Suara.com - Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman menyebut adanya kemungkinan munculnya dekrit penundaan pemilu pada tahun 2024. Menanggapi hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin berpesan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk tetap mengikuti konstitusi yang ada dengan tidak menambah masa jabatannya.
"Kalau pak Jokowi ingin husnulkhatimah ingin landing yang bagus dengan kekuasaannya, ya, saya sih menyarankan kepada pak Jokowi bekerja dengan baik, menjaga kinerjanya, membuat masyarakat puas dengan kinerjanya lalu juga ya akhirnya jabatannya di Oktober 2024 sesuai dengan konstitusi," kata Ujang saat dihubungi Suara.com, Rabu (21/12/2022).
Ujang menyarankan kepada Jokowi untuk tidak perlu mengeluarkan dekrit penundaan pemilu. Menurutnya niatan itu hanya akan memancing perlawanan masyarakat.
"Karena pemicu perlawanan rakyat adalah kebijakan-kebijakan yang dianggap anti demokrasi dan merugikan masyarakat saya melihat dan mengamati bahwa bukan saatnya melakukan dekrit tidak cocok dan tidak pas dan berbahaya kalau itu dilakukan," ujarnya.
Di sisi lain, Ujang juga melihat apabila dekrit penundaan Pemilu 2024 itu benar-benar ada, maka sesuai dengan yang disampaikan oleh seorang ilmuwan kalau pemerintah saat ini bersikap semi otoriter.
"Oleh karena itu kita mari menjaga demokrasi secara bersama-sama baik pak Jokowi partai koalisi pemerintah, ormas, ya, kita semua akademisi termasuk rakyat untuk sama-sama menjaga demokrasi yang berkesinambungan," terangnya.
Sebelumnya, Benny mengungkapkan bahwa pengesahan KUHP yang begitu cepat dilakukan demi adanya dekrit penundaan Pemilu 2024.
"Ada yang mengatakan ini KUHP cepat-cepat disahkan sebab tahun depan ini akan ada dekrit perpanjangan (penundaan) pemilu," tutur Benny.
Dengan adanya KUHP yang baru, orang-orang akan ditangkap apabila menolak sejalan dengan pemerintah.
"Dan yang protes-protes itu akan ditangkap semuanya," ujarnya.
Berita Terkait
-
Luhut Minta KPK Jangan Sering OTT Maling Uang Rakyat Bisa Bikin Nama NKRI Jelek, Singgung Siapa Mau Melawan?
-
'Saya Hampir Menangis' Leganya Amien Rais saat Partai Ummat Dapat Kesempatan Verifikasi Ulang
-
Drama Partai Ummat Menuju Pemilu 2024: Gagal Lolos, Gugat dan Ciptakan Peluang
-
Marak Narasi Penundaan Pemilu, KPU RI Beberkan Indikator Pemilu 2024 Tetap Jalan Terus
-
'Ini Demokrasi Bung!', Pakar Skakmat Relawan yang Minta Jokowi 3 Periode, Jadi Presiden Bukan Kontrak Kerja
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 7 Bedak Padat yang Awet untuk Kondangan, Berkeringat Tetap Flawless
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Rekomendasi Tablet dengan Slot SIM Card, Cocok untuk Pekerja Remote
- 7 Rekomendasi HP Murah Memori Besar dan Kamera Bagus untuk Orang Tua, Harga 1 Jutaan
Pilihan
-
Pertemuan Mendadak Jusuf Kalla dan Andi Sudirman di Tengah Memanasnya Konflik Lahan
-
Cerita Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Jenuh Dilatih Guardiola: Kami seperti Anjing
-
Mengejutkan! Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Resmi Pensiun Dini
-
Kerugian Scam Tembus Rp7,3 Triliun: OJK Ingatkan Anak Muda Makin Rawan Jadi Korban!
-
Ketika Serambi Mekkah Menangis: Mengingat Kembali Era DOM di Aceh
Terkini
-
Kondisi Terkini Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta: Masih Lemas, Polisi Tunggu Lampu Hijau Dokter
-
Duka Longsor Cilacap: 16 Nyawa Melayang, BNPB Akui Peringatan Dini Bencana Masih Rapuh
-
Misteri Kematian Brigadir Esco: Istri Jadi Tersangka, Benarkah Ada Perwira 'W' Terlibat?
-
Semangat Hari Pahlawan, PLN Hadirkan Cahaya Bagi Masyarakat di Konawe Sulawesi Tenggara
-
Diduga Rusak Segel KPK, 3 Pramusaji Rumah Dinas Gubernur Riau Diperiksa
-
Stafsus BGN Tak Khawatir Anaknya Keracunan karena Ikut Dapat MBG: Alhamdulillah Aman
-
Heboh Tuduhan Ijazah Palsu Hakim MK Arsul Sani, MKD DPR Disebut Bakal Turun Tangan
-
Pemkab Jember Kebut Perbaikan Jalan di Ratusan Titik, Target Rampung Akhir 2025
-
Kejagung Geledah Sejumlah Rumah Petinggi Ditjen Pajak, Usut Dugaan Suap Tax Amnesty
-
Kepala BGN Soal Pernyataan Waka DPR: Program MBG Haram Tanpa Tenaga Paham Gizi