Suara.com - Laporan dari The Wall Street Journal mengklaim bahwa pemerintahan Trump membeli akses ke database komersial, untuk mengetahui keberadaan jutaan orang Amerika dengan tujuan menindak imigrasi ilegal.
Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) mengakui telah membeli akses ke data, meskipun tidak membahas dengan detail bagaimana menggunakannya.
Menurut The Wall Street Journal, Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) Amerika Serikat, yang merupakan divisi dari DHS menggunakan data ini untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan menangkap imigran yang tidak dilengkapi dokumen.
Divisi lain DHS yaitu Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan menggunakan database untuk melacak aktivitas smartphone di daerah terpencil di gurun dan tempat-tempat tidak biasa lainnya, di dekat perbatasan Meksiko untuk menangkap imigran yang masuk secara ilegal.
Data lokasi dikumpulkan dari aplikasi seluler dan game sederhana yang telah diizinkan oleh pengguna untuk mengetahui lokasi mereka. Ini adalah salah satu basis data terbesar yang diketahui digunakan oleh agen penegak hukum Amerika Serikat untuk melacak dan memantau orang.
Rupanya, data tersebut juga dibagikan dengan ICE untuk melacak organisasi penyelundupan manusia atau obat-obatan terlarang serta melakukan deportasi.
Dilansir dari Android Authority, sepertinya penggunaan data oleh pemerintah Amerika Serikat ini termasuk dalam wilayah hukum, meskipun kasus ini belum pernah diuji di pengadilan sebelumnya.
"Ini adalah situasi klasik di mana pengawasan komersial yang merayap di sekor swasta sekarang merambat ke pemerintah," ucap Alan Butler, penasihat umum Pusat Informasi Privasi Elektronik.
Sampai sekarang, sepertinya pemerintah Amerika Serikat akan terus melacak warga negara dan imigran secara legal menggunakan basis data ini untuk masa yang akan datang.
Baca Juga: Pamer Inovasi Robot Pembawa Sayur, Justru Dibanjiri Komentar Warganet +62
Berita Terkait
-
Donald Trump Sebut Virus Corona Lemah saat Cuaca Hangat, Pakar Menyanggah
-
Geram Naskah Pidatonya Dirobek, Trump Tolak Salaman dengan Pelosi
-
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS Robek Naskah Pidato Kenegaraan Trump
-
Virus Corona Tewaskan Ratusan Orang, Trump Tawarkan Bantuan ke China
-
Luncurkan Logo Pasukan Antariksa Amerika Serikat, Presiden Trump Diejek
Terpopuler
- Menteri Agama RI Nasaruddin Umar Disebut Mengundurkan Diri
- Partai Kaesang Tutup Pintu Rapat untuk Ketum Projo: Tempat Budi Arie Bukan di PSI
- Dilaporkan ke Bareskrim Polri, Gus Lilur Tantang 4 Tokoh NU Ngaji Kitab Kuning Saat Muktamar
- Desil Tak Akurat Bisa Bikin Warga Kehilangan Hak Bansos!
- AMPB Pulang Usai Audiensi DPR, Relawan Ojol Curiga Ada Kesepakatan Transaksional
Pilihan
-
Diseret dari Gang ke Jalan! Kronologi Pedagang Cermin Tewas Dikeroyok Saat Demo Ricuh
-
Senayan Kondusif: Tol Dalam Kota Normal dan Blokade Jalan Dibuka Pasca Bentrok 27 Agustus
-
Ada Isu Aksi Demo Lanjutan, BEI Minta Investor Tak Panik
-
Admin Medsos dan Pengkritik Jadi Target Penangkapan Jelang Demo Agustus
-
3 Pesawat Tempur F16 'Rally' di Langit Jakarta Jumat Pagi, Ini Klarifikasi TNI AU
Terkini
-
21 Ribu Warga Yogyakarta Terdampak Perubahan Desil, Wali Kota Siapkan Refocusing Anggaran
-
Doa Shin Tae-yong: Semoga Ada Solusi Terbaik buat Jakmania dan Manajemen Persija
-
Persib Bandung Wajib Waspada! Teja Paku Alam Ungkap Ancaman Serangan Balik Manila Digger
-
Bisikan Sang Ayah Bikin Agil Bangkit, Mahasiswa UT Ini Raih Podium Campus League
-
Penanganan Karhutla Jangan Cuma Hitung Luasan, Pakar UGM Soroti Habitat Satwa
-
Kader PDIP Jadi Tersangka Kasus Intimidasi Dokter Icha di NTT, Hasto Buka Suara
-
Tangis Pecah Gus Yahya, LPJ PBNU 2021-2026 Diterima Muktamar ke-35 NU
-
Penuhi Panggilan sebagai Saksi, BPKH Tegaskan Komitmen Dukung Penegakan Hukum
-
Simak Rekayasa Lalu Lintas dan Lokasi Parkir Merdeka Run 81 Tahun Indonesia Besok
-
Geger Skandal Sekpri vs Wabup Sumedang: Rumah Dinas Jadi Sorotan, Pemprov Turun Tangan