Suara.com - Argentina akan mengirim tim negosiator ke Amerika Serikat dalam beberapa hari mendatang, berharap untuk memulai pembicaraan krisis utang yang sedang berlangsung di bawah presiden baru terpilihnya, laporan media mengatakan Minggu (6/12/2015).
Presiden terpilih Mauricio Macri telah memberikan instruksi "untuk memulai pembicaraan sesegera mungkin," menteri keuangan pilihannya, Alfonso Prat Gay, mengatakan kepada surat kabar harian Clarin dan La Nacion.
Pemerintahan baru, yang mulai bertugas Kamis (10/12/2015) pekan ini, berharap untuk mengakhiri kebuntuan bertahun-tahun dengan Amerika Serikat atas upaya-upaya oleh Buenos Aires merestrukturisasi sekitar 100 miliar dolar AS utangnya yang gagal bayar pada 2001.
Kebuntuan ini telah membatasi kemampuan Argentina untuk meminjam di pasar internasional.
Beberapa pemegang "hedge fund" AS, yang pemerintahan Argentina sebelumnya telah dicap sebagai "burung bangkai," telah menolak untuk bergabung dengan 93 persen para kreditor negara itu dalam restrukturisasi utang.
Mereka dan penolak lainnya telah memenangkan dukungan pengadilan AS untuk memulihkan 100 persen dari nilai nominal obligasi mereka, yang Argentina tolak sebagai tidak adil dengan kreditor-kreditor lainnya, yang menerima pengurangan tajam dalam nilai obligasi mereka untuk membantu negara itu membangun kembali keuangannya.
Pengadilan AS telah berhasil memblokir pembayaran kepada para pemegang utang yang direstrukturisasi, mengatakan Argentina harus membayar para hedge funds dan kelompok pemegang obligasi pertama yang tidak sepakat lainnya.
Macri, seorang konservatif, mantan eksekutif sepakbola yang ramah bisnis, memenangkan pemilu bulan lalu, menandai sebuah pergeseran dari pemerintahan Peronisme populis di bawah Cristina Kirchner pendahulunya -- sebuah gerakan yang telah mendominasi politik Argentina selama hampir 70 tahun terakhir.
Dia telah menjanjikan perbaikan menghapus proteksionis, pendekatan kebijakan ekonomi Kirchner.
Prat Gay memperingatkan bahwa pemerintah Argentina yang baru ingin sekali memulai negosiasi, "terlibat dalam pembicaraan tidak berarti bahwa kita tidak akan sulit," katanya, tanpa memberikan tanggal yang tepat untuk saat pertemuan akan mulai. (Antara)
Berita Terkait
-
Negara Sekaya Arab Saudi Mulai Hemat Anggaran Buntut Perang AS - Iran
-
Menlu Iran Abbas Araghchi ke Rusia di Tengah Negosiasi Buntu Teheran-Washington
-
Analisis: Kenapa Perang 40 Hari Justru Perkuat Posisi Iran di Mata Dunia?
-
Donald Trump Buka Tangan ke China Bantu Konflik di Selat Hormuz, Tapi Tidak Berharap Banyak
-
Siaga Satu! Harga Minyak Mentah Dunia Dekati USD 108 Per Barel
Terpopuler
- 6 Pilihan HP Flagship Paling Murah, Spek Sultan Harga Teman
- 5 HP 5G Terbaru RAM 12 GB, Spek Kencang untuk Budget Rp3 Juta
- 5 Pilihan Sepatu Lari Hoka Murah di Sports Station, Harga Diskon 50 Persen
- 5 Parfum Aroma Segar Buat Pesepeda, Anti Bau Badan Meski Gowes Seharian
- 5 Sepeda Listrik Jarak Tempuh Terjauh, Tahan Air dan Aman Melintasi Gerimis
Pilihan
-
Tragedi di Stasiun Bekasi Timur: 3 Penumpang KRL Tewas dan 38 Korban Luka-luka Dilarikan ke 4 RS
-
KAI Fokus Evakuasi dan Normalisasi Jalur Pasca KA Argo Bromo Anggrek Tabrak KRL di Bekasi Timur
-
Tabrakan Hebat di Stasiun Bekasi Timur: KRL vs Argo Bromo Anggrek, Jeritan Penumpang Pecah!
-
Rekam Jejak Jenderal Dudung Abdurachman: Dari Pencopot Baliho Kini Jadi Tangan Kanan Presiden
-
Reshuffle Kabinet: Qodari Geser dari KSP ke Bakom, Dudung Ambil Alih Peran Strategis di Istana
Terkini
-
Imbas Tabrakan KRL dengan KA Agro Bromo Anggrek, Stasiun Bekasi Timur Ditutup Sementara
-
Dana Asing Keluar Rp 2 Triliun dari Pasar Saham RI Hari Ini, Paling Banyak di BCA
-
Terpusat di Jawa dan Tergantung Musim, Masalah Stabilitas Stok Pangan Indonesia
-
Purbaya Ultimatum Asosiasi Reksa Dana: Sekarang Saya Ikut Awasi, Macam-macam Saya Hajar!
-
Cegah Diabetes hingga Hipertensi, Pemerintah Siapkan Label Khusus di Makanan
-
Bahlil Ngaku Tak Bisa Tidur Mikirin Pasokan LPG
-
Purbaya Dibilang Gila Usai Sebut IHSG Bisa Tembus 28.000 di 2030
-
Pemerintah Wajibkan Dapur Makan Bergizi Gratis Kantongi Sertifikat Higiene
-
Industri Budaya dan Kreatif Sumbang 3 Persen PDB Global, Peluang Identitas Lokal RI Mendunia
-
Putusan KPPU Tuai Kritik, Metodologi Denda Pindar Dinilai Tak Jelas