Suara.com - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finances Enny Sri Hartati mendukung Presiden Joko Widodo untuk melakukan reshuffle tim ekonomi Kabinet Kerja.
Sebab, menurut Enny, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2015 tumbuh melambat. Pada periode tersebut ekonomi hanya mampu tumbuh di angka 4,7 persen. Angka tersebut merupakan yang terendah sejak 2009 yang berada di angka 4,52 persen.
Lambatnya pertumbuhan ekonomi dinilai Enny merupakan sumbangsih para menteri ekonomi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Kebijakan yang diambil pemerintah dinilai tidak mendukung ekonomi Indonesia untuk dapat tumbuh lebih baik lagi.
"Reshuffle ini kan kewenangan Presiden Jokowi, artinya ketika pertumbuhan ekonomi 4,7 persen ada kebijakan yang mendistorsi, minimal tim ekonomi ini harus solid. Kenapa, karena baseline kita kan mampu tumbuh di angka lima persen. Kalau di bawah, berarti ada problem internal,” kata Enny saat ditemui di kantornya, Jumat (7/5/2015).
Enny menjelaskan pertumbuhan ekonomi pada level 4,7 persen disebabkan oleh adanya problem kecakapan dalam mengelola ekonomi. Pasalnya, jika kebijakan ada kebijakan yang mendistorsi. Jika tidak mendistorsi daya beli masyarakat sebenarnya masih bisa di 5 persen. Kebijakan pemerintah bukannya menstimulus justru dinilai mengerecoki laju perekonomian Indonesia.
Lebih jauh ia menjelaskan faktor penyebab perlambatan ekonomi Indonesia bukan saja berasal dari eksternal seperti pelemahan ekonomi dunia, namun juga karena penyerapan belanja pemerintah yang kurang maksimal.
Rendahnya belanja pemerintah awal tahun, menurutnya, tidak ada terobosan yang berarti dari tim ekonomi Jokowi dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Konsumsi masyarakat masih saja menjadi pendorong utama perekonomian.
“Belanja pemerintah sedikit, mestinya pengelola ekonomi juga memperhatikan daya beli masyarakat. Ini malah menyebabkan daya beli masyarakat anjlok. Berarti ini kan masalahnya dari internal, kalau sudah tidak solid diganti saja,” kata dia.
Enny menilai tim ekonomi Jokowi-JK yang tak mampu bekerja secara maksimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia harus di reshuffle.
"Kalau tim ekonominya cakap dalam bekerja, ekonomi kita bisa tumbuh lima persen. Jadi kalau tidak cakap, ya harus di-reshuffle," katanya.
Berita Terkait
-
Mensesneg Bantah Isu Reshuffle, Pengamat Soroti Potensi Penyingkiran Loyalis Jokowi
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Pigai Minta Isu Reshuffle Kabinet Tak Digoreng, Tegaskan Pernyataan Mensesneg Valid
-
Heboh Isu Reshuffle Kabinet, Mensesneg Sebut Evaluasi Menteri Tiap Hari, Ganti Jika Perlu
-
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, PKB Beri Respons Begini
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Siapkan Alat Berat, Kementerian PU Bantu Tangani Jalan Provinsi di Gayo Lues
-
Kementerian PU Uji Coba Pengaliran Air di Daerah Irigasi Jambo Aye
-
Holding Mitra Mikro Perluas Inklusi Keuangan Lewat 430 Ribu Agen BRILink Mekaar
-
IHSG dan Rupiah Rontok Gara-gara Moody's, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
-
Purbaya Rotasi Pegawai Pajak usai OTT KPK, Kali Ketiga dalam Sebulan
-
Mendag Ungkap Harga CPO Hingga Batu Bara Anjlok di 2025
-
Meski Transaksi Digital Masif, BCA Tetap Gas Tambah Kantor Cabang
-
Belanja di Korsel Masih Bisa Bayar Pakai QRIS Hingga April 2026
-
Transaksi Digital Melesat, BCA Perketat Sistem Anti-Penipuan
-
BRI Perkuat CSR Lewat Aksi Bersih-Bersih Pantai Dukung Gerakan Indonesia ASRI