Suara.com - Komisi IV DPR RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), dan PT PAL (Persero) di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (2/9/2014) mulai pukul 14.00 WIB.
Salah satu agenda rapat adalah membahas pinjaman luar negeri yang diajukan oleh tiga BUMN dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2015.
Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, dan Perhubungan Dwijanti Tjahjaningsih mengatakan pinjaman luar negeri yang diajukan PT Pertamina (Persero) sebesar Rp6 triliun untuk pembangunan proyek infrastruktur energi geothermal.
Kemudian PT PLN (Persero) mengajukan pinjaman sebesar Rp3 triliun untuk pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik.
Sedangkan PT PAL mengajukan pinjaman luar negeri dalam RAPBN 2015 sebesar Rp2,5 triliun, untuk membeli kapal baru. Kapal ini akan dipakai untuk alat transportasi.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Waspada! Modus Phishing hingga Social Engineering Masih Intai Nasabah Bank
-
Pemerintah Klaim Harga Pangan Masih Stabil Jelang Imlek dan Ramadan
-
BUMN Kerahkan Produk Unggulan untuk Pemulihan Pascabencana Banjir Sumatera
-
Ubah Indentitas, Mayoritas Bisnis PIPA akan Lebih Condong ke Migas
-
Pastikan Harga Rumah Subsidi Tak Melejit, Menteri PKP: Program Gentengisasi Masih Dikaji!
-
Tok! Pemerintah Gratiskan PPN 100 Persen untuk Tiket Pesawat Lebaran 2026, Cek Syaratnya
-
DJP Endus Pengemplang Pajak di Sektor Baja dan Hebel
-
Alasan Pemerintah Gunakan Beras Bulog untuk Jemaah Haji
-
Layanan Perbankan Kini Bisa Diakses Lewat Smartwatch
-
11 Juta PBI BPJS Kesehatan Mendadak Nonaktif, Bagaimana Dana Jaminan Sosial Dikelola?