Bisnis / Makro
Sabtu, 04 April 2015 | 13:42 WIB
Jokowi dan JK

Suara.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya W Yudha menilai pemerintah belum serius menjalankan program pengalihan subsidi untuk kepentingan rakyat. Dia melihat pengalihan subsidi ini belum tepat sasaran.

"Pemerintah belum konsisten antara pengalihan subsidi langsung kepada subsidi tepat sasaran," kata Satya dalam diskusi di Cikini, Menteng Jakarta, Sabtu (4/4/2015).

"Program yang bisa dirasakan masyarakat masih terbatas, infrastruktur juga belum terasa," ujarnya.

Malahan, kenaikan harga BBM ini dianggapnya akan mempengaruhi harga barang yang lain. Sehingga, justru merugikan rakyat juga.

"Karena kenaikan BBM itu akan mempengaruhi komoditas yang lain," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Juru Bicara Kementerian ESDM Saleh Abdurachman mengimbau supaya masyarakat bersabar untuk realisasi pengalihan subsidi BBM. Sebab, hal itu perlu perhitungan yang teliti supaya alokasinya tepat sasaran.

"Masih ke kas negara. Ada itung-itungaan cash flow di situ. Yang kita bahas adalah saving dari yang kita alihkan. Jadi kita harus sabar sedikit menunggunya. Implementasi kebijakan perlu ditunggulah," kata Saleh.

Saleh pun meyakinkan, dengan pengalihan subsidi ini, alokasi dana dari subsidi BBM akan segera tersalurkan untuk kemakmuran rakyat. Sesuai dengan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin membangun infrastruktur dari pengalihan subsidi BBM ini.

"Yang harus kita alihkan itu membangun infrastruktur, membangun jaringan irigasi, membangun pelabuhan, jembatan, jalan. Ini kan nanti meningkatkan lapangan kerja, akan meningkatkan daya beli masyarakat, jadi ini produktif," kata Saleh.

Tag

Load More