Jepang Pastikan Tak Ikut Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Suara.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil memastikan Badan Usaha Milik Negara maupun swasta Jepang tidak akan berpartisipasi dalam megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Namun demikian, Pemerintah Jepang dan Pemerintah RI masih intensif menjajaki kerja sama pembangunan proyek infrastruktur lain.

“Swasta Jepang tidak dapat terlibat dalam skema kerja sama bisnis (business to business) proyek kereta cepat, karena tidak sesuai dengan model bisnis dan regulasi pemerintah Jepang,” kata Sofyan yang baru kembali ke Jakarta, Rabu (30/9/2015), setelah ditugaskan Presiden Joko Widodo menemui pejabat pemerintah Jepang untuk menyampaikan keputusan pemerintah terkait rencana pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung.

Sofyan menjelaskan bisnis model dan undang-undang Jepang tidak memungkinkan bantuan atau kredit konsensi itu diberikan ke perusahaan Jepang.

Rencana kerja sama Jepang dalam proyek ini awalnya menggunakan skema bantuan antarpemerintah, dengan syarat adanya jaminan dari anggaran pemerintah Indonesia.

Setelah Jepang menuntaskan studi kelayakan tahap pertama proyek kereta cepat, Pemerintah Cina juga menyampaikan minatnya mengerjakan proyek kereta api cepat itu.

Menurut hasil studi Jepang biaya pembangunan proyek kereta cepat sekitar 6,2 miliar dolar AS, sedangkan menurut RRT 5,5 miliar dolar AS.

Pemerintah RI sendiri akhirnya memutuskan menolak proposal kedua negara itu dengan alasan tiga hal prinsip yaitu proyek tersebut akan lebih baik bersifat business to business (B to B), tidak membebani APBN, dan tidak ada jaminan pemerintah.

“Kita tidak ingin beri beban pada APBN. Jadi, sudah saya putuskan bahwa kereta cepat itu tidak gunakan APBN. Tidak ada penjaminan dari pemerintah. Oleh sebab itu, saya serahkan kepada BUMN untuk melakukan yang namanya B to B, bisnis,” kata Presiden Jokowi saat mengunjungi warga di Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Kamis (3/9/2015) lalu.

Sikap resmi Pemerintah RI itu telah disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas pada Pemerintah Jepang dalam pertemuannya dengan Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga di Tokyo, Senin (28/9/2015) lalu.