dan tidak pas dan berbahaya kalau itu dilakukan," ujarnya.
Di sisi lain, Ujang juga melihat apabila dekrit penundaan Pemilu 2024 itu benar-benar ada, maka sesuai dengan yang disampaikan oleh seorang ilmuwan kalau pemerintah saat ini bersikap semi otoriter.
"Oleh karena itu kita mari menjaga demokrasi secara bersama-sama baik pak Jokowi partai koalisi pemerintah, ormas, ya, kita semua akademisi termasuk rakyat untuk sama-sama menjaga demokrasi yang berkesinambungan," terangnya.
Sebelumnya, Benny mengungkapkan bahwa pengesahan KUHP yang begitu cepat dilakukan demi adanya dekrit penundaan Pemilu 2024.
"Ada yang mengatakan ini KUHP cepat-cepat disahkan sebab tahun depan ini akan ada dekrit perpanjangan (penundaan) pemilu," tutur Benny.
Dengan adanya KUHP yang baru, orang-orang akan ditangkap apabila menolak sejalan dengan pemerintah.
"Dan yang protes-protes itu akan ditangkap semuanya," ujarnya.
Berita Terkait
-
Luhut Minta KPK Jangan Sering OTT Maling Uang Rakyat Bisa Bikin Nama NKRI Jelek, Singgung Siapa Mau Melawan?
-
'Saya Hampir Menangis' Leganya Amien Rais saat Partai Ummat Dapat Kesempatan Verifikasi Ulang
-
Drama Partai Ummat Menuju Pemilu 2024: Gagal Lolos, Gugat dan Ciptakan Peluang
-
Marak Narasi Penundaan Pemilu, KPU RI Beberkan Indikator Pemilu 2024 Tetap Jalan Terus
-
'Ini Demokrasi Bung!', Pakar Skakmat Relawan yang Minta Jokowi 3 Periode, Jadi Presiden Bukan Kontrak Kerja
Terpopuler
- Feng Shui Warna Cat Rumah Pembawa Keberuntungan Berdasarkan Shio
- Debitur Dikejar Utang, Yasonna Laoly Minta PPATK Telusuri Sumber Dana Pinjol
- Apa Itu IKD dan Kenapa Wajib Memilikinya?
- 5 Rice Cooker Murah untuk Keluarga Kecil, Hemat Listrik dan Awet
- HP RAM 16 GB Berapa Harganya? Ini 5 Pilihan Termurah dengan Performa Ngebut
Pilihan
-
Pernyataan Prabowo Soal Gaji Pengupas Bawang Dipertanyakan, Keluarga Susanah: Itu Salah
-
Prabowo Sebut Upah Kupas Bawang Rp700 Ribu per Kg, Emak-emak Bogor Tertawa: Sini Cuma Rp1.200
-
Prabowo Salah! Upah Susanah Bukan Rp 700 Ribu Tapi Rp 700 Perak per Kilogram
-
Gempa 6,4M Guncang Sumatera Utara sampai Sumbar
-
Masih Banyak Warga NTT Terjebak di Bawah Reruntuhan Bangunan, 2000 Orang Mengungsi
Terkini
-
Bromo Belum Sepenuhnya Aman: Debu Setan Mengancam Savana yang Terluka
-
HUT ke-81 RI: BRI Bersama Danantara Terus Mendukung Ekonomi Rakyat, Termasuk UMKM
-
Meski 4 Pasar Rusak, Pemerintah Jamin Warga NTT Tak Kelaparan
-
Persija Masuk Fase Panas TC Thailand, Shin Tae-yong Mulai Tentukan Pemain Pilihan
-
HUT ke-81 RI, BRI Dukung Danantara Senantiasa Perkuat Ekonomi Rakyat
-
Pengendara Motor di Deli Serdang Jadi Korban Begal, Paha Ditusuk, Motor hingga HP Raib
-
Review Novel Jejak Langkah: Ketika Pena Menjadi Senjata Perlawanan
-
Menembus Tembok Longsor: Drama Penyelamatan Ibu Hamil di Jantung Flores yang Terisolasi
-
RI Ditargetkan Bisa Swasembada 11 Komoditas Pangan dalam 3 Tahun
-
Green Energy Jadi Arah Baru Industri Maritim Indonesia