Utang di Bawah Rp1 Juta Tidak Masuk SLIK OJK, Ini Penjelasan Lengkapnya

Suara.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memberlakukan batas nominal (threshold) baru dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Melalui kebijakan progresif ini, segala bentuk pinjaman dengan nilai di bawah Rp1 juta tidak akan lagi dimasukkan atau tercantum dalam data informasi debitur SLIK.

Langkah ini diambil sebagai bentuk relaksasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro yang kerap tersandung masalah skor kredit akibat tunggakan bernilai kecil, seperti dari layanan paylater atau mikrofon. Kebijakan ini diharapkan dapat membuka lebar pintu akses pembiayaan formal, khususnya untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah serta penyaluran kredit UMKM.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menjelaskan bahwa pengenaan ambang batas pelaporan SLIK hanya untuk pinjaman di atas Rp1 juta ini telah melalui proses kajian mendalam serta disesuaikan dengan standar industri keuangan internasional.

"Penerapan threshold pinjaman di atas Rp1 juta, nah ini juga bentuk dukungan kami. Kami sudah melakukan asesmen dan ini juga bisa kita lakukan sesuai dengan standar internasional," kata Friderica dalam keterangannya di Jakarta, Senin (6/7/2026).

Menjaga Data Riwayat Kredit Tetap Relevan dan Proporsional

Friderica memaparkan bahwa pembersihan pinjaman skala mikro dari sistem SLIK bertujuan agar data yang digunakan perbankan dalam menganalisis calon debitur menjadi lebih proporsional.

Selama ini, analisis kelayakan kredit sering kali terdistorsi oleh catatan utang konsumtif bernilai sangat kecil, yang sebenarnya tidak mencerminkan kapasitas finansial riil dari calon nasabah tersebut.

Sebelum resmi diketok, OJK mengonfirmasi telah melakukan diskusi dan koordinasi matang dengan para pelaku usaha jasa keuangan di Indonesia agar terjadi kesepahaman dalam implementasi di lapangan.

Baca Juga: Waspada, Penipuan Digital Kini Terhubung dengan Pencucian Uang

Melalui optimalisasi SLIK ini, OJK membidik beberapa target sasaran utama:

• Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR): Membantu kelompok informal agar lebih mudah menembus persyaratan administratif KPR bersubsidi.
• Pelaku UMKM: Membuka sumbatan modal bagi pengusaha kecil yang membutuhkan dana segar untuk ekspansi bisnis.
• Penguatan Ekosistem Kredit: Menghadirkan basis data SLIK yang jauh lebih akurat, terkini, dan berkualitas tanpa dipenuhi riwayat utang nominal kecil.

Perbankan Tetap Pegang Kendali Manajemen Risiko

Kendati riwayat utang di bawah Rp1 juta diputihkan dari sistem pelaporan nasional, OJK memberikan catatan tegas kepada industri perbankan dan lembaga pembiayaan formal.

SLIK bukanlah instrumen tunggal atau penentu mutlak mutlak atas disetujui atau ditolaknya berkas pengajuan kredit seorang nasabah.

OJK menegaskan hak veto untuk meloloskan pembiayaan tetap berada di tangan masing-masing lembaga jasa keuangan melalui sistem penilaian internal (credit scoring) mereka.

"Keputusan pembiayaan tetap berada pada lembaga jasa keuangan berdasarkan analisis kelayakan, manajemen risiko, dan prinsip kehati-hatian," tutur Friderica mengingatkan.

Melalui penyempurnaan regulasi ini, tata kelola penyaluran kredit di Indonesia diharapkan menjadi lebih inklusif dan ramah terhadap kelompok masyarakat yang selama ini kesulitan menyentuh layanan keuangan formal.