Suara.com - Tes massal dapat mencegah penyebaran COVID-19. Namun di Indonesia - negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, penduduk miskin mengalami kesulitan untuk mendapatkan tes COVID-19 dibandingkan dengan yang kaya.
Saat ini, pemerintah Indonesia hanya menyediakan tes gratis di rumah sakit bagi mereka yang pernah kontak dengan kasus positif atau pernah mengunjungi daerah berisiko dan menunjukkan gejala klinis COVID-19.
Masyarakat yang menunjukkan gejala klinis tanpa riwayat kontak dengan kasus positif atau daerah berisiko tidak memenuhi syarat mendapatkan tes gratis. Prioritas tersebut dapat dimengerti mengingat sumber daya negara yang terbatas. Namun demikian, kebijakan tersebut mengakibatkan terjadinya kesenjangan akses terhadap tes COVID-19.
Akses yang tidak merata terhadap tes sangat berbahaya karena banyak kasus tidak akan terdeteksi khususnya bagi masyarakat miskin, sehingga dapat mengakibatkan keterlambatan diagnosis dan kematian.
Keterbatasan dan ketidaksetaraan tes COVID-19 di Indonesia
Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan penerapan tes cepat dalam skala besar sejak 19 Maret. Pemerintah pun telah mendistribusikan 450,000 alat tes di seluruh negeri untuk memperlambat laju pandemi.
Sampai dengan 22 April, sedikitnya 7,135 orang di Indonesia telah terinfeksi, dengan tingkat kematian 8.6%. Angka ini sangat tinggi jika dibandingkan dengan berbagai negara di dunia. Salah satu alasannya adalah rendahnya proporsi tes COVID-19 di Indonesia.
Deteksi dini melalui tes skala besar merupakan strategi kunci untuk menekan laju pandemi. Namun, dengan proporsi tes sebesar 184 tes per satu juta populasi, Indonesia termasuk salah satu negara dengan proporsi tes terendah di dunia - jauh lebih rendah dibandingkan dengan Singapura (16,203), Australia (17,412), Korea Selatan (11,138) atau Italia (23,985).
Meskipun tes COVID-19 disediakan bagi kelompok masyarakat dengan riwayat kontak dengan kasus positif atau baru kembali dari daerah risiko tinggi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menuntut dilakukannya tes cepat bagi 575 anggotanya termasuk keluarganya - walaupun mereka tidak memiliki riwayat kontak yang jelas.
Baca Juga: Halodoc Gandeng 20 Rumah Sakit Sediakan Layanan Tes Swab Covid-19
Orang-orang yang mampu membayar untuk mendapatkan tes COVID-19 (namun tidak memiliki posisi politis), dapat mengakses tes cepat di rumah sakit swasta di Indonesia dengan harga Rp 770 ribu hingga lebih dari Rp 1 juta.
Bagi jutaan orang Indonesia berpenghasilan rendah, tes ini tentu tidak terjangkau.
Tahun lalu, hampir 60% penduduk Indonesia adalah usia produktif - atau sekitar 74 juta orang - bekerja di sektor informal seperti pedagang kaki lima, pekerja harian, atau pekerja rumah tangga.
Pekerja lepas tersebut memiliki rata-rata penghasilan bersih antara Rp 1,3-1,5 juta per bulan. Tentu mereka kesulitan mengakses tes tersebut.
Pemerintah juga memberikan tes yang menggunakan sampel dari lendir hidung atau tenggorokan (PCR) secara gratis untuk pasien bergejala dengan riwayat kontak atau baru kembali dari kunjungan ke daerah berisiko tinggi dan untuk orang tanpa gejala dengan riwayat kontak dengan kasus positif. Prioritas akan diberikan kepada pasien bergejala yang telah melakukan kontak dekat dengan kasus positif.
Sampel dari tes tersebut akan dikirim ke 12 fasilitas laboratorium PCR di seluruh Indonesia.
Berita Terkait
-
Efek Domino Pandemi Bikin Harga Mobil Bekas Gagal Turun
-
Menkes Pastikan Risiko Ebola di Indonesia Rendah, Penularannya Tak Semudah Covid-19
-
IHSG Hancur Lebur Seperti Era COVID-19, Padahal Tak Sedang Pandemi
-
Waspada! Ancaman Ebola Selevel Awal Pandemi Covid-19
-
Pakar Medis Belanda Menjamin Hantavirus Bukan Ancaman Pandemi Baru Seperti COVID-19
Terpopuler
- Feng Shui Warna Cat Rumah Pembawa Keberuntungan Berdasarkan Shio
- Debitur Dikejar Utang, Yasonna Laoly Minta PPATK Telusuri Sumber Dana Pinjol
- Apa Itu IKD dan Kenapa Wajib Memilikinya?
- 5 Rice Cooker Murah untuk Keluarga Kecil, Hemat Listrik dan Awet
- HP RAM 16 GB Berapa Harganya? Ini 5 Pilihan Termurah dengan Performa Ngebut
Pilihan
-
Pernyataan Prabowo Soal Gaji Pengupas Bawang Dipertanyakan, Keluarga Susanah: Itu Salah
-
Prabowo Sebut Upah Kupas Bawang Rp700 Ribu per Kg, Emak-emak Bogor Tertawa: Sini Cuma Rp1.200
-
Prabowo Salah! Upah Susanah Bukan Rp 700 Ribu Tapi Rp 700 Perak per Kilogram
-
Gempa 6,4M Guncang Sumatera Utara sampai Sumbar
-
Masih Banyak Warga NTT Terjebak di Bawah Reruntuhan Bangunan, 2000 Orang Mengungsi
Terkini
-
5 Sabun Cuci Muka untuk Bruntusan di Dahi dan Pipi, Lengkap dengan Ulasan Pengguna
-
Prabowo-Gibran Kompak Pakai Beskap, Pimpin Kemeriahan Karnaval Kemerdekaan di Monas
-
Dari Bundaran HI, Warga Titip Harapan untuk Indonesia di HUT Ke-81 RI
-
KPK Tak Sanksi Etik Setya Budi Dias di Kasus Pemerasan Bupati Pemalang, Ini Alasannya
-
Lanud Seluruh Indonesia Bakal jadi Posko Gempa NTT, Hercules Siap Angkut Bantuan
-
Kisah BGS: Merdeka dari Balik Jeruji, Bawa 'Ilmu' Ternak Ayam dari Penjara untuk Mulai Hidup Baru
-
Diskon di Miniso Karawaci Khusus HUT RI ke-81 dari BRI, Ini Cara Klaimnya
-
Jemuran Bikin Resah, 27 Pakaian Dalam Warga Tuban Raib Dicuri
-
Bukan Sekadar Lomba, Pesta Rakyat Trindo Residence Jadi Modal Sosial Kekompakan Warga
-
Tagih Pesangon dan THR, Eks Karyawan PT Sritex Upacara Bendera di Depan Pabrik