Suara.com - Utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir Juli 2014 tercatat sebesar 290,6 miliar dolar AS, meningkat 5,7 miliar dolar AS atau hampir Rp67 triliun dibandingkan dengan posisi akhir Juni 2014 sebesar 284,9 miliar dolar AS. Posisi ULN tersebut terdiri dari ULN sektor publik sebesar 134,2 miliar dolar AS (46,2 persen dari total ULN) dan ULN sektor swasta 156,4 miliar dolar AS (53,8 persen).
Dalam keterangan di laman BI, Kamis (18/9/2014), menyebut perkembangan ULN pada Juli 2014 dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN sektor swasta yang melambat di saat pertumbuhan ULN sektor publik tercatat sedikit meningkat. ULN sektor swasta tumbuh 12,9 persen, lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 14,4 persen.
Sementara itu, ULN sektor publik tumbuh 6,8 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 6,2 persen.
Berdasarkan jangka waktu asal, pertumbuhan posisi ULN berjangka panjang melambat, sementara ULN berjangka pendek tumbuh lebih tinggi. ULN berjangka panjang pada Juli 2014 tumbuh 9,8 persen, lebih rendah dari pertumbuhan bulan Juni 2014 yang sebesar 11,1 persen. Sementara itu, ULN berjangka pendek tumbuh 11,1 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 7,3 persen.
Pada Juli 2014, ULN berjangka panjang tercatat sebesar 240,6 miliar dolar AS, atau mencapai 82,8 persen dari total ULN. Dari jumlah tersebut, ULN berjangka panjang sektor publik mencapai 128,1 miliar dolar AS atau 95,5 persen dari total ULN sektor publik dan ULN berjangka panjang sektor swasta tercatat 112,5 miliar dolar AS atau 71,9 persen dari total ULN swasta.
Perlambatan ULN sektor swasta pada Juli 2014 terutama didorong oleh melambatnya pertumbuhan ULN sektor industri pengolahan, pertambangan, serta listrik, gas dan air bersih.
Posisi ULN pada akhir Juli 2014 terutama terpusat pada sektor keuangan, industri pengolahan, pertambangan, dan listrik, gas dan air bersih (78,3 persen terhadap total ULN swasta).
Pertumbuhan ULN sektor industri pengolahan tercatat sebesar 15,3 persen, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 15,8 persen.
Sementara itu, ULN sektor pertambangan dan listrik, gas & air bersih masing-masing tumbuh 2,5 persen dan 4,2 persen, turun dibandingkan pertumbuhan Juni 2014 sebesar 7,9 persen dan 13,8 persen.
Di sisi lain, ULN sektor keuangan tumbuh 27,7 persen , terakselerasi dari pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 19,2 persen.
Bank Indonesia menyatakan akan tetap memantau perkembangan ULN dan memperkuat kebijakan pengelolaan ULN, khususnya ULN swasta. Hal ini dimaksudkan agar ULN tidak mengganggu stabilitas makroekonomi. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Motor Eropa Siap Sikat CBR150R dan R15, Harganya Cuma Segini
- Promo Alfamart Hari Ini 6 Mei 2026, Serba Gratis hingga Tukar A-Poin dengan Produk Pilihan
- 5 Sepatu Lokal Versatile Mulai Rp100 Ribuan, Empuk Buat Kerja dan Jalan Jauh
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
Anomali Wisatawan RI, Kini Incar Tanggal Kembar Demi Tiket Murah
-
RI Bakal Gandeng UNDP Sulap 9 Kota Besar Jadi "Surga" Kendaraan Listrik
-
Sah! SIG Putuskan Tebar Dividen Rp190,8 Miliar ke Investor
-
Direktur Pegadaian Selfie Dewiyanti Dianugerahi Indonesia Leading Women Awards 2026
-
Harga Beras Meroket! Pemerintah Gandeng 'Raksasa' Pangan Turun Gunung, Ada Apa?
-
Mengapa Pemerintah Mau Ganti LPG ke CNG? Apa Untung dan Bahayanya?
-
Rokok Ilegal Bikin Negara Boncos Rp 25 Triliun per Tahun
-
Perjanjian Ekonomi Digital ASEAN DEFA Rampung, Diteken November 2026
-
INDEF Ungkap Bahaya Baja Impor Murah Terhadap Proyek Infrastruktur
-
ASDP Genjot Digitalisasi Layanan Kapal Feri