Suara.com - Kementerian Keuangan mengaku saat ini sedang melakukan kajian kenaikan gaji bagi Presiden Joko Widodo. Pasalnya, gaji yang diterima oleh presiden Joko Widodo sangat timpang jika dibandingkan dengan gaji Gubernur Bank Indonesia maupun pimpinan badan usaha milik negara (BUMN).
Saat ini, gaji Presiden Jokowi sebesar Rp62 juta per bulan, Wakil Presiden Jusuf Kalla sebesar Rp42 juta per bulan dan gaji para menteri kabinet kerjanya sebesar Rp19 juta per bulan. Menurut Direktur Penyusunan APBN Kemenkeu, Kunta Wibawa Dasa Nugraha angka tersebut sangat timpang dan kecil jika dibandingkan dengan gaji Gubernur BI.
"Presiden menerima gaji Rp 60 jutaan, itu sudah semuanya. Kalau gaji pokoknya kecil. Wapres menerima sekitar Rp 40 jutaan dan gaji menteri Rp 19 jutaan, tapi itu di luar anggaran operasional menteri sebesar Rp 120-150 juta per bulan," ujar Kunta, Senin (9/11/2015).
Menurut dia, gaji pejabat negara seperti presiden, wapres, dan menteri memang perlu disesuaikan karena berbagai pertimbangan. Salah satunya melihat ketimpangan dengan gaji yang dikantongi Gubernur BI, pimpinan BUMN, maupun perusahaan swasta.
"Setidaknya gaji Presiden RI dengan Gubernur BI atau BUMN sejajar-lah, biar tahu Presiden di mana posisinya. Gaji menteri juga harus naik, tapi untuk Gubernur BI ya tidak usah naik lagi kan sudah tinggi," ungkapnya.
Sekedar informasi, gaji presiden, wapres dan menteri di Indonesia terbilang kecil bila dibandingkan dengan penghasilan Gubernur BI yang mencapai sekitar Rp 199 juta per bulan dan CEO BUMN yang berkisar Rp 180-190 juta setiap bulan.
Sikap Kunta kontras dengan sikap Presiden Joko Widodo sebelumnnya yang pernah menolak usulan para politisi di DPR soal kenaikan gaji dan tunjangan Presiden dan Wakil Presiden. Kala itu, Jokowi menyatakan dengan tegas bahwa saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk membicarakan besaran ideal dari gaji pokok dan tunjangan Presiden dan Wakil Presiden.
"Jangan aneh-aneh. Lah wong ekonomi melambat kayak gini, malu bicara gaji, tunjangan," kata Jokowi beberapa waktu lalu.
Berita Terkait
-
Uang Beredar Tembus Rp10.415 Triliun, BI Ungkap Likuiditas dan Kredit Makin Kencang
-
Soal Laporan ke KPK, ITDC Klaim Tak Punya Wewenang Atur Dana Relokasi Mandalika
-
BI Siapkan Wirausaha Baru dan Jutaan Peluang Kerja lewat Program Transformasi UMKM Nasional
-
Pertamina: Investasi Terbaik Bukan Teknologi, Tapi SDM Unggul
-
Gegara Hilirisasi Alumunium, Inalum Raih Kinerja Moncer di 2025
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Lolos Administrasi PPPK Kemensos? Ini Panduan Lengkap Persiapan Tes CAT
-
DSI Berpotensi Gerus Laba Emiten, Bisnis AALI hingga ITMG Bisa Lesu
-
Ungkap Alasan Gaji Guru 'Tidak Layak', Prabowo: Tidak Ada Uangnya
-
Gaji di Bawah Rp8 Juta Kini Tergolong Miskin Baru, Warga UMK Harus Bersaing untuk Rumah Subsidi
-
Purbaya Bantah Patriot Bond Mirip Tax Amnesty, Minta Investor Segera Beli
-
Harga Emas dan Perak Terperosok, Ada Apa dengan Pasar Global?
-
Berhasil Kantongi Utang Rp301 T dari China, Purbaya Langsung Dapat Gelar Profesor!
-
Pengusaha Jasa Kurir Janji Ikut Tekan Biaya Logistik Nasional yang Masih Tinggi
-
Harga Emas Pegadaian Hari Ini: Antam Naik, UBS dan Galeri 24 Stabil
-
BTN Pertimbangkan Lakukan Buyback Saham, Berapa Nilainya?