Suara.com - LSM perumahan Indonesia Property Watch menilai langkah pemerintah yang menurunkan uang muka pembelian rumah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FPLP) menjadi 1 persen merupakan langkah konkrit dan membumi.
Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda mengatakan, besaran uang muka sejak dua tahun yang lalu telah diusulkan Indonesia Property Watch bahkan untuk menjadi 0%.
Namun, dengan sistem perbankan yang ada tidak dimungkinkan uang muka menjadi 0%. Penurunan uang muka ini sangat mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk dapat membeli rumah.
“Untuk urusan bantuan uang muka Rp4 juta pun akan menjadi sebuah bantuan bagi masyarakat MBR untuk dapat merealisasikan pembelian rumah secepatnya dibandingkan dengan bantuan PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas) yang saat ini diberikan hanya untuk pengembang rumah subsidi sebesar Rp4,2 juta per unit rumah,” kata Ali dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (16/3/2015).
Indonesia Property Watch mengusulkan menghapuskan bantuan PSU untuk pengembang tersebut dan dialihkan anggarannya untuk bantuan uang muka yang langsung kepada pasar konsumen.
Karena, kata dia, bantuan PSU banyak yang diselewengkan dan menjadi dana bancakan pihak-pihak tertentu. Dengan bantuan uang muka ini maka diperkirakan pasar rumah menengah bawah akan makin meningkat. Karena saat ini masalah terbesar dalam pembelian rumah adalah ketidaksanggungan masyarakat untuk menyediakan besaran uang muka.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memastikan akan menurunkan uang muka untuk pembelian rumah melalui FLPP sebesar 1 persen per 1 April 2015 termasuk akan menggulirkan bantuan uang muka sebesar Rp4 juta.
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Bedak yang Mengandung Niacinamide, Bantu Cerahkan Wajah dan Kontrol Sebum
- 5 HP Snapdragon untuk Budget Rp2 Juta, Multitasking Stabil dan Hemat Baterai
- Mitsubishi Destinator dan XForce Lagi Promo di Bulan Mei, Harga Jadi Segini
- Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
Pilihan
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
-
Bertambah Dua, 7 WNI Kini Ditangkap Israel dalam Misi Kemanusiaan Flotilla Gaza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
Terkini
-
Menteri PU Jelaskan Kasus Dugaan Korupsi di Dirjen SDA
-
Inovasi Baru PGTC 2026: Energy AdSport Challenge Jadi Wadah Mahasiswa Berprestasi Jalur Non-Akademis
-
BRI Consumer Expo Jakarta 2026 Hadir di JICC: Banjir Promo Hunian, Kendaraan, Sampai Tiket Pesawat
-
Harga Aspal Jadi Mahal Gegara Rupiah Lemah, Kementerian PU Ganti Pakai Beton
-
DPR Soroti PSN 1 Juta Hektare, Begini Katanya
-
PLN Sedang Selidiki Penyebab Mati Lampu di Sumatra Bagian Utara
-
GMFI Kejar Laba Bersih 35,1 Juta Dolar AS di 2026, Begini Strateginya
-
Kementerian PU Butuh Rp30 Triliun untuk Bereskan 136 Perlintasan Sebidang
-
BI Minta Publik Tak Borong Dolar, saat Masyarakat Ramai-ramai Timbun Valas di Bank
-
Sumatra Gelap Gulita, Ini Penjelasan PLN