DPR Kritik Penyerapan APBN di Pemerintahan Jokowi Rendah

Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritik penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 di semeter I masih rendah. Bahkan rendah di bandingkan pada periode yang sama di tahun lalu.

Saat ini realisasi penyerapan anggaran APBN 2015 masih di sekitaran Rp208,7 triliun. Ketua DPR Setya Novanto mendorong agar Kementerian/Lembaga segera menyelesaikan dokumen anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) termasuk perubahan nomenklatur Kementerian/Lembaga serta segera merealisasikan proyek-proyek infrastruktur.

"Sehingga penyerapan di Semester II Tahun 2015 akan semakin meningkat dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi," kata Setya dalam Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2015-2016, Jumat (14/8/2015).

DPR berharap APBN Tahun Anggaran 2016 dapat menjadi fungsi stabilisasi. Sehingga pemerintah dapat menstabilkan perekonomian serta mampu memberikan ketenangan kepada masyarakat.

Pemerintah juga diminta menjaga pasokan dan kestabilan harga pangan dan kebutuhan pokok. Selain itu mendorong Usaha Mikro Kecil Menengah dengan berbagai kebijakan baru agar mampu berperan dalam perekonomian nasional.

"Bukan saja sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam penyerapan tenaga kerja. Sifat dari pembiayaan pembangunan yang semakin terdesentralisasi harus terus didorong. Hal ini akan mempercepat proses pemerataan pembangunan. Dalam hal ini, DPR terus mendukung penambahan Dana Desa," paparnya.

Dalam pidatonya, politisi Partai Golkar itu juga mengingatkan Pemerintahan Jokowi mengawasi alokasi Dana Desa. Lainnya menjaga alokasi pengalihan subsidi agar tepat sasaran.

"Dalam hal kebijakan APBN khususnya dalam pelaksanaan program subsidi, DPR menghimbau agar dilaksanakan revalidasi data, dengan data yang akurat kebijakan dan tujuan APBN dapat tercapai dan program subsidi akan tepat sasaran," jelas dia.