Suara.com - Pemerintah tetap ingin menjadikan Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menjadi BUMN Khusus. BUMNK ini sama seperti yang dijalankan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Pemerintah berencana melakukan revisi UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Salah satu yang dibahas adalah mengubah SKK Migas menjadi BUMNK yang diatur dalam revisi UU Migas.
"Dari sisi pemerintah lebih kuat cenderung ke SKK menjadi BUMNK supaya Pertamina bisa lebih fokus ke hulu dan hilir, tidak sebagai regulator," ujar Dirjen Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmaja usai 'Seminar Tata Kelola Gas Nasional' di Jakarta, Selasa (15/12/2015).
Kebijakan tersebut hingga kini masih dibahas terkait kelebihan serta kekurangannya.
"Kalau jadi BUMNK, karena tidak jadi operator, jadi 'building knowlegde'-nya tidak diambil. Kalau digabungkan ke Pertamina, 'building knowledge'-nya ada di Pertamina," kata Wiratmaja.
Menurut dia, nantinya BUMNK yang akan melakukan kontrak dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), tetapi Pertamina akan mendapatkan keistimewaan dapat langsung membahas royalti dengan pemerintah saat menemukan lapangan yang dinilai bagus.
Ditemui juga kesempatan tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi mengatakan tidak menyetujui perubahan SKK Migas menjadi BUMNK karena akan memperpanjang proses izin sehingga mengurangi investasi eksplorasi.
"Pasti lembaga baru memperpanjang proses. Sekarang dengan model BP Migas atau SKK Migas untuk pengeboran eksplorasi saja, minimal butuh 70 izin," tutur dia.
Selain itu, menurut dia, keberadaan SKK Migas melanggar konstitusi dan merugikan negara karena tidak bisa menjual migas milik negara, tetapi harus menunjuk pihak ketiga. Ia lebih sepakat jika SKK Migas dilebur ke dalam PT Pertamina (Persero) sehingga lebih bermanfaat karena dapat menambah aset Pertamina.
"Kita punya Pertamina, jadi Pertamina-lah yang harus mengelola migas nasional. Tidak usah membentuk perusahaan minyak baru," tutur Kurtubi. (Antara)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Catat Tanggalnya! Ribuan Warga Badui Bakal Turun Gunung Temui Gubernur Banten Bulan April
- 5 Rekomendasi Smartwatch yang Bisa Balas WhatsApp, Mulai Rp400 Ribuan
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Donald Trump: Pangeran MBS Kini Mencium Pantat Saya
- Dua 'Pesawat Super' Milik AS Hancur, Kekuatan Militer Iran Kejutkan Dunia
Pilihan
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Bulgaria
-
Melihat 3 Pemain yang Bakal Jadi Senjata Utama Timnas Indonesia Hadapi Bulgaria
-
Profil Sertu Farizal Rhomadhon, Prajurit TNI asal Kulon Progo yang Gugur di Lebanon
Terkini
-
Dari Limbah Jadi Energi, Biomassa Sawit RI Kuasai Pasar Jepang
-
Aset Kripto Jadi Pelarian Saat Saham Loyo, Tapi Tetap Berisiko
-
Negara-negara Asing Mulai Antre Beli Pupuk dari Indonesia
-
Wacana Kemasan Polos Disorot, Rokok Ilegal Diprediksi Melonjak Tajam
-
RI Dapat Berkah dari Perang AS dan Iran, Bisa Jadi Raja Eksportir Pupuk Urea
-
Pegadaian Tembus Pasar Global, Ekspansi ke Timor Leste di Usia 125 Tahun
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Dinilai Wajar Naik, Perbandingan Harga BBM RI dengan Negara Tetanga
-
DJP Hapus Sanksi Administratif Jika Lapor SPT Pajak Telat Lewati 31 Maret 2026
-
IHSG Masih Merosot Hari Ini, Saham-saham Energi Membara