Ketum Badko Jawa Barat Imbau Pemurnian Konstitusi HMI

SuaraSumedang.id - Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jawa Barat, Firman Nasution secara khusus memberikan pernyataan saat digelarnya Pleno II Pengurus Besar (PB) HMI di Bogor.

Sekadar informasi, Pleno II PB HMI diselenggarakan di Bogor pada 18-20 Desember 2022.

Dalam kesempatan tersebut, Firman Nasution yang turut hadir menyinggung soal bobroknya HMI.

"Kita harus sadar dan berani mengakui kebobrokan himpunan ini, nyatanya Pragmatisme-Transaksinil telah nyata menggangu sendi-sendi independensi himpunan," kata Firman diterima SuaraSumedang pada Rabu, (21/12/2022).

Menurut Firman, kebobrokan yang ada tersebut bukan lah tanpa alasan.

"Atas dasar ini Badko HMI Jabar telah menarik kesimpulan, setidaknya hal ini bersumber pada mekanisme pemilihan ketua umum korkom hingga ketua umum PB HMI, yang mana pada mekanisme terkait telah mencantumkan sistem rekomendasi dan pendaftaran calon ketua umum kepada kepanitiaan muskom hingga Panasko," ujar Firman menambahkan.

Lebih lanjut, dikatakan Ketum Badko HMI Jabar tersebut, rekomendasi yang ada hanya akan menggugurkan kandidat yang tidak serius.

"Badko HMI Jabar menilai sistem rekomendasi tidak memiliki urgensi selain menggugurkan kandidat-kandidat yang tidak serius, namun hal ini tidak seimbang apabila dibandingkan dengan dampaknya yang mengundang money politik," tuturnya.

Selain itu, kata dia, rekomendasi yang diberikan pun sama sekali tidak memiliki kekuatan secara utuh.

Baca Juga: Tega, Ayah di Palembang Rudapaksa Anak Tiri Saat Istri Tak di Rumah, Begini Modusnya

"Juga fakta rekomendasi yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara tidak langsung membimbing para delegasi untuk mengedepankan kandidat yang kuat logistik daripada yang memiliki kekuatan gagasan, lebih jauh hal ini menumbuhkan mental-mental pengkhianatan pada perjuangan di diri kader-kader himpunan," ujarnya.

Tidak hanya itu, dalam forum Pleno II PB HMI itu pun Firman turut menyinggung pula soal sistem pendaftaran dan kepanitiaan.

"Selanjutnya pendaftaran kepada kepanitian juga berdampak demikian, hal ini secara nyata juga mengganggu kekuatan forum-forum tertinggi setiap tingkatan struktur HMI, tentunya alangkah tepatnya apabila pendaftaran dilakukan kepada Presidium Muskom, Konfercab, Musda, atau Kongres, yang mana hal ini dapat diakomodir  pada pleno forum terkait," pungkasnya.(*)