BUMN Dinilai Tak Layak Terima PMN, Ini Alasannya

Suara.com - Pengamat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Ichsanuddin Noorsy menilai sejauh ini anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) yang kerap digelontorkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belum bisa dirasakan masyarakat. Malah, dia menilai anggaran yang disuntikan ke beberapa perusahaan BUMN kerap membebani kehidupan masyarakat.

"Ada masalah dalam PMN. Contohnya PLN (Perusahaan Listrik Negara) yang terima (PMN) berapa puluh triliun, siapa yang nikmati? Malah bebani rakyat," kata Ichsanuddin Noorsy dalam diskusi bertajuk Catatan APBN 2016 di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu  (31/10/2015).

Pada kesempatan yang sama, pengamat Ekonomi, Didik J Rachbini menyoroti mengenai penerimaan pajak pemerintah, di mana kondisi perekonomian masyarakat yang merosot.

"Dalam APBN sebelumnya ditargetkan pajak Rp1489 triliun dalam keadaan ekonomi turun. Realisasinya tidak benar-benar terjadi, kalau ini tidak berjalan maka akan terjadi komplikasi lagi bagaimana defisit kekurangan short pajak itu," kata Didik.

Dia menilai, saat kondisi ekonomi yang sedang lesu, semestinya  pemerintah  melakukan pemangkasan anggaran.

"Di masa lalu yang rasional dan paham ekonomi itu project ekonomi yang berimplikasi pada APBN itu. Dipotong-potong tapi sekarang malah ditambah-tambah. Jadi kita sebagai analis ekonomi, pak Bambang (Menteri Keuangan) mengerti soal ini tapi dia tidak melakukan apa yang dia mengerti itu," kata dia.

Untuk melakukan pemangkasan anggaran tersebut, Didik pun menyarankan agar pemerintah bisa menunda salah satu project seperti pembangkit listrik 35.000 watt.

"Bisa dipilih yang sekiranya membebani APBN misalnya pembangkit listrik dikurangi 35.000 watt di mana semua komponen impor dari Cina 1 sampai 2 tahun ini kurangi. Nanti target dinaikkan lagi setelah ekonomi sudah tumbuh," kata dia.