Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono [suara.com/Bowo Raharjo]
Menyambut datangnya Masyarakat Ekonomi Asean, pemerintah mendorong peningkatan capacity building pengusaha konstruksi lokal. Salah satunya, pemerintah akan membuka peluang bagi kontraktor kualifikasi menengah untuk menggarap paket pengerjaan sebesar Rp50 miliar. Selama ini, paket tersebut dikerjakan oleh kontraktor berkualifikasi besar.
Hal tersebut diutarakan Sekretaris Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia Andi Rukman Karumpa dalam pernyataan pers yang diterima suara.com, Selasa (14/4/2015). Andi mengatakan komitmen pemerintah tersebut disampaikan usai bertemu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono baru-baru ini.
“Kementerian PU berkomitmen meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaksana konstruksi kita. Sebab ini tantangan bagaimana daya saing pelaksana konstruksi menghadapi pasar bebas Asean akhir tahun ini,” kata Andi.
Sesuai Peraturan LPJK No 10 Tahun 2013, pelaksana konstruksi kualifikasi besar dapat menggarap proyek kurang dari Rp250 miliar. Namun, menurut Sekjen Gapensi, untuk pengerjaan proyek di bawah Rp50 miliar tidak lagi diserahkan kepada kontraktor besar. Nantinya, untuk nilai pengerjaan tersebut diserahkan kepada kontraktor menengah.
Menanggapi kebijakan tersebut, Gapensi menyambut baik. Pasalnya, kebijakan tersebut dinilai akan mendorong peningkatan capacity building bagi pelaku Usaha Kecil Menengah konstruksi, utamanya menghadapi perdagangan bebas Asean pada akhir 2015.
“Gapensi menyambut baik. Kami melihat ada niat dan upaya pemerintah untuk mengangkat UKM konstruksi agar kelas pengusaha ini semakin kuat,” kata Andi.
Selain itu, kebijakan ini akan mempercepat realisasi pagu anggaran serta mempercepat pembangunan infrastruktur layanan publik di berbagai daerah. Sebelumnya, Kemenpupera menetapkan pagu anggaran Rp 74 triliun dengan 13 ribu paket pada 2015. Menteri Basuki pun merancang strategi agar penyerapannya optimal. Di samping itu, diungkapnya, Kemen PU-Pera tidak melakukan penambahan di bidang birokrasi. Tender awal sebanyak tiga ribuan paket telah ditenderkan berdasarkan DIPA yang lalu.
Pada kesempatan itu, Gapensi juga mengundang Menteri Basuki untuk membuka Munasus Gapensi 27-29 Mei 2015 yang akan berlangsung di Hotel Novotel, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Munasus ini nantinya akan diikuti oleh 34 Badan Pengurus Daerah seluruh Indonesia.
Sesuai rencana, salah satu agenda Munasus adalah penandatanganan memorandum of understanding antara pemerintah dan Gapensi tentang pengerjaan paket sebesar Rp 50 miliar oleh pengusaha konstruksi klasifikasi menengah.
Hal tersebut diutarakan Sekretaris Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia Andi Rukman Karumpa dalam pernyataan pers yang diterima suara.com, Selasa (14/4/2015). Andi mengatakan komitmen pemerintah tersebut disampaikan usai bertemu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono baru-baru ini.
“Kementerian PU berkomitmen meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaksana konstruksi kita. Sebab ini tantangan bagaimana daya saing pelaksana konstruksi menghadapi pasar bebas Asean akhir tahun ini,” kata Andi.
Sesuai Peraturan LPJK No 10 Tahun 2013, pelaksana konstruksi kualifikasi besar dapat menggarap proyek kurang dari Rp250 miliar. Namun, menurut Sekjen Gapensi, untuk pengerjaan proyek di bawah Rp50 miliar tidak lagi diserahkan kepada kontraktor besar. Nantinya, untuk nilai pengerjaan tersebut diserahkan kepada kontraktor menengah.
Menanggapi kebijakan tersebut, Gapensi menyambut baik. Pasalnya, kebijakan tersebut dinilai akan mendorong peningkatan capacity building bagi pelaku Usaha Kecil Menengah konstruksi, utamanya menghadapi perdagangan bebas Asean pada akhir 2015.
“Gapensi menyambut baik. Kami melihat ada niat dan upaya pemerintah untuk mengangkat UKM konstruksi agar kelas pengusaha ini semakin kuat,” kata Andi.
Selain itu, kebijakan ini akan mempercepat realisasi pagu anggaran serta mempercepat pembangunan infrastruktur layanan publik di berbagai daerah. Sebelumnya, Kemenpupera menetapkan pagu anggaran Rp 74 triliun dengan 13 ribu paket pada 2015. Menteri Basuki pun merancang strategi agar penyerapannya optimal. Di samping itu, diungkapnya, Kemen PU-Pera tidak melakukan penambahan di bidang birokrasi. Tender awal sebanyak tiga ribuan paket telah ditenderkan berdasarkan DIPA yang lalu.
Pada kesempatan itu, Gapensi juga mengundang Menteri Basuki untuk membuka Munasus Gapensi 27-29 Mei 2015 yang akan berlangsung di Hotel Novotel, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Munasus ini nantinya akan diikuti oleh 34 Badan Pengurus Daerah seluruh Indonesia.
Sesuai rencana, salah satu agenda Munasus adalah penandatanganan memorandum of understanding antara pemerintah dan Gapensi tentang pengerjaan paket sebesar Rp 50 miliar oleh pengusaha konstruksi klasifikasi menengah.
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
Pilihan
Terkini
-
Dibuka Loyo IHSG Justru Kembali Bangkit Pagi Ini, Cermati Saham BMRI
-
Bisa Pertimbangkan Beli, Harga Emas Antam turun Lagi Jadi Rp2,71 Juta/Gram
-
Harga Emas Antam Hari Ini Turun! Cek Update Harga UBS dan Galeri24 di Pegadaian
-
Kenaikan Harga Pertamax Sudah Atas Izin Mas Bahlil 'Ganteng'
-
Bos OJK Beberkan Pendorong IHSG Mulai Rebound, Ini Obat Kuatnya
-
Chatib Basri Sorot Efisiensi Anggaran MBG: Harus Lebih Efisien Lagi
-
BI Naikkan Suku Bunga Mendadak, Masihkah Aman Investasi di Saham Bank?
-
Harga Pertamax Nyaris Rp 17.000, Pertamina Anggap Sudah Wajar
-
BI Rate Naik Mendadak, Pertanda Apa untuk Ekonomi Indonesia?
-
OJK Redakan Isu Panas Ekonomi Indonesia, 'Sell Indonesia' Jadi Sorotan Investor