Suara.com - Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo meminta dalam merespon peredaran beras plastik di Indonesia, jangan saling menyalahkan. Sebaliknya, semua instansi terkait harus bekerjasama menyelidiki lolosnya beras plastik ke pasar.
"Jangan saling menyalahkan dulu. Kepolisian, TNI dan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian harus turun tangan. Jangan menyalahkan pihak-pihak lain dahulu. Kita semua perlu berpikir jernih jangan saling menyalahkan," kata Edhy di DPR, Jumat (22/5/2015).
Politisi Gerindra juga meminta jangan menuduh negara lain bersalah dalam kasus ini.
Seperti diketahui, setelah beras plastik ditemukan di Kota Bekasi, Jawa Barat, Cina disebut-sebut sebagai negara asal beras tersebut.
Edhy menduga saat ini ada pihak tertentu yang sengaja membuat gaduh agar tidak ada kebijakan impor beras di masa mendatang.
"Kita nggak usah menuduh itu muncul dari negara lain, mungkin saja itu muncul dari sekelompok orang yang sengaja membuat gaduh, karena kita tidak menginginkan adanya impor beras. Jangan-jangan ada yang sengaja bikin gaduh," kata dia.
Edhy menekankan pemerintah harus mengusut tuntas kasus beras plastik dan menindak pelakunya. Beras plastik sangat membahayakan kesehatan bila dikonsumsi.
"Kita maunya ke depan pemerintah harus tegas menindak siapa pelakunya. Karena ini sangat berbahaya, dan beras plastik ini bisa mengakibatkan kematian," ujarnya.
Masih terkait beras plastik, Selasa (26/5/2015), Komisi IV berencana meminta keterangan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
"Kami hari Selasa akan memanggil Menteri Pertanian, diharapkan akan ada jawaban-jawaban yang ingin ditanyakan," kata Edhy.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Motor Listrik Paling Kuat di Tanjakan 2026, Anti Ngeden dan Tetap Bertenaga
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- Therese Halasa, Perempuan Palestina yang Tembak Benjamin Netanyahu
- 5 Rekomendasi Tablet Murah dengan Keyboard Bawaan, Jadi Lebih Praktis
Pilihan
-
Jambret Bersenjata di Halmahera Semarang: Residivis Kambuhan yang Tak Pernah Belajar
-
Regime Change! Kongres AS Usul Donald Trump dan Menteri Perang Dicopot Pekan Depan
-
Kebakaran di Gedung Satreskrim Polres Jakarta Barat, 13 Mobil Damkar Dikerahkan
-
90 Menit yang Menentukan! Trump Tak Jadi Pakai Senjata Nuklir ke Iran karena Ditekan?
-
Donald Trump Umumkan Gencatan Senjata Perang Iran Selama Dua Pekan
Terkini
-
Pertamina Fasilitasi 1.346 Sertifikasi UMKM, MiniesQ Sukses Tembus Pasar Ritel Modern
-
Lotte Chemical Indonesia Prioritaskan Pasokan Domestik di Tengah Krisis Rantai Pasok Global
-
Purbaya Klaim MBG Bantu Dorong Ekonomi RI 1 Persen karena Serap 1 Juta Tenaga Kerja
-
FTSE Pertahankan Status Indonesia, Reformasi Pasar Modal Diakui Dunia
-
Purbaya Siapkan Lowongan Kerja Bea Cukai untuk 300 Lulusan SMA, Diumumkan Mei 2026
-
Gelar 206 Proyek di Bali, Kementerian PU Kucurkan Rp1,2 Triliun pada 2026
-
Ketergantungan Impor LPG RI Makin Dalam, Tembus 83,97% di 2026
-
Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
-
OJK Yakin Pasar Modal RI Kembali Dibanjiri Investor Setelah Status FTSE
-
Kemendag Rilis 2 Aturan Baru, Perizinan Ekspor Kini Nggak Berbelit-belit