Suara.com - Pemerintah disebut-sebut telah menyetujui rencana perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia di Papua. Kontrak Freport akan berakhir pada 2021.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menjelaskan kenapa isu tersebut muncul. Isu beredar lantaran kondisi keuangan yang menurun akibat isu pemerintah Indonesia tidak akan memperpanjang kontrak Freeport untuk menambang emas di Papua serta Freeport harus menanggung kerugian akibat investasi di Teluk Meksiko.
"Freeport ini lagi kepepet, Makanya dia kongkalikong denga pemerintah biar naik lagi. Nilai valuasinya turun ke 0,25 persen. Terus mereka juga lagi rugi sampai 15 miliar dolar AS di Meksiko dry hole, duit mereka hilang, makanya andalan satu-satunya ya Indonesia," kata Rizal saat rapat dengan Badan Anggaran di gedung DPR, Selasa (13/10/2015).
Karena merugi, kemudian Freeport mengajukan perpanjangan kontrak karya ke pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Rizal mengatakan pengajuan perpanjangan kontrak Freeport selama ini selalu disetujui lantaran banyak pejabat di pemerintahan yang mencari keuntungan pribadi dengan melakukan KKN.
"Lihat aja dia, kan sudah 50 tahun di Indonesia, terus bayar royalti cuma 1 persen. Gimana nggak dibilang KKN. Ini kan merugikan sekali. Pejabat kita juga gampang disuap, makanya pikiran Freeport soal perpanjangan kontrak di Indonesia suatu hal yang mudah. Wong gampang disuap. Nah kalau ada isu perpanjangan kontrak ini saham Freeport kan langsung naik, untungnya buat Indonesia apa. Makanya ini kita harus ketat dan saling bekerja sama," katanya.
Rizal pun mengajukan tiga syarat kepada Freeport jika ingin kontraknya tetap diperpanjang.
Pertama, Freeport harus membayar royalti kepada Indonesia sebesar 6-7 persen. Kedua, harus melakukan divestasi, hal ini dilakukan agar persyaratan pemerintah dapat masuk ke dalam Freeport. Ketiga, perbaiki pembuangan limbah.
Ia menilai pembuangan limbah Freeport telah membuat dampak buruk bagi lingkungan sekitar.
"Kalau kita kompak, jangan ada lagi yang bisa disuap, saya yakin mau nggak mau Freeport menuruti ini. Karena dia akan berpikir, dari pada nggak sama sekali ya sudahlah ikutin saja," katanya.
Berita Terkait
-
Jadi Penyumbang Produksi Terbesar, Kapan Tambang Bawah Tanah Freeport Bisa Operasi Kembali
-
Freeport Pede Setoran ke Negara 2025 Rp 70 Triliun di Tengah Produksi Turun, Kok Bisa?
-
Hanya Produksi 2 Tambang, Produksi Emas Freeport di 2025 Meleset 50 Persen dari Target
-
ESDM Kini Telusuri Adanya Potensi Pelanggaran Hukum pada Longsornya Tambang Freeport
-
Pakar Beberkan Keuntungan Negara dalam Penambahan Saham Freeport 12 Persen
Terpopuler
- 7 HP Baru Paling Murah Rilis Awal 2026, Fitur Canggih Mulai Rp1 Jutaan
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
- Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
Pilihan
-
Hasil Uji Coba: Tanpa Ampun, Timnas Indonesia U-17 Dihajar China Tujuh Gol
-
Iran Susah Payah Kalahkan Timnas Indonesia di Final Piala Futsal Asia 2026
-
LIVE Final Piala Asia Futsal 2026: Israr Megantara Menggila, Timnas Indonesia 3-1 Iran
-
Menuju Juara Piala Asia Futsal 2026: Perjalanan Timnas Futsal Indonesia Cetak Sejarah
-
PTBA Perkuat Hilirisasi Bauksit, Energi Berkelanjutan Jadi Kunci
Terkini
-
Mengenal Tiga Sumber Dana BPJS Kesehatan, Ada Dua Sumber Selain Iuran
-
Pede Produksi Surplus, Pemerintah Bakal Stop Impor Solar Tahun Ini
-
Jadwal WFA dan Promo Transportasi Umum Ramadan 2026/1447 Hijriah
-
Isu Saham PIPA Ubah Bisnis Jadi Perusahaan Migas, Ini Kata Manajemen
-
PLN Mobile Perkuat Ekosistem EV Berbasis Green Energy, Dari Rumah Charging hingga SPKLU
-
Saham HOTL Terancam Delisting, Manajemen Tegaskan Itikad Baik ke BEI
-
Fundamental Bank Mandiri Tetap Kuat di 2025, Dorong Intermediasi & Dukung Program Pemerintah
-
6 Fakta Skandal IPO REAL, Manipulasi Berbuntut Izin UOB Kay Hian Dibekukan
-
Menko Airlangga ke Anggota APEC: Ekonomi Dunia Menuntut Perubahan Besar
-
Moodys Beri Rating Negatif, Pemerintah: Ekonomi Tetap Solid di Level Investment Grade