Suara.com - Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings dalam rilis terbaru mengingatkan pemerintahan baru hasil pemilihan umum untuk meneruskan reformasi struktural, agar Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan.
"Reformasi struktural untuk mendorong produktivitas, termasuk menciptakan lingkungan bisnis dengan menghilangkan hambatan birokrasi serta membenahi infrastruktur, agar pertumbuhan ekonomi kembali ke masa sebelum 2008 yaitu di atas enam persen," bunyi pernyataan Fitch yang diterima di Jakarta, Rabu (9/7/2014).
Fitch memaparkan reformasi struktural dalam jangka panjang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, namun saat ini Indonesia harus mengatasi gangguan turbulensi dan tekanan eksternal agar stabilisasi ekonomi tetap terjaga.
"Fitch percaya dengan prospek Indonesia yang akan mengantisipasi kemungkinan kenaikan suku bunga The Fed, melalui prioritas maupun kebijakan yang tepat untuk menjaga stabilisasi ekonomi dalam jangka pendek," bunyi pernyataan itu lebih lanjut.
Saat ini, ekonomi Indonesia masih rentan karena defisit transaksi berjalan sempat mengalami pelebaran, masih tergantung dari harga komoditas di pasar internasional yang melemahkan sektor ekspor dan pasar keuangan yang dangkal.
Pelemahan nilai tukar rupiah ikut menyebabkan tingginya nilai impor minyak, yang menyebabkan pemerintah harus meningkatkan defisit anggaran dalam APBN-Perubahan dari sebelumnya 1,7 persen menjadi 2,4 persen terhadap PDB.
"Fitch percaya upaya mengatasi beban belanja subsidi tidak akan tercapai, tanpa adanya revisi harga BBM. Risiko dari kebijakan ketat The Fed, berpotensi meningkatkan gejolak di pasar keuangan, selain dampak fiskal karena peningkatan belanja subsidi," ujar rilis itu.
Pemerintah dan Bank Indonesia telah berupaya melakukan kebijakan fiskal dan moneter ketat, yang terlihat dari turunnya defisit neraca perdagangan hingga 2,4 juta dolar AS dari sebelumnya 9,1 juta dolar AS pada September 2013.
Selain itu, cadangan devisa meningkat 8,3 persen year to date hingga mencapai kisaran 108 juta dolar AS pada Juli 2014. Kebijakan moneter ketat terlihat dari inflasi yang turun 6,7 persen year on year, dan perlambatan pertumbuhan kredit hingga 17,4 persen.
Fitch mencatat kemampuan dua kandidat calon presiden dalam melaksanakan kebijakan di tingkat nasional belum teruji, namun ditunggu adanya implementasi kebijakan ekonomi dari pemerintahan baru yang berpengaruh langsung terhadap peringkat utang Indonesia. (Antara)
Berita Terkait
-
Analis Beri Peringatan: Reshuffle Menkeu Bisa Ancam Peringkat Utang Indonesia
-
Di Balik Angka Pertumbuhan 5 Persen: Prabowo Ungkap Realitas Pahit Petani, Nelayan, dan Guru
-
OECD Ramal Ekonomi Indonesia Merosot 4,7 Persen, Pengangguran Naik Tipis di 2025
-
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Melambat, Hanya Tumbuh 4,87% pada Triwulan I 2025
-
Peringkat Kredit Indonesia Stagnan, Sri Mulyani Bilang Begini
Terpopuler
- Kecewa Kena PHP Ivan Gunawan, Ibu Peminjam Duit: Kirain Orang Baik, Ternyata Munafik
- Nasib Maxride di Yogyakarta di Ujung Tanduk: Izin Tak Jelas, Terancam Dilarang
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
- Gibran Dicap Langgar Privasi Saat Geledah Tas Murid Perempuan, Ternyata Ini Faktanya
Pilihan
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
-
Dukungan Dua Periode Prabowo-Gibran Jadi Sorotan, Ini Respon Jokowi
-
Menkeu Purbaya Putuskan Cukai Rokok 2026 Tidak Naik: Tadinya Saya Mau Turunin!
Terkini
-
Beda Jenjang Karier Guru PNS dan PPPK, Apakah Sama-sama Bisa Naik Jabatan?
-
Menkeu Purbaya Yakin Rupiah Menguat Selasa Depan
-
Pertamina Luruskan 3 Kabar Bohong Viral Akhir Pekan Ini
-
Lakukan Restrukturisasi, Kimia Farma (KAEF) Mau Jual 38 Aset Senilai Rp 2,15 Triliun
-
Bank Tanah Serap Lahan Eks-HGU di Sulteng untuk Reforma Agraria
-
Pindah Lokasi, Kemenhub Minta Pemprov Pastikan Lahan Pembangunan Bandara Bali Utara Bebas Sengketa
-
PLTP Ulubelu Jadi Studi Kasus Organisasi Internasional Sebagai Energi Listrik Ramah Lingkungan
-
Tinjau Tol PalembangBetung, Wapres Gibran Targetkan Fungsional Lebaran 2026
-
Harga Emas Antam Naik Lagi Didorong Geopolitik: Waktunya Akumulasi?
-
Menkeu Purbaya: Bos Bank Himbara Terlalu Bersemangat Jalankan Ide Presiden