Suara.com - Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kodrat Wibowo menilai merger antara Gojek dan Tokopedia belum memiliki indikasi unsur penguasaan pasar atau monopoli, terutama di sektor perdagangan elektronik (ecommerce) pada platform jual beli secara daring (marketplace).
"Persaingan masih sehat, kok. Untuk pasar marketplace indikasi monopoli tidak ada, karena pesaing kuat seperti Lazada, Shopee, Bukalapak dan lainnya masih ada," kata Kodrat, saat dihubungi, di Jakarta, Senin (24/5/2021).
Gojek dan Tokopedia telah resmi mengumumkan merger atau penggabungan usaha yang melahirkan entitas baru bernama GoTo pada Senin, 17 Mei 2021.
GoTo menjadi perusahaan yang menggabungkan layanan e-commerce, transportasi, pesan antar barang, makanan, serta sistem pembayaran dan finansial digital ke dalam satu ekosistem.
Sejumlah pihak sebelumnya memang sempat menuding merger dua perusahaan besar Indonesia itu bakal memicu monopoli, khususnya di bisnis ecommerce.
Meski begitu, KPPU belum bisa mengeluarkan penilaian komprehensif institusi secara resmi, karena belum mendapat laporan soal merger tersebut dari Gojek dan Tokopedia.
"Sesuai undang-undang, pelaku merger atau akuisisi wajib melaporkan ke KPPU paling lambat 30 hari setelah disahkan secara hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM," ujar Kodrat.
Setelah memperoleh laporan dimaksud, KPPU akan mempelajari dokumen-dokumen yang dikirimkan terkait aksi korporasi itu. Hasilnya baru akan mengeluarkan penilaian institusi secara resmi.
Kodrat memastikan KPPU tidak akan membiarkan terjadinya monopoli di Indonesia, termasuk di aksi korporasi merger Gojek - Tokopedia ini.
Baca Juga: Kemenkop UKM: Kolaborasi Bisnis GoTo Bakal Ciptakan Efisiensi Layanan UMKM
Oleh karena itu, tegasnya, KPPU akan mempelajari dan memeriksa dokumen merger tersebut dengan seksama mungkin supaya peluang terjadinya monopoli benar-benar tidak ada.
Ini sejalan dengan semangat KPPU dalam melawan monopoli yang memiliki pengaruh buruk terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya dampak negatif bagi konsumen, karena monopoli menciptakan situasi konsumen menjadi tidak lagi mempunyai pilihan. [Antara]
Tag
Berita Terkait
-
BEI Buka Suara Usai MSCI Rombak Indeks, 10 Saham RI Turun Kasta
-
Pemegang Saham Waspada, CPIN dan GOTO Hengkang dari MSCI Global Standar Indexes
-
Daftar Perombakan MSCI untuk Saham Indonesia, IHSG Bersiap Tertekan?
-
Nadiem Makarim Jalani Sidang Banding Kasus Chromebook
-
Nadiem Makarim Disebut Bukan Penerima Manfaat Ekonomis AKAB dan GoTo
Terpopuler
- Menteri Agama RI Nasaruddin Umar Disebut Mengundurkan Diri
- Partai Kaesang Tutup Pintu Rapat untuk Ketum Projo: Tempat Budi Arie Bukan di PSI
- Desil Tak Akurat Bisa Bikin Warga Kehilangan Hak Bansos!
- Dilaporkan ke Bareskrim Polri, Gus Lilur Tantang 4 Tokoh NU Ngaji Kitab Kuning Saat Muktamar
- Apa Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam pada Usia 50 Tahun? Ini 7 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Palmerah Dihujani Gas Air Mata oleh Polisi, Massa Terus Melawan
-
Dua Sepeda Motor yang Dibakar Massa di Pos Polisi Pejompongan Diduga Milik Intel
-
Sepeda Motor Dibakar Dekat Pos Polisi Pejompongan, Bentrok Pecah
-
Tolak MBG dan Kopdes, FMN: Anggaran Hanya Lari ke Prabowo dan Kroni-kroninya!
-
AMPB Pulang Usai Audiensi DPR, Relawan Ojol Curiga Ada Kesepakatan Transaksional
Terkini
-
Demo DPR Ricuh, Polisi Bubarkan Massa dengan Gas Air Mata
-
Palmerah Membara: Pospol Petamburan Dikabarkan Dibakar Massa, Gas Air Mata Pecah Berkali-kali
-
KPK Sita Dokumen Penting Usai Geledah 2 Kantor Dinas di Bogor
-
Palmerah Dihujani Gas Air Mata oleh Polisi, Massa Terus Melawan
-
Tak Ada Lagi Kabel Semrawut! Simpang PDAM Cibinong Bakal Disulap Punya Underpass Rapi
-
Seorang Nelayan di Pandeglang Tewas Mengenaskan Usai Rumahnya Meledak Diduga Karena Bom Ikan
-
KPK Geledah 2 Kantor Dinas di Bogor
-
Design dan Object di IDD, Saat Kursi hingga Cangkir Jadi Bagian Penting Sebuah Ruang
-
99 Pekerjaan Disebut Fiktif, Eks Kadis Perkimtan Palembang Hanya Dituntut 1,5 Tahun
-
CCTV Dirusak Massa Aksi DPR, Pemprov DKI Bakal Bawa ke Jalur Pidana