Perang Siber Melawan Rusia, Ukraina Bentuk Tentara Siber Sukarelawan

Suara.com - Pemerintah Ukraina membentuk tentara siber atau IT Army untuk melakukan serangan siber ke Rusia.

IT Army ini direkrut dari volunteer yang terdiri dari peneliti keamanan hingga hacker.

Menteri Transformasi Digital Ukraina, Mykhaylo Fedorov mengumumkan bahwa mereka membutuhkan bakat digital sukarela untuk IT Army demi melawan Rusia melalui dunia maya.

Usai pengumuman itu, muncul channel Telegram untuk mengatur operasi IT Army dan memuat 31 target milik Rusia.

Daftar itu mencakup situs lembaga pemerintah Rusia, IP address, perangkat storage pemerintah hingga server email, tiga bank, perusahaan besar yang mendukung infrastruktur penting, hingga search engine dan portal email Rusia, Yandex.

Mengutip Bleeping Computer, Senin (28/2/2022), ajakan IT Army ini juga muncul usai Kementerian Pertahanan Ukraina merekrut komunitas hacker underground, untuk membantu mereka dalam perang siber ke Rusia.

Ajakan ini muncul dari Founder Cyber Unit Technologies, Yegor Aushev, yang membagikan formulir di Facebook.

Ia mengklaim kalau hacker di seluruh dunia telah mendaftar untuk membantu Ukraina, bahkan beberapa dari mereka juga ada yang berasal dari Rusia.

Volunteer hacker dan peneliti keamanan siber ini tampaknya sudah mulai bekerja.

Baca Juga: Hacker Anonymous Deklarasikan Perang Siber ke Rusia

Beberapa situs web Kremlin (pemerintah Rusia), State Duma (lembaga legislatif Rusia), dan Kementerian Pertahanan ikut tumbang akibat serangan DDoS.

Ajakan IT Army ini memang dinilai bakal menggoda mereka yang geram dengan invasi Rusia ke Ukraina.

Namun penting untuk dicatat bahwa serangan siber seperti DDoS atau merusak situs web lain adalah tindakan ilegal, terlepas dari targetnya.

CEO perusahaan keamanan siber Dragos, Robert Lee mengatakan bahwa serangan siber ini dapat membahayakan penegakan hukum dan operasional pemerintah yang sah.

Di sisi lain, pemerintah negara lain yang membantu Ukraina mungkin bakal menutup mata terhadap serangan siber yang menargetkan Rusia.

Padahal, penting untuk memikirkan konsekuensi hukum dari serangan tersebut.