Suara.com - Laporan dari The Wall Street Journal mengklaim bahwa pemerintahan Trump membeli akses ke database komersial, untuk mengetahui keberadaan jutaan orang Amerika dengan tujuan menindak imigrasi ilegal.
Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) mengakui telah membeli akses ke data, meskipun tidak membahas dengan detail bagaimana menggunakannya.
Menurut The Wall Street Journal, Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) Amerika Serikat, yang merupakan divisi dari DHS menggunakan data ini untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan menangkap imigran yang tidak dilengkapi dokumen.
Divisi lain DHS yaitu Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan menggunakan database untuk melacak aktivitas smartphone di daerah terpencil di gurun dan tempat-tempat tidak biasa lainnya, di dekat perbatasan Meksiko untuk menangkap imigran yang masuk secara ilegal.
Data lokasi dikumpulkan dari aplikasi seluler dan game sederhana yang telah diizinkan oleh pengguna untuk mengetahui lokasi mereka. Ini adalah salah satu basis data terbesar yang diketahui digunakan oleh agen penegak hukum Amerika Serikat untuk melacak dan memantau orang.
Rupanya, data tersebut juga dibagikan dengan ICE untuk melacak organisasi penyelundupan manusia atau obat-obatan terlarang serta melakukan deportasi.
Dilansir dari Android Authority, sepertinya penggunaan data oleh pemerintah Amerika Serikat ini termasuk dalam wilayah hukum, meskipun kasus ini belum pernah diuji di pengadilan sebelumnya.
"Ini adalah situasi klasik di mana pengawasan komersial yang merayap di sekor swasta sekarang merambat ke pemerintah," ucap Alan Butler, penasihat umum Pusat Informasi Privasi Elektronik.
Sampai sekarang, sepertinya pemerintah Amerika Serikat akan terus melacak warga negara dan imigran secara legal menggunakan basis data ini untuk masa yang akan datang.
Baca Juga: Pamer Inovasi Robot Pembawa Sayur, Justru Dibanjiri Komentar Warganet +62
Berita Terkait
-
Donald Trump Sebut Virus Corona Lemah saat Cuaca Hangat, Pakar Menyanggah
-
Geram Naskah Pidatonya Dirobek, Trump Tolak Salaman dengan Pelosi
-
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS Robek Naskah Pidato Kenegaraan Trump
-
Virus Corona Tewaskan Ratusan Orang, Trump Tawarkan Bantuan ke China
-
Luncurkan Logo Pasukan Antariksa Amerika Serikat, Presiden Trump Diejek
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
-
Massa Aksi di Depan Polda DIY Dibubarkan Paksa oleh Sekelompok Orang Berpakaian Sipil
-
5 Fakta Mencekam Demo di Mapolda DIY: Gerbang Roboh hingga Ledakan Misterius
-
Suasana Mencekam di Depan Polda DIY, Massa Berhamburan Usai Terdengar Ledakan
Terkini
-
Xiaomi 17T Series Lolos Sertifikasi TKDN: Bersiap ke Indonesia, Usung Chipset Anyar
-
Peta Sebaran 'Amukan' Topik Tyas dan LPDP: Lebih Banyak di X, Netizen TikTok Kurang Peduli
-
Daftar Harga iPhone Terbaru Jelang Lebaran 2026, Lengkap Semua Seri
-
69 Kode Redeem FF Aktif 24 Februari 2026: Klaim Crimson dan Gloo Wall Ramadhan Gratis
-
Begini Kebijakan Kemenkeu RI Buntut Viralnya Dwi Sasetyaningtyas, LPDP Trending
-
Infrastruktur Digital Jadi Penentu Bisnis Ritel dan F&B
-
Penampakan Xiaomi 17 Ultra Leica Edition Versi Global Terungkap Jelang Perilisan
-
17 HP Murah Redmi dan POCO dapat HyperOS 4 Berbasis Android 17, Ada Fitur Baru
-
MPL ID Season 17 Kapan Dimulai? Ini Bocoran Jadwal dan Roster Tim Mobile Legends
-
Viral Donald Trump Minta Prabowo Pegangi Dokumen BoP dan Pulpen, Ekspresinya Jadi Sorotan