Suara.com - Pemerintah akan menambah infrastruktur dan pembangkit listrik di seluruh Indonesia dalam lima tahun dengan total tambahan daya 42.000 Mw.
"Untuk program lima tahun ke depan, infrastruktur maupun pembangkit selama 2015 hingga 2019 akan di bangun 42.000 Mw dan dari angka tadi dilaksanakan PLN 14.000 MW dan oleh swasta 28.000 Mw dengan panjang transmisi 42.000 km dan pembangunan gardu induk di 1.000 lokasi," kata Direktur Utama PLN Sofyan Bashir dalam keterangan pers di Kantor Presiden Jakarta, Selasa, (17/3/2015).
Ia mengatakan total kebutuhan investasi untuk penambahan infrastruktur listrik dalam lima tahun mendatang mencapai Rp1.100 triliun yang masing-masing Rp608 triliun oleh PLN sementara pihak swasta Rp508 triliun.
Untuk tahun berjalan 2015, pada Desember mendatang diharapkan ada tambahan 10.000 Mw dengan permintaan bahwa di pembangkit tersebut kandungan lokal mesin-mesinnya semakin meningkat.
Dari rencana pengembangan 35.000 Mw di seluruh Indonesia, masing-masing pulau mendapatkan target penambahan daya listrik. Untuk Sumatera misalkan ditargetkan 9.000 Mw, untuk Jawa dan Kalimantan penambahan 2.000 Mw dan Sulawesi 2.700 Mw.
Sofyan Bashir menegaskan Presiden Joko Widodo meminta agar PLN memperhatikan kandungan lokal dari pembangkit yang dibangun.
"Total perencanaan lima tahun ke depan 42.000 Mw. Pesan Presiden 'local contain' diperhatikan, juga mempertahankan kualitas yang sebaik-baiknya," paparnya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
BPKH Diminta Tak Jadi 'Kasir' Kementerian, DPR Dorong Dana Haji Dikelola Lebih Mandiri
-
Bulog Tegaskan Komitmen Dukung Swasembada Pangan Berkelanjutan di Puncak Penas XVII 2026
-
Delapan Dekade Bertransformasi, BNI Memperluas Dampak Lewat Inovasi dan Digitalisasi
-
Pasar Aplikasi Rp 2.700 Triliun Diburu TikTok
-
DPR Apresiasi Dian Siswarini karena Dividen PT Telkom Jadi yang Tertinggi
-
Komisi Ojol Turun Jadi 8 Persen, Suara Pengguna: Tarif Jangan Naik!
-
Siap-siap IPO, BEI Anggap RANS Entertainment Lolos dari Free Float
-
PLTU Pelabuhan Ratu Terus Gunakan Co-firing Biomassa dari Sorgum
-
Influencer Tak Bisa Lagi Asal Kasih Saran Saham dan Kripto, Begini Ketentuannya
-
Dian Siswarini Dipuji DPR, Telkom Kantongi Pendapatan Rp146,7 Triliun