Suara.com - Pemerintah disebut-sebut telah menyetujui rencana perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia di Papua. Kontrak Freport akan berakhir pada 2021.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menjelaskan kenapa isu tersebut muncul. Isu beredar lantaran kondisi keuangan yang menurun akibat isu pemerintah Indonesia tidak akan memperpanjang kontrak Freeport untuk menambang emas di Papua serta Freeport harus menanggung kerugian akibat investasi di Teluk Meksiko.
"Freeport ini lagi kepepet, Makanya dia kongkalikong denga pemerintah biar naik lagi. Nilai valuasinya turun ke 0,25 persen. Terus mereka juga lagi rugi sampai 15 miliar dolar AS di Meksiko dry hole, duit mereka hilang, makanya andalan satu-satunya ya Indonesia," kata Rizal saat rapat dengan Badan Anggaran di gedung DPR, Selasa (13/10/2015).
Karena merugi, kemudian Freeport mengajukan perpanjangan kontrak karya ke pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Rizal mengatakan pengajuan perpanjangan kontrak Freeport selama ini selalu disetujui lantaran banyak pejabat di pemerintahan yang mencari keuntungan pribadi dengan melakukan KKN.
"Lihat aja dia, kan sudah 50 tahun di Indonesia, terus bayar royalti cuma 1 persen. Gimana nggak dibilang KKN. Ini kan merugikan sekali. Pejabat kita juga gampang disuap, makanya pikiran Freeport soal perpanjangan kontrak di Indonesia suatu hal yang mudah. Wong gampang disuap. Nah kalau ada isu perpanjangan kontrak ini saham Freeport kan langsung naik, untungnya buat Indonesia apa. Makanya ini kita harus ketat dan saling bekerja sama," katanya.
Rizal pun mengajukan tiga syarat kepada Freeport jika ingin kontraknya tetap diperpanjang.
Pertama, Freeport harus membayar royalti kepada Indonesia sebesar 6-7 persen. Kedua, harus melakukan divestasi, hal ini dilakukan agar persyaratan pemerintah dapat masuk ke dalam Freeport. Ketiga, perbaiki pembuangan limbah.
Ia menilai pembuangan limbah Freeport telah membuat dampak buruk bagi lingkungan sekitar.
"Kalau kita kompak, jangan ada lagi yang bisa disuap, saya yakin mau nggak mau Freeport menuruti ini. Karena dia akan berpikir, dari pada nggak sama sekali ya sudahlah ikutin saja," katanya.
Berita Terkait
-
PTFI dan Masyarakat Papua Tengah: 10 Tahun Perubahan, Harapan Baru untuk Ekonomi Berkelanjutan
-
Perusahaan Indonesia dan AS Teken 11 Kesepakatan Bisnis Senilai Rp648 Triliun
-
Jadi Penyumbang Produksi Terbesar, Kapan Tambang Bawah Tanah Freeport Bisa Operasi Kembali
-
Freeport Pede Setoran ke Negara 2025 Rp 70 Triliun di Tengah Produksi Turun, Kok Bisa?
-
Hanya Produksi 2 Tambang, Produksi Emas Freeport di 2025 Meleset 50 Persen dari Target
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Pengendalian Industri Tembakau Picu Menjamurnya Rokok Ilegal
-
Perempuan Jadi Korban Jika Industri Tembakau Tertekan
-
Pemadaman Bergilir Akibat Pemangkasan RKAB Batubara oleh Kementerian ESDM
-
Hitung-hitungan Kerugian Negara dari Peredaran Rokok Ilegal
-
418 Ribu Penumpang Nikmati Diskon Kapal Feri, Kuota Masih Tersedia
-
Ternyata Kemasan Rokok Polos Melanggar Aturan
-
Prabowo Bakal Luncurkan BBM Baru, Segini Harganya
-
Begini Modus WNA Curi Emas di Wilayah Gunung Botak
-
Kemasan Rokok Polos Berisiko Gerus Penerimaan Negara hingga Puluhan Triliun
-
Patriot Bond Jadi Tempat Pencucian Uang, DPR: Insentif Menarik Investor