Suara.com - Kementerian Keuangan secara resmi membuka seleksi terbuka bagi pimpinan tinggi madya, eselon Ia dan Ib, di antaranya untuk pengisian jabatan Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal.
"Kami mengundang pegawai negeri sipil pusat dan daerah yang telah memenuhi syarat, untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka menjadi kandidat jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Keuangan," kata Wakil Menteri Keuangan sekaligus Ketua Panitia Seleksi, Mardiasmo di Jakarta, Rabu (12/11/2014).
Selain jabatan Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan juga membuka seleksi terbuka untuk posisi Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi serta Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara.
Pengisian jabatan melalui seleksi terbuka di lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2015 ini telah sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014.
Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh para pelamar antara lain berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, berusia maksimal 58 tahun per 31 Desember 2014 serta memiliki kompetensi dan kapasitas yang dibutuhkan untuk jabatan yang dilamar.
Selain itu, memiliki masa kerja pada jabatan eselon II atau jabatan fungsional yang setara dengan eselon II sekurang-kurangnya empat tahun untuk jabatan Direktur Jenderal Pajak, selama tiga tahun untuk Kepala Badan Kebijakan Fiskal, serta dua tahun untuk jabatan Staf Ahli.
Pelamar juga harus memiliki unsur bernilai baik dalam penilaian prestasi kerja atau Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dalam dua tahun terakhir, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin, tidak memiliki afiliasi dengan partai politik serta sehat jasmani dan rohani.
Pendaftaran dimulai pada 12 November 2014 sampai dengan 21 November 2014 secara online pada website Kemenkeu, dan para pelamar tidak diperkenankan berhubungan langsung dengan anggota Panitia Seleksi atau Tim Kerja Seleksi.
Hasil pemeriksaan atau seleksi administrasi akan diumumkan melalui website pada 26 November 2014, sedangkan seluruh hasil akomodasi, transportasi, kelengkapan administrasi serta biaya pribadi selama proses seleksi ditanggung oleh para pelamar.
Sementara, tahapan seleksi yang akan dilakukan mencakup di antaranya pemeriksaan dan seleksi administrasi, uji kelayakan publik dan penelusuran rekam jejak, penulisan makalah, assesment center, pemeriksaan kesehatan, wawancara dengan panitia seleksi dan pewawancara independen serta wawancara dengan menteri keuangan. (Antara)
Berita Terkait
-
Permintaan Obligasi Indonesia Turun ke Titik Terendah dalam Setahun Terakhir
-
Bibit Anggap ORI029 Jadi Pilihan Investasi yang Aman dan Bijak
-
Berita Soal Rp200 Triliun Menguap Dipastikan Hoaks, Kemenkeu dan BRI Jamin Dana Aman
-
Purbaya Temukan Uang Ribuan Triliun Milik Jokowi di China? Kemenkeu Ungkap Fakta Ini
-
Penerimaan Pajak 2025 Tekor Rp271,7 Triliun
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
Terkini
-
BCA Minta Gen Z Tak Gegabah Beli Kendaraan Lewat Skema Cicilan
-
BRI Salurkan Rp16,16 Triliun KPR Subsidi untuk Program 3 Juta Rumah
-
IIMS 2026: PLN Perkuat Ekosistem Kendaraan Listrik, 5.000 SPKLU Tersebar Nasional
-
Purbaya Jawab Rating Negatif Moody's, Siap Koreksi Anggaran MBG Jika Ada Pemborosan
-
BTN Bidik Pembiayaan 20.000 Rumah Rendah Emisi di 2026
-
Dialog Oman Dimulai, Harga Minyak Dunia Merosot pada Akhir Pekan
-
Meski Tengah Gonjang-Ganjing, OJK Pede Bisa Koleksi Rp 250 T dari Pasar Modal
-
Bahlil Sedang Urus Tata Administrasi, Tambang Emas Martabe Mau di Nasionalisasi?
-
Moody's Tebar Peringatan Dini buat Prabowo: Kebijakan Ugal-ugalan!
-
Bayar Utang dan Jaga Rupiah, Cadangan Devisa RI Anjlok Rp32 Triliun