Suara.com - Menteri Pertanian Suswono meminta mengeluarkan peraturan daerah terkait lahan untuk pertanian. Menurut dia langkah ini diperlukan karena alih fungsi lahan pertanian yang semakin besar setiap tahunnya.
Saat ini, lahan pertanian yang beralih fungsi diperkirakan mencapai 100 ribu hektar per tahun.
Sedangkan kemampuan pemerintah untuk mencetak lahan pertanian baru hanya 40 ribu hektar per tahun. Dengan demikian, setiap tahun lahan pertanian berkurang 60 ribu hektar.
“Karena itu, kita sangat bergantung kepada Wali Kota atau Bupati agar mengeluarkan perda yang menetapkan lahan pertanian. Dari 190 kabupaten kota yang sudah menetakan tata ruang, masih sedikit yang sudah menetapkan lahan pertanian berkelanjutan,” kata Suswono ketika dihubungi suara.com melalui sambungan telepon, Jumat (19/4/2014).
Suswono menambahkan, anggaran yang dimiliki Kementerian Pertanian di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk mencetalk lahan pertanian terbatas. Akibatnya, jumlah lahan pertanian yang bisa dibuka setiap tahun hanya 40 ribu hektar.
Sejumlah daerah yang ditargetkan bisa mencetak lahan pertanian baru antara lain Kalimantan dan Papua. Di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, kata Suswono, bisa dicetak 50 ribu hektar lahan pertanian yang baru. Sedangkan proyek Delta Kayan Food Estate di Kabupaten Bulungan juga bisa mencetak ribuan hektar lahan pertanian baru.
Sementara itu, Merauke masih mempunyai lahan yang luas untuk dijadikan lahan pertanian. Namun, kendala yang dihadapi adalah lahan di wilayah itu sebagian besar lahan ulayat sehingga tidak mudah untuk bisa langsung digunakan sebagai lahan pertanian.
Untuk mengantisipasi turunnya hasil pertanian karena tingginya alih fungsi lahan pertanian, Suswono menegaskan, Kementerian Pertanian akan berupaya meningkatkan produksi.
“Jadi ada dua cara yang bisa dilakukan yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Di satu sisi, kami membuka lahan pertanian baru dan di sisi lain juga berupaya meningkatkan produksi,” ujarnya.
Berita Terkait
-
Melimpah di Gudang, Mahal di Piring: Mengapa Harga Beras RI Begitu Mahal?
-
Mentan Amran Keluarkan Ancaman Tanggapi Keluhan Terkait Impor Sapi
-
Amran Desak Pengusutan Tuntas Penyelundupan Bawang Bombay di Semarang
-
Prabowo Beri Bintang Jasa Utama ke Mentan Amran, Berjuang Swasembada Pangan
-
Pemerintah Jamin Beras Nggak Langka di 2026
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
Terkini
-
Emas Antam Hari Ini Harganya Lebih Murah, Dipatok Rp 2,85 Juta/Gram
-
IHSG Langsung Ambruk di Bawah 8.000 Setelah Moody's Turunkan Outlook Rating
-
BEI Naikkan Batas Minimum Free Float Jadi 15 Persen Mulai Maret 2026
-
Smelter Nikel MMP Matangkan Sistem Jelang Operasi Penuh
-
Dorong Wisatawan Lokal, Desa Wisata Tebara Raup Rp1,4 Miliar
-
OJK Restrukturisasi Kredit 237 Ribu Korban Bencana Sumatera
-
Moodys Pertahankan Rating Indonesia di Baa2, BI Tegaskan Fundamental Ekonomi Tetap Kuat
-
OJK Bentuk Satgas Reformasi Integritas Pasar Modal
-
Moody's Turunkan Outlook Peringkat Indonesia ke Negatif
-
BCA Wanti-wanti Gen Z: Hati-hati Beli Rumah Pakai KPR