Kini Penjual Kartu SIM Wajib Catat KTP Pembeli

Suara.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), pada Selasa (15/12/2015), mengumumkan aturan baru yang menyatakan bahwa setiap pembeli kartu telepon seluler (kartu SIM) harus menyerahkan kartu identitas atau KTP mereka pada penjual kartu, untuk dicatat secara resmi.

Dengan aturan baru ini, jelas Kominfo dalam siaran persnya, sistem pendaftaran yang dilakukan secara sukarela oleh pembeli dengan teknologi SIM Tool Kit (STK) - dengan mengetik kode 4444 - tak lagi berlaku.

Cara lama ini, jelas Kominfo, memiliki kelemahan karena menyerahkan pendaftaran pada pembeli nomor dan pemilik memiliki peluang lebih besar untuk memasukkan data yang tak sesuai dengan identitas dirinya.

"Sehingga identitas pelanggan menjadi tidak valid," tulis Kominfo.

Dalam aturan baru itu, Kominfo melalui Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), menegaskan bahwa sejak 15 Desember 2015, semua penjual kartu pra bayar harus mendaftarkan pembeli sesuai dengan kartu identitas seperti KTP, SIM, paspor, kartu pelajar. Data-data yang harus dimasukkan antara lain nama, nomor yang dijual, tempat/tangal lahir, dan alamat.

Meski demikian Kominfo mengimbau para penjual kartu pra bayar untuk mencatat nomor induk kependudukan dari KTP pembeli kartu dalam proses pendaftaran, karena Kominfo sedang menjalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil), terkait proses registrasi pelanggan kartu pra bayar.

"Dengan penggunaan NIK ini maka data calon pelanggan dapat langsung divalidasi dengan database penduduk berdasarkan NIK yang dikelola oleh Ditjen Dukcapil sehingga data calon pelanggan dapat dipastikan kebenarannya," tulis Kominfo.

Kominfo juga menjelaskan bahwa pihaknya sedang melakukan dialog dengan para pemangku kepentingan untuk segera menerapkan registrasi ulang bagi para pengguna kartu pra bayar yang sudah ada.

Selain itu, Kominfo juga memperingatkan para penjual kartu pra bayar bahwa mereka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan jika lalai melakukan proses pendaftara nini.