Suara.com - Nilai penjualan pasar perumahan pada triwulan ketiga tahun ini masih melambat. Apabila pada triwulan kedua nilai penjualan melambat 0,9 persen maka pada triwulan ketiga menjadi 9,4 persen.
Penurunan penjualan rumah terbesar terjadi di Jakarta yaitu 55 persen disusul Depok dengan 41 persen dan Bogor dengan 14,4 persen. Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda mengatakan, pertumbuhan penjualan berdasarkan jumlah unit terjual mengalami penurunan 19,8%.
Kata dia, nilai transaksi penjualan di triwulan tiga 2014 diperkirakan sebesar Rp1,2 triliun dengan tingkat penjualan tertinggi terdapat di wilayah Bogor sebesar 34,7%, Bekasi sebesar 27,4% dan Tangerang sebesar 22,7%, sisanya tersebar di wilayah lain.
“Selain pasar perumahan menengah atas yang relatif sudah jenuh, secara khusus perlambatan pasar perumahan di triwulan III/2014 dipicu oleh kondisi politik yang memanas dalam pemilihan umum di Indonesia. Kondisi politik yang belum sepenuhnya kondusif saat ini membuat pasar secara umum masih memilih untuk menahan ekspansi usaha tidak terkecuali yang terjadi di pasar perumahan.,” kata Ali dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (14/11/2014).
Ali menambahkan, beberapa hal yang dikhawatirkan pasar berkaitan dengan program-program pemerintahan baru yang belum memperlihatkan program kerja yang jelas. Hal ini membuat aksi wait and see sebagian besar pelaku pasar perumahan termasuk konsumen yang diperkirakan telah melunak di triwulan III/2014 ternyata masih menunjukkan ketidakpastian yang akan berlanjut sampai awal tahun 2015.
“Tidak hanya di sisi konsumen, pengembang pun sebagian besar lebih memilih untuk tidak menaikkan harga jualnya dalam triwulan III/2014. Sampai akhir tahun 2014, pasar perumahan diperkirakan masih akan terus melambat meskipun proses transisi pemerintahan baru berjalan lancar, karena pasar relatif masih menyesuaikan diri dan membentuk keseimbangan baru, pasca kenaikan harga tanah yang sangat tinggi,” jelasnya.
Ali menambahkan, kenaikan harga rumah diperkirakan mencapai sebesar 7% - 12% akan terjadi di triwulan IV/2014 bila kenaikan BBM direalisasikan. Melihat kondisi yang ada, pengembang diperkirakan akan menaikkan harga jual secara bertahap sambil melihat perkembangan politik dan ekonomi.
Berita Terkait
-
Sinyal Bahaya Pasar Properti: BI Ungkap Penjualan Rumah Anjlok, Harga Ikut Melambat
-
Fahri Hamzah Usul Pajak Rumah Tapak Dinaikkan, Amarah Publik Meledak: Bapak Pindah Kuburan Aja!
-
Paramount Land Siapkan Strategi Genjot Penjualan Rumah di Awal Tahun
-
Viral Suami Ceraikan Istri Gegara Tak Kirim Gaji Full Selama Jadi TKW, Kini Ogah Hasil Penjualan Rumah Dibagi Dua
Terpopuler
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- 5 Parfum Indomaret dengan Wangi Segar Tahan Lama, Cocok Dipakai saat Cuaca Panas
- 12 Promo Makanan Hari Kartini 2026, Diskon Melimpah untuk Rayakan Momen Spesial
Pilihan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
-
Merantau ke Kota Kecil, Danu Tetap Sulit Cari Kerja: Sampai Melamar Pawang Satwa
-
Purbaya Copot Febrio dan Luky dari Dirjen Kemenkeu
Terkini
-
BP Batam 'Ngebut' di 2026: Investasi Tembus Rp17,4 Triliun, Sektor Elektronik Jadi Jawara
-
7 Hari Menuju Ambang Batas: Trump di Ujung Tanduk, Kongres Beri 'Cek Kosong' Perang?
-
Lewat Kartini BISA Fest, Telkom Perkuat Peran Perempuan di Era Digital
-
Babak Akhir Utang 'Whoosh', RI Siap Sodorkan Skema Restrukturisasi ke China
-
Pemerintah Gunakan Cara Baru Pantau BBM Subsidi Agar Tak Bocor
-
Pengguna Aktif GoPay Tembus 26 Juta
-
Danantara Umbar Biang Kerok Kinerja Garuda Indonesia Masih Seret
-
Pegang 42 Persen Cadangan Dunia, Nikel Masih Jadi 'Raja' Investasi Hilirisasi RI
-
Jumlah BUMN Dipangkas Jadi Hanya 300, Begini Klaster-klasternya
-
Pemerintah Diminta Tak Wajibkan Penggunaan Dolar AS untuk Transaksi Batu Bara DMO