Ini Jurus Pemerintah Atasi Perlambatan Ekonomi

Suara.com - Pemerintah telah menyiapkan berbagai cara untuk mengatasi perlambatan laju perekonomian Indonesia. Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis Kantor Staf Presiden, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa cara yang akan dilakukan pihaknya adalah mempercepat dampak kebijakan fiskal.

"Sekarang yang dikerjakan pemerintah mempercepat dampak kebijakan fiskal yang ada ke perekonomian, supaya perekonomian tidak melambat lagi, tidak lebih lambat dari keadaan sekarang," kata Purbaya di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/8/2015).

Purbaya menegaskan, dalam waktu dekat pemerintah akan mempercepat belanja anggaran dan proyek pembangunan infrastruktur. Pasalnya, proyek infrastruktur selama ini kerap terhambat. Dan, apabila Indonesia bisa mengatasi permasalahan ekonomi, maka akan membuka peluang bagi para investor luar negeri masuk ke Tanah Air.

"Itu berikan sinyal kepada investor asing bahwa kita bisa atasi problem-problem yang ada dalam hal menciptakan peluang investasi yang lebih baik," jelas Purbaya.

Lebih lanjut, pemerintah akan lebih serius memperbaiki harga pangan. Sebab dia mengakui pemerintah sempat kecolongan untuk menjaga harga terkait harga daging.

Selain itu pemerintah juga akan menggelontorkan dana bagi masyarakat miskin. Hal tersebut diharapkan dapat membantu keluarga miskin di Indonesia karena perlambatan ekonomi yang saat ini sedang terjadi.

Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Keuangan, Arif Budimanta, mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah menyeimbangkan seluruh kebijakan fiskal. Hal itu untuk mengembalikan keadaan seperti sedia kala.

"Saat ini kita sedang berusaha untuk menyeimbangkan seluruh kebijakan fiskal dan moneter untuk menggerakkan sektor riil. Hal itu akan mempercepat penurunan angka kemiskinan karena akan membuka lapangan pekerjaan sehingga akan mengangkat konsumsi," kata Arif.

Pemerintahan Jokowi dan JK, dikatakan Arif, selalu berupaya untuk menjaga stabilitas harga terutama pada komoditas bahan pokok. Sebab jika hal tersebut tidak diantisipasi maka akan berdampak pada rakyat miskin.

"Yang pertama terkena dampak adalah mereka yang tergolong dalam garis kemiskinan, dan pemerintah sudah banyak memberikan bantuan sosial serta program-program untuk mensejahterakan masyarakat," jelasnya.

"Cara ketiga adalah dengan kerja sama dengan seluruh Pemerintah Daerah (Pemda). Soal dana yang dikucurkan diarahkan ke sektor pembangunan sehingga dapat menyediakan lapangan pekerjaan di daerah masing-masing. Kini pemerintah sedang fokus untuk menggodok satu paket regulasi yang mempertimbangkan presisi kebijakan dimana harus memberikan kemujaraban dalam menggerakkan sektor ekonomi," Arif menambahkan.