Purbaya Sebut Ekonomi RI Lambat 8 Bulan Pertama 2025 karena Salah Urus, Sindir Sri Mulyani?

Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui kalau ekonomi Indonesia melambat selama delapan bulan pertama 2025, atau periode Januari-Agustus, bukan karena tekanan pasar global.

Ia menyebut kalau ekonomi lambat kala itu karena salah Pemerintah itu sendiri dalam mengurus ekonomi domestik, yang mana kala itu jabatan Menteri Keuangan masih dipegang Sri Mulyani sebelum Purbaya dilantik pada 8 September 2025.

"Kalau dilihat dari sini sih perlambatan ekonomi kita di sepanjang delapan bulan pertama tahun ini bukan karena global saja. Mungkin bukan karena global, mungkin karena salah urus di dalam, yang sudah kita perbaiki," ungkap Purbaya saat Rapat Kerja di Komisi XI DPR RI yang disiarkan daring, Kamis (27/11/2025).

Purbaya sempat memaparkan data Neraca Perdagangan Indonesia periode Januari 2024 hingga September 2025. Menurutnya, surplus neraca perdagangan Indonesia masih terjaga dengan nilai kumulatif 33,48 miliar Dolar AS, tumbuh sekitar 50,9 persen year over year (YoY atau dari tahun sebelumnya) dari 22,18 miliar Dolar AS dari tahun lalu. Adapun surplus bulanan pada September 2025 mencapai 4,34 miliar Dolar AS.

"Jadi kalau dilihat dari sini, walaupun perekonomian dunia mengalami gejolak yang tidak menentu, kelihatannya pengaruh ke ekspor kita dan trade balance kita tidak signifikan, malah cenderung positif. Ini terlihat dari pertumbuhan trade balance yang 50,09 persen tadi," papar dia.

Sementara itu ekspor tumbuh 11,4 persen dan impor naik 7,2 persen secara YoY. Purbaya menerangkan kalau ini menunjukkan aktivitas industri dalam negeri makin aktif di tengan permintaan global yang masih kuat.

Penempatan dana Pemerintah Rp 200 triliun

Selain itu, Purbaya juga memaparkan soal kebijakan penempatan dana Pemerintah di Himpunan Bank Negara (Himbara) Rp 200 triliun. Sebelum ada kebijakan ini, ia menyebut kalau pertumbuhan uang dasar (M0) hampir 0.

"Sebelum kita inject uang ke sistem di bulan Agustus, itu hampir 0 pertumbuhannya, bahkan sebelum sebelumnya hampir nol," lanjut dia.

Bahkan Purbaya mengakui kalau kala itu ekonomi Indonesia amat kering dan diperlambat habis-habisan.

Baca Juga: Momen Hangat Prabowo dan Ratu Maxima dalam Diplomasi Ekonomi di Jakarta

"Sebelum kita inject uang ke sistem, di ekonomi tuh kering sekali. Jadi ekonominya melambat. Boleh kita bilang ekonomi sepanjang ini diperlambat habis habisan," imbuhnya.

Sebelum menempatkan dana Rp 200 triliun, Purbaya bercerita kalau dirinya sudah meminta izin ke Presiden RI Prabowo Subianto serta Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun.

Setelah menempatkan uang, Purbaya mengakui kalau pertumbuhan uang menurun ke level 7,8 persen pada Oktober 2025. Berangkat dari sana, dia kembali menyuntikkan dana Rp 76 triliun ke sistem untuk menjaga momentum.

"Cuma di bulan oktober, turun sedikit lagi ke 7,8. Jadi agak kurang minyaknya. Jadi saya sudah dorong lagi ke sistem, tambah Rp 76 triliun. Jadi ini harusnya naik lagi ke atas. Jadi ini yang meminyaki ekonomi yang sebelumnya melambat," kata dia.

Lebih lanjut dirinya menegaskan kalau strategi itu murni pengelolaan uang negara dan bukan ekspansi fiskal karena tidak mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Itu hanya memindahkan uang saya dari BI ke perbankan, yang akibatnya uangnya seperti ini sistem. Itu masyarakat bisa memanfaatkan ini untuk ekspansi bisnis," jelasnya.

Dampak dari kebijakan itu, Purbaya menyebut bisa menambah stimulus ekonomi karena suku bunga deposito dan suku bunga pinjaman turun.

"Jadi ke depan akan kita pastikan terus agar APBN yang kita jalankan tidak ikut mencekik perekonomian kita, dengan turut memperhatikan keadaan uang di sistem perekonomian. Dan saya berharap Komisi XI mendukung langkah saya dalam hal ini. Karena ini enggak ada ekspansi fiskal, fiskalnya tetap sama, tapi kita manage dengan lebih bagus, sehingga ekonominya bisa terus tumbuh," pungkasnya.