Suara.com - Laporan dari The Wall Street Journal mengklaim bahwa pemerintahan Trump membeli akses ke database komersial, untuk mengetahui keberadaan jutaan orang Amerika dengan tujuan menindak imigrasi ilegal.
Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) mengakui telah membeli akses ke data, meskipun tidak membahas dengan detail bagaimana menggunakannya.
Menurut The Wall Street Journal, Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) Amerika Serikat, yang merupakan divisi dari DHS menggunakan data ini untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan menangkap imigran yang tidak dilengkapi dokumen.
Divisi lain DHS yaitu Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan menggunakan database untuk melacak aktivitas smartphone di daerah terpencil di gurun dan tempat-tempat tidak biasa lainnya, di dekat perbatasan Meksiko untuk menangkap imigran yang masuk secara ilegal.
Data lokasi dikumpulkan dari aplikasi seluler dan game sederhana yang telah diizinkan oleh pengguna untuk mengetahui lokasi mereka. Ini adalah salah satu basis data terbesar yang diketahui digunakan oleh agen penegak hukum Amerika Serikat untuk melacak dan memantau orang.
Rupanya, data tersebut juga dibagikan dengan ICE untuk melacak organisasi penyelundupan manusia atau obat-obatan terlarang serta melakukan deportasi.
Dilansir dari Android Authority, sepertinya penggunaan data oleh pemerintah Amerika Serikat ini termasuk dalam wilayah hukum, meskipun kasus ini belum pernah diuji di pengadilan sebelumnya.
"Ini adalah situasi klasik di mana pengawasan komersial yang merayap di sekor swasta sekarang merambat ke pemerintah," ucap Alan Butler, penasihat umum Pusat Informasi Privasi Elektronik.
Sampai sekarang, sepertinya pemerintah Amerika Serikat akan terus melacak warga negara dan imigran secara legal menggunakan basis data ini untuk masa yang akan datang.
Baca Juga: Pamer Inovasi Robot Pembawa Sayur, Justru Dibanjiri Komentar Warganet +62
Berita Terkait
-
Donald Trump Sebut Virus Corona Lemah saat Cuaca Hangat, Pakar Menyanggah
-
Geram Naskah Pidatonya Dirobek, Trump Tolak Salaman dengan Pelosi
-
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS Robek Naskah Pidato Kenegaraan Trump
-
Virus Corona Tewaskan Ratusan Orang, Trump Tawarkan Bantuan ke China
-
Luncurkan Logo Pasukan Antariksa Amerika Serikat, Presiden Trump Diejek
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- 7 Tablet Rp2 Jutaan SIM Card Pengganti Laptop, Spek Tinggi Cocok Buat Editing Video
Pilihan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
Terkini
-
Harga dan Spesifikasi Marshall Monitor III ANC Cream di Indonesia
-
5 Tablet 12 Inci untuk Produktivitas Tinggi, Ringkas Dibawa Kemana Saja
-
Google Luncurkan Search Live, Bisa Cari Info Pakai Suara dan Kamera
-
Tips Bikin Konten Instagram dan TikTok Lebih Autentik Pakai Xiaomi 17 dengan Kamera Leica
-
5 Pilihan HP POCO 5G Terbaru Paling Murah di 2026, Konektivitas Cepat
-
Samsung Galaxy A37 5G Resmi Hadir: Andalkan Kamera Nightography dan AI, Cocok Buat Konten Seharian
-
Serangan Siber di Indonesia Tembus 14,9 Juta, Kaspersky Dorong SOC Berbasis AI
-
Biaya Registrasi SIM Biometrik Mahal, Komdigi Minta Keringanan ke Tito dan Purbaya
-
NextDev Summit 2026 : Telkomsel Dorong Startup AI, Tax Point Jadi Juara
-
Komdigi Buka Lelang Frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz, Perluas Internet ke Pelosok Daerah