Suara.com - SKK Migas meminta kontraktor kontrak kerja sama (K3S) migas di Indonesia bisa membuka diri kepada media massar, agar bisa memberikan pemahaman yang benar dalam kegiatan hulu migas yang juga menjadi tugas negara kepada masyarakat.
"Kami minta KKS migas terbuka kepada wartawan agar kegiatan hulu migas bisa dipahami masyarakat secara benar," kata Kepala Sub-Bagian Komunikasi dan Protokol SKK Migas Zudaldi Rafdi, di Yogyakarta, Jumat (6/11/2015).
Dalam acara dan kunjungan media ke "Joint Operating Body" (JOB) Pertamina-Petrochina East Java (PPEJ), ia menjelaskan tugas KKS Migas sama dengan SKK Migas yaitu mengembangkan dan membangun industri hulu migas.
"Dalam membangun kegiatan hulu migas harus ada keterbukaan, apalagi kegiatan hulu migas sekarang ini mengalami kelesuan," jelas dia.
Ia juga mengharapkan kontraktor K3S di Jawa Timur, juga membuka diri kepada wartawan mulai kepedulian sosial, dana bagi hasil migas (DBH) juga berbagai kegiatan lainnya.
"Kontraktor migas memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungannya, termasuk memanfaatkan tenaga kerja yang ada di lingkungan perusahaannya. Oleh karena itu harus terbuka kepada wartawan," paparnya.
Pada kesempatan itu, Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa Ali Masjhar menjelaskan Pemerintah terus berusaha mendorong industri hulu migas menjadi meningkat dibandingkan sebelumnya.
"Termasuk kegiatan hulu migas yang dilakukan JOB PPEJ juga harus ikut meningkat," katanya, menegaskan.
Direktur Eksekutif Tempo Daru Priyambodo, menjelaskan kode etik jurnalistik menjadi penting bagi wartawan dalam menjalan tugasnya agar bisa menjalan tugas berdasarkan kebenaran dan fakta.
"Kalau wartawan dalam tugasnya keluar dari kode etik jurnalistik, maka akan menghadapi risiko," ucapnya.
Oleh karena itu, katanya, wartawan harus tetap memanfaatkan kode etik jurnalistik untuk menghindari gugatan hukum.
"Tapi kenyataannya ada pasal tertentu yang bisa dimanfaatkan untuk menggungat wartawan, meskipun tidak melanggar kode etik jurnalistik. Antara lain, pencemaran nama baik dan fitnah," ucapnya.
Berita Terkait
-
Berlayar Sampai ke Pulau Sumbawa, Pertamina Pastikan Kompor Warga Tetap Menyala
-
Pertamina Sebaiknya Segera Naikkan Harga BBM Nonsubsidi, Awas Merugi
-
PT PGE dan PT PLN IP Sepakati Tarif Listrik, PLTP Lahendong Bottoming Unit Mulai Operasi 2028
-
Manuver Putra Mahkota 'Raja Minyak' Lolos Jerat Korupsi Pertamina
-
Hati-Hati Penipuan! Pendaftaran Agen LPG 3 Kg Tidak Dipungut Biaya
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
Terkini
-
Negosiasi Pasokan BBM dan LPG dari Rusia, Menteri ESDM: Hasilnya Memuaskan
-
Pasar Modal Lebih Sehat dan Kredibel Berkat Reformasi OJK
-
Ketahanan Ekonomi Indonesia Raih Pengakuan Internasional di Tengah Ujian Geopolitik
-
IHSG Terus Menguat Bukti Reformasi Pasar Modal OJK Berbuah Manis
-
Reformasi OJK Sukses Tingkatkan Transparansi Pasar Modal Indonesia
-
Berlayar Sampai ke Pulau Sumbawa, Pertamina Pastikan Kompor Warga Tetap Menyala
-
Pertamina Sebaiknya Segera Naikkan Harga BBM Nonsubsidi, Awas Merugi
-
PT PGE dan PT PLN IP Sepakati Tarif Listrik, PLTP Lahendong Bottoming Unit Mulai Operasi 2028
-
Bukan KPR Biasa, Ini Rahasia Punya Properti dengan Biaya Terjangkau di BRI
-
Aturan Baru Purbaya, APBN Tanggung Cicilan Utang Kopdes Merah Putih