Suara.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil optimistis laju inflasi akan reda pada Januari 2015 dengan besaran di bawah satu persen, mengingat dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tak lagi terlalu dirasakan masyarakat.
"Inflasi (November) ternyata malah di bawah perkiraan kami. Dengan ini, inflasi hanya terjadi 1-2 bulan. Setelah itu akan normal lagi," kata Sofyan di Kantor Kemenko Perekonomian, di Jakarta, Senin (1/12/2014)
Laju inflasi pada November 2014 yang sebesar 1,5 persen, menurut Sofyan, di bawah perkiraan pemerintah karena prediksi pemerintah, penaikan harga BBM dapat mendorong inflasi hingga 2 persen.
Sofyan menilai upaya pemerintah memperbaiki distribusi stok pangan beberapa waktu lalu cukup berhasil mengurangi dampak kenaikan harga BBM terhadap laju inflasi.
Namun, Sofyan mengakui, inflasi pada Desember diperkirakan masih akan tinggi, dipicu meningkatnya konsumsi masyarakat pada musim liburan akhir tahun.
"Mungkin masih ada potensi peningkatan, tapi tidak akan lama. Januari sudah 'adjusement' lagi," kata dia.
Sofyan juga mengaku yakin tren deflasi pada Maret, atau awal tahun akan kembali terjadi di 2015.
"Kita lihat saja, Maret akan deflasi," kata Sofyan.
BPS mencatat laju inflasi pada November 2014 sebesar 1,5 persen, atau lebih tinggi dari November tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan, inflasi tahun kalender telah mencapai 5,75 persen dan inflasi secara tahunan (yoy) sebesar 6,23 persen. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, saat pengumuman kenaikan harga BBM bersubsidi beberapa waktu lalu, memperkirakan inflasi dapat melebihi target di APBN-P menjadi sebesar 7,3 persen karena kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp2000.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Sasmito Hadi Wibowo mengatakan pemerintah telah menyesuaikan harga premium dan solar bersubsidi pada waktu yang tepat, sehingga laju inflasi masih dapat dikendalikan.
Dia menekankan, dengan penyesuaian harga pada pertengahan November, dampak terhadap inflasi bisa ditanggung November dan Desember. Hal itu ditambah dari tren dan pengalaman sebelumnya bahwa November merupakan bulan di mana terjadi inflasi rendah. Untuk Desember, Sasmito mengatakan inflasi masih bisa terkendali asalkan pemerintah mengendalikan harga bahan kebutuhan pokok yang mulai merangkak naik dalam dua bulan terakhir, seperti cabai merah dan beras.
"Mudah-mudahan tidak di atas dua persen. Tapi, masa pemerintah tidak melakukan sesuatu, karena saya kira cabai harus dikendalikan, ini kan sudah dua bulan berturut-turut harga cabai naik. Kalau itu bisa dikendalikan akan mengurangi tekanan," ujarnya.
Selain itu, pemerintah harus mewaspadai harga tarif angkutan dalam kota maupun antarkota yang terdampak langsung dari kenaikan harga BBM bersubsidi, meskipun diperkirakan komoditas itu sudah tidak signifikan dalam menyumbang inflasi Desember.
"Kendalikan tarif angkutan, karena itu yang paling pokok. Namun, tarif angkutan sudah naik di November, jadi kalaupun naik tidak akan setajam sebelumnya karena sebagian sudah naik di November," ujar dia. (Antara)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Bupati Kulon Progo Hapus Logo Geblek Renteng hingga Wajibkan Sekolah Pasang Foto Kepala Daerah
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
Pilihan
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
-
Jadwal Buka Puasa Bandar Lampung 21 Februari 2026: Waktu Magrib & Salat Isya Hari Ini
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
Terkini
-
Amerika Serikat Masih 'Labil', Pemerintah Diminta Tak Buru-buru Ratifikasi ART RIAS
-
Apakah Tarif Trump Bagi Indonesia Masih Bisa Diubah, Ini Kata Pemerintah
-
6 Fakta Evaluasi Mekanisme Full Call Auction (FCA) Bursa Efek Indonesia
-
Registrasi Online Link PINTAR BI untuk Tukar Uang Baru
-
Syarat Free Float Naik, Saham CBDK Dilepas Rp157,5 Miliar
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Pemerintah Sebut Kesepakatan RIAS Tetap Jalan Meski Ada Putusan Supreme Court
-
Sosok Pemilik Bening Luxury, Perusahaan Perhiasan Mewah Disegel Bea Cukai
-
Harga Emas Batangan Naik, di Pegadaian Bertambah Rp 60 Ribuan!
-
Presiden Prabowo Respon Perubahan Tarif Trump: RI Hormati Politik AS