BTN Diakuisisi, Pemerintah Abaikan Mimpi Masyarakat Punya Rumah

Suara.com - Ketua DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Anton R Santosa menolak akuisisi Bank BTN oleh Bank Mandiri.

Anton mengakui, bila dilihat berdasarkan peraturan terkait yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, serta PP Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank, rencana Menteri BUMN mengakuisisi BTN tidak melanggar hukum dan sah-sah saja dilakukan.

"Akan tetapi, apakah pemerintah semudah itu mengabaikan mimpi-mimpi sebagian besar rakyat Indonesia untuk memiliki rumah. Bukankah itu mencederai tujuan negara yang tertuang dalam preambul UUD 1945 dalam pasal 33 bahwa basis ekonomi negeri ini adalah ekonomi kerakyatan, bukan kekuatan uang," kata Anton, dalam siaran pers yang diterima suara.com, Minggu (4/5/2014).

BTN, lanjut Anton, telah menjalankan prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan karena bank tersebut bergerak untuk kelas menengah ke bawah sebagai pasarnya. Keberadaan BTN terbukti untuk memudahkan akses rakyat menengah bawah untuk bisa memiliki rumah.

Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan memastikan PT Bank Mandiri Tbk siap mengambilalih saham PT Bank Tabungan Negara Tbk yang akan diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BTN pada 21 Mei 2014.

“BTN selanjutnya dijadikan sebagai anak usaha yang khusus menangani penyediaan rumah bagi masyarakat,” kata Dahlan.

Namun menurut Dahlan, pola pengambialihan pelepasan saham BTN sebesar 60,14 persen masih belum diputuskan karena harus melalui serangkaian kajian.

Menurut Dahlan, setidaknya ada tiga alasan pelepasan Bank BTN kepada Mandiri. Pertama, menolong BTN karena selama sudah tidak sanggup memenuhi tingginya permintaan masyarakat terhadap perumahan.

“Terus terang saja, kebutuhan rumah saat ini mencapai 1,5 juta unit per tahun. BTN tidak mampu memenuhinya,” ujar Dahlan.

Kedua, Bank BTN akan menjadi bank terbesar dalam pembiayaan perumahan di Tanah Air.

Ketiga, dengan mengambilalih BTN maka Bank Mandiri akan menjadi salah satu bank terbesar di ASEAN.

Namun, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi sudah meminta kepada sejumlah pihak terkait yaitu Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Menteri Keuangan Chatib Basri untuk menunda penjualan Bank BTN.

“Saya tulis surat kepada Menko Perekonomian, Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Dirut Bank Mandiri, dan Dirut Bank BTN agar tidak mengambil kebijakan strategis yang berdampak kepada masyarakat luas dan membebani pemerintahan mendatang,” kata Dipo Alam.