Suara.com - Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika bidang Hukum Henri Subiakto mengatakan pemerintah tidak takut memblokir pihak-pihak termasuk Facebook jika dinilai melanggar Undang-undang. Namun, menurut dia hal itu bisa dilakukan setelah melalui proses kajian yang mendalam.
"Pertama, pemerintah tidak ragu-ragu akan memblok siapapun yang melanggar Undang-undang, tapi tidak terburu-buru," katanya di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/4/2018).
Untuk mendukung rencana tersebut, saat ini pemerintah sudah mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012. Aturan itu berisi tentang hukuman denda bagi perusahaan media sosial yang melanggar.
"Salah satunya ada klausul PSE (penyelenggara sistem elektronik) seperti facebook, dan lain-lain, itu bisa kota kenai denda kalau mereka melanggar perundang-undangan, termasuk kontennya," katanya.
Khusus terkait konten dari media sosial tersebut, pemerintah tidak boleh melihat adanya berita bohong dan juga yang berbau porno.
"Misalnya membiarkan hoax, pronografi, akan ada mekanisme untuk dikenai denda selain pajak," ujarnya.
Selain itu, kata Henri, pemerintah juga sangat mendukung dilakukan terus menerus literasi digital. Itu tidak hanya kepada publik, tapi juga kepada pemasang iklan.
"Karena yang namanya Facebook, paling takut sama pemasang iklan. Itu parentition associate di Amerika itu kalau mengeritik TV-TV pemasangan iklan, bukan TV-nya yang dikritik tapi pemasangan iklannya," katanya.
Lebih lanjut, Henri juga mengatakan bahwa pemerintah menyambut baik dengan adanya rencana pembuatan Undang-undang perlindungan data pribadi.
Baca Juga: Persiapan Matang, Bali United Bidik Tiga Poin Lawan Perseru Serui
"RUU perlindungan data pribadi kami sangat setuju kalau dipercepat, pak Sukamta dan anggota DPR lainnya, mudah-mudahan ada strategi untuk mempercepatnya," tutup Henri.
Wacana pemblokiran Facebook muncul di tengah beredarnya kabar kebocoran data 1,3 juta pengguna media sosial berlambang huruf F itu asal Indonesia. Diperkirakan ada sekitar 87 juta data pengguna Facebook di dunia yang bocor.
Tag
Berita Terkait
-
Data Facebook Dicuri, AMSI Kritik Pemerintah Jangan Cuma Cemas
-
Sukamta: Pencurian Data Facebook Jadi Ancaman Nasional
-
Data Facebook Bocor, BIN: Jangan Terlalu Open di Dunia Maya
-
DPR: Kebocoran Sejuta Data User Facebook Tak Bisa Dianggap Enteng
-
Data Pengguna Bocor, Pemerintah Harus Tegas Tindak Facebook
Terpopuler
- Putusan MK soal Kuota Internet Hangus Ubah Peta Bisnis Operator, Pakar: Paket Data Bakal Berubah
- Melayat ke Yogya, Susi Pudjiastuti Kenang Sosok Nasirun
- Kado Kemerdekaan: Pemutihan Pajak Kendaraan di Agustus 2026, Buruh dan Ojol Dapat Diskon Khusus
- Prabowo Singgung Nuklir Iran, Badan Atom Internasional Ungkap Faktanya
- Fortuna Sittard Ogah Jual Justin Hubner ke Klub Super League
Pilihan
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
Terkini
-
Erick Thohir Ketok Palu: Pemilihan Ketum PSSI Resmi Mundur ke Juli 2027, Ini Alasannya
-
Basarnas: Cuaca Buruk Jadi Tantangan Evakuasi Korban KMP Mutiara Sentosa II
-
Hujan Deras Tak Surutkan Militansi Suporter Garuda, Pakansari Membara Jelang Indonesia vs Vietnam
-
Bahlil Rem Ekspor Batu Bara, Ekonomi Daerah Terancam Tak Lagi Membara
-
Sosok Pemotor Masuk Tol Pekanbaru-Dumai Terungkap, Ini Penjelasan Polisi
-
Lima Korban KMP Mutiara Sentosa II Teridentifikasi, DVI Pastikan Bukan Tewas Terbakar
-
23 Ide Hadiah Lomba 17 Agustus untuk Bapak-Bapak, Murah dan Pasti Kepakai
-
Hujan Deras Guyur Pakansari, Pertanda Timnas Indonesia Hujani Vietnam dengan Banyak Gol?
-
Dedi Kusnandar: Persib Bandung Siap Hadapi Persija di Semifinal Piala Presiden 2026
-
Fenomena Kerja "Serabutan" di Era Modern: Cari Fleksibilitas atau Terpaksa?