SuaraSumedang.id - Suharso Monoarfa resmi dicopot jabatannya sebagai Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kursi ketua umum yang kosong itu untuk sementara waktu akan diisi oleh pelaksana tugas (Plt).
Pencopotan Suharso Monoarfa itu dilakukan oleh tiga Majelis PPP, Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, dan Majelis Pertimbangan. Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP, Usman M. Tokan mengatakan keputusan tersebut diambil guna mengakhiri kegaduhan yang terjadi akhir-akhir ini di PPP.
"Sehingga pada tanggal 30 Agustus 2022, dengan berat hati Pimpinan tiga majelis yang merupakan Majelis Tinggi DPP akhirnya melayangkan surat ketiga yang atas dasar kewenangannya mengeluarkan FATWA Majelis yakni memberhentikan saudara Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP terhitung sejak surat tersebut ditandatangani," kata Usman dalam keterangannya diterima Suara.com, Senin (5/9/2022), sebagaimana melansir dari Suara.Com.
Menurutnya, sebelum mencopot Suharso, tiga Pimpinan Majelis PPP meminta pendapat hukum Mahkamah Partai PPP sesuai dengan yang termaktub dalam AD/ART PPP. Usman pun meminta Pengurus Harian DPP PPP segera menggelar rapat untuk menetapkan Plt Ketum PP yang ditinggalkan Suharso.
"Kemudian pada tanggal 2-3 September bertempat di Bogor, Mahkamah Partai melakukan rapat dan mengeluarkan Pendapat Mahkamah Partai, bahwa menyepakati usulan 3 Pimpinan Majelis untuk memberhentikan Saudara Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP masa bakti 2020-2025," katanya.
Usman pun menegaskan, pandangan, nasihat juga fatwa Ketua Majelis Syariah PPP, Mustofa Aqil Siraj harus diikuti oleh seluruh pengurus, kader dan simpatisan PPP.
"Selaku Ketua Majelis Syari’ah dalam arahannya meminta agar persoalan ini harus segera dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dalam rangka kemaslahatan umat, bangsa dan negara, sesuai kaidah dan aturan organisasi PPP yang berazaskan Islam ini," bebernya.
"Mengimbau kepada seluruh jajaran pengurus dan pejuang Partai Persatuan Pembangunan untuk terus melakukan kerja-kerja organisasi dan kerja elektoral. Silahkan lanjutkan Program Sekolah Politik dan bedah dapil agar target perjuangan bisa terwujud," tambahnya.
Baca Juga: Pemerintah Menaikkan Harga BBM, Mahasiswa Dikabarkan Bakal Demo Siang Ini
Berita Terkait
-
Sempat Viral Pidato Kyai Amplop, Suharso Monoarfa Dicopot dari Ketua Umum PPP
-
Pencopotan Ketum PPP Bisa Picu Konflik karena Dianggap Sepihak, Kubu Suharso Bakal Melawan?
-
Suharso Dipecat Dari Ketum PPP, Penggantinya Mardiono Anggota Wantimpres Joko Widodo
-
Suharso Monoarfa Resmi Dicopot, Plt Ketum PPP Dijabat Muhammad Mardiono
-
Tak Juga Tanggapi Surat Majelis PPP, Suharso Monoarfa Akhirnya Dicopot
Terpopuler
- PP Nomor 9 Tahun 2026 Resmi Terbit, Ini Aturan THR dan Gaji ke-13 ASN
- 31 Kode Redeem FF Max Terbaru Aktif 10 Maret 2026: Sikat Diamond, THR, dan SG Gurun
- Media Israel Jawab Kabar Benjamin Netanyahu Meninggal Dunia saat Melarikan Diri
- Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
- Promo Alfamart dan Indomaret Persiapan Hampers Lebaran 2026, Biskuit Kaleng Legendaris Jadi Murah
Pilihan
-
Trump Ancam Timnas Iran: Mundur dari Piala Dunia 2026 Kalau Tak Mau Celaka
-
Eksklusif! PowerPoint yang Dibuang Trump Sebabkan Tentara AS Mati
-
Belanja Rp75 Ribu di Alfamart Bisa Tebus Murah: Minyak Goreng Rp36.900 hingga Sirup Marjan Rp6.900
-
Ayah hingga Istri Tewas! Mojtaba Khamenei: AS-Israel Akan Bayar Darah Para Syuhada
-
Abu Janda Maki Prof Ikrar di TV, Feri Amsari Ungkap yang Terjadi di Balik Layar
Terkini
-
IHSG Masih Jeblok ke Level 7.338 pada Pembukaan Jumat
-
Kinerja BBRI di Tengah Kabar Dividen, Berapa Target Harga Sahamnya?
-
Gubernur Khofifah Gelar Pasar Murah ke-58 di Madiun, Pastikan Harga Terkendali dan Stok Aman
-
LPS Siapkan 2 Skenario Penjamin Polis Asuransi
-
20 Kode Redeem FC Mobile 13 Maret 2026, Pele 117 Meta Hadir Punya Kemahiran False 9
-
Air Minum Jakarta Bakal Bisa 'Dipanen' Langsung dari Udara
-
AI Bikin Wajah dan Suara Bisa Dipalsukan, Internet Kini Butuh Proof of Human
-
Prabowo Berikan 90.000 Hektare Izin Pemanfaatan Hutan untuk Konservasi Gajah Sumatra
-
Aktivis Internasional Apresiasi Prabowo Jadi Presiden Paling Peduli Konservasi Gajah
-
KPK Ungkap Dugaan Uang Fee Haji Dipakai untuk Kondisikan Pansus DPR, Libatkan Gus Yaqut